Mencermati China Pasca Kongres ke-19 Partai Komunis

Seperti sudah diprediksi banyak pengamat, akhirnya Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China (PKC) yang berlangsung pada 18-25 Oktober 2017 sepakat mengubah konstitusi partai dengan memasukkan pemikiran-pemikiran politik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKC dan Presiden RepubliK Rakyat China (RRC) Xi Jinping mengenai “Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru” ke dalam konstitusi, dan menjadikannya sebagai salah satu panduan utama partai. Melalui kesepakatan tersebut terlihat bagaimana kuatnya posisi Xi dalam kepemimpinan di China, yang bahkan disejajarkan dengan posisi pendiri RRC, Mao Zedong.

Menguatnya posisi Xi semakin terlihat ketika pada akhir kongres ia terpilih kembali sebagai orang nomor satu di Komite Tetap Politbiro, Sekjen PKC, dan Ketua Komisi Militer untuk lima tahun ke depan. Berbekal tiga jabatan penting tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa penetapan Xi sebagai Presiden Republik Rakyat China periode 2018-2023 pun hanya tinggal menunggu ketok palu dari Kongres Rakyat Nasional (sidang parlemen nasional) pada Maret 2018 mendatang.

Posisi Xi dalam kepemimpinan di China bukanlah hal yang asing mengingat sejak berada di tampuk kekuasaan dengan terpilih sebagai Sekjen PKC pada 2012, ia telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan internal PKC. Melalui kampanye anti-korupsi selama lima tahun terakhir, Xi berhasil membersihkan keanggotaan dalam tubuh partai dari faksi politik yang berseberangan dengannya. 

7 Naga Yang Memerintah China

Suksesi kepemimpinan di China baru saja usai dengan berakhirnya Kongres ke-19 Partai Komunis China (PKC) pada 25 Oktober 2017 lalu. Kongres lima tahunan yang diikuti sekitar 2.300 orang anggota yang mewakili 89 juta anggota PKC dan 40 elektoral tersebut berhasil menetapkan kebijakan partai dan memilih pemimpin tertinggi partai periode 2017-2022.

Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), sebutan bagi ketua partai, adalah Xi Jinping yang akan menjabat untuk masa jabatan kedua. Selain itu berhasil dipilih 7 orang anggota Komite Tetap Politbiro, 25 orang anggota Politbiro dan 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka semua inilah yang nantinya akan menjalankan dan mengontrol garis kebijakan partai selama lima tahun ke depan. Dan mengingat bahwa PKC merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di China, maka kebijakan partai adalah juga kebijakan negara untuk lima tahun ke depan.

Untuk itu penting untuk mengetahui siapa saja yang akan menjalankan dan mengendalikan pemerintahan di China pada lima tahun mendatang. Dan untuk mengetahui hal tersebut, langkah awal adalah mengetahui siapa saja yang duduk dalam keanggotaan di Komite Tetap Politbiro. Komite yang kerap disebut kelompok naga ini merupakan organ tertinggi partai yang diisi oleh orang-orang paling berkuasa, yang kali ini berjumlah tujuh orang. Ketujuh orang tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 25 orang anggota Politbiro yang dipilih oleh 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka adalah Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, dan Hang Zheng.  

“The Foreigner” Kisah Non-Pribumi di Inggris

Gara-gara Anies Baswedan menyebutkan satu kata “pribumi” dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI yang baru pada 16 Oktober 2017, iya benar-benar SATU kata BUKAN BERKALI-KALI seperti dituduhkan oleh seseorang yang mengaku pembela HAM, netizen Indonesia pun heboh bergemuruh di dunia maya. Tidak menunggu lama, perbincangan mengenai kata pribumi (dan tentu saja diikuti dengan antonimnya yaitu non-pribumi) pun dengan cepat go internasional.

Nah di tengah kehebohan penyebutan kata “pribumi” tersebut, sejak 14 Oktober 2017 lalu di bioskop-bisokop se  Jabodetabek sebenarnya sedang diputar sebuah film yang bercerita tentang perjuangan seorang non-pribumi di Inggris.  Film tersebut adalah The Foreigner” (dari kata dalam bahasa Inggris yang berarti “orang asing” atau bisa juga disebut sebagai non-pribumi) yang dibintangi Jackie Chan dan Pierce Brossnan dan merupakan  film produksi gabungan China-Inggris yang diproduseri oleh Jackie Chan dan disutradarai oleh Martin Campbell (yang juga seorang sutradara salah satu film James Bond “The Casino Royale”).

Diadaptasi dari novel tahun 1992 berjudul “The Chinaman” karya Stephen Leather, film ini bercerita tentang balas dendam seorang non-pribumi Inggris keturunan China, Ngoc Minh Quan (diperankan oleh Jackie Chan). Quan, veteran anggota pasukan khusus AS di perang Vietnam yang tinggal di London sebagai pengusaha restoran, berjuang seorang diri untuk menuntut balas kematian anak perempuannya akibat ledakan bom yang dilakukan kelompok teroris Irlandia Utara (IRA) yang menyebut dirinya “Authentic IRA”.

Orang Asing dan Kebangkitan Sang Naga

The Foreigner

Sutradara: Martin Campbell

Skenario: David Marconi, dari novel The Chinaman karya Stephen Leather

Pemain: Jackie Chan, Pierce Brossnan, Rufus Jones

Produksi: 2017

Lama tidak menyaksikan aksi Jacky Chen di layar lebar, akhirnya kerinduan tersebut terobati melalui “The Foreigner”, film produksi gabungan China-Inggris dan disutradarai oleh Martin Campbell (yang juga menyutradarai salah satu film James Bond “The Casino Royale”). Berdua istri, saya menonton film ini di Bekasi (di Bekasi ada juga lho bioskop XXI).

Diambil dari cerita novel tahun 1992 berjudul “The Chinaman” karya Stephen Leather, film yang juga dibintangi oleh mantan pemeran James Bond Pierce Brosnan ini bercerita tentang seorang imigran China di London, Ngoc Minh Quan (diperankan oleh Jacky Chen), yang ingin membalas dendam kematian putrinya akibat ledakan bom yang dilakukan teroris Irlandia Utara (IRA) yang menyebut dirinya “Authentic IRA”.

Dalam upaya memburu pelaku peledakan bom, Quan akhirnya mendapatkan nama Liam Hennessy (diperankan oleh Piere Brossnan), mantan teroris IRA yang menjabat sebagai Wakil Menteri Irlandia. Saat awal bertemu, Hennesey tidak mengakui bahwa dialah yang memerintahkan pengeboman di tengah upaya perundingan damai yang dilakukannya dengan Pemerintah Inggris. Setelah didesak dan aibnya dengan pacar gelapnya yang bernama Maggie terbongkar, barulah Hennesey mengakui bahwa dialah yang memerintahkan pengeboman. Namun celakanya, Hennesssy tidak mengetahui kelompok mana di dalam jaringannya yang telah melakukan pengeboman.

Normalisasi Hubungan Indonesia – China

Pada 11 Oktober 2017 saya mengunggah klipping berita harian Kompas mengenai pembekuan hubungan diplomatik RI – China pada 11 Okttober 1967. Menanggapi unggahan tersebut, seorang teman kemudian bertanya “Ris, mengapa setelah pembekuan di tahun 1967 tersebut. Pemerintah RI (Pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto) memulihkan kembali hubungan diplomatik dengan China pada 1990? Apakah Pak Harto tidak khawatir dengan kebangkitan PKI? Apalagi 1 tahun sebelumnya (1989) Pemerintah China membantai mahasiswa yang berdemonstrasi di Tiananmen.

Pertanyaan yang disampaikan teman saya tersebut sangat logis mengingat jika kita menelusuri kembali catatan-catatan sejarah hubungan diplomatik RI – China, akan terlihat bahwa alasan pembekuan hubungan tidak terlepas dari keyakinan bahwa China berada di belakang kudeta G30S yang dilakukan oleh PKI di Indonesia pada tahun 1965. Karena itu, jika RI menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan China, maka RI dipandang tidak lagi melihat China sebagai ancaman yang akan mendukung gerakan komunisme di Indonesia. Benarkah demikian?

Menikmati Warisan Presiden RI

Dua hari menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden ke-6 RI, pada 18 Oktober 2014 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan museum kepresidenan yang dinamakan Balai Kirti (dari bahasa Sansekerta yang berarti “Ruang menyimpan kemasyhuran”).  Museum yang didirikan atas ide SBY pada tahun 2012 ini menyimpan dan memamerkan berbagai benda bersejarah yang pernah membawa kemasyhuran peninggalan para presiden RI yang sudah purna tugas.

Banyak hal-hal menarik yang dapat dilihat dan dipelajari dari perjalanan para Presiden RI yang telah purna tugas mulai dari kata-kata mutiaranya, prestasinya memimpin Indonesia, hingga kebijakan kontroversial yang dibuatnya. Semua hal tersebut dikemas menarik dalam Museum Kepresidenen RI Balai Kirti di Bogor, terlebih banyak barang-barang asli peninggalan presiden di sini.

Menatap Keindahan Ibu Pertiwi Indonesia

Memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat Negara kembali memamerkan koleksi lukisan Istana Kepresidenan di Galeri Nasional pada 2-30 Agustus 2017 dengan tajuk “Senandung Ibu Pertiwi”. Seperti dituliskan dalam katalog pameran, tujuan pameran adalah untuk menggambarkan Ibu Pertiwi sebagai “Tanah Air”, tempat lahirnya sebuah identitas di satu sisi dan di sisi lain “Kekuatan Alam” yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap pelbagai hal dalam kehidupannya.

Secara apik tujuan pameran tersebut kemudian dinyatakan dalam sebuah puisi di dinding tidak jauh dari pintu masuk ruang pamer yang berjudul “Aku Melihat Indonesia”:

Jikalau aku melihat gunung gunung membiru, Aku melihat wajah Indonesia; Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, Aku mendengar suara Indonesia;

Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, Aku melihat keindahan Indonesia; Jikalau aku mendengarkan burung perkutu di pepohonan, Aku mendengarkan suara Indonesia.  

Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan, Apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia, Aku sebenarnya melihat wajah Indonesia.

Melihat Orang Jawa di Seberang Lautan

Judul: Jejak Orang Jawa di New Caledonia

Penulis: Widyarka Ryananta

Penerbit: Peniti Media

Tahun terbit: April 2017

Tebal: 248

ISBN: 978-602-6592-03-3

Setelah bekerja keras dalam tiga bulan terakhir menjelang selesainya masa penugasan sebagai Konsul Jenderal RI di Noumea, New Caledonia, akhirnya Widyarka Ryananta, berhasil menyelesaikan bukunya “Jejak Orang Jawa di New Caledonia”. Buku tersebut diluncurkan pada Jumat, 21 April 2017 di Benteng Vredeburg, Yogyakarta bersamaan dengan kegiatan “Javanese Diaspora 3” yang dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hemengku Buwono X serta ratusan wakil Diaspora Jawa dari berbagai belahan dunia, termasuk keturunan Jawa dari wilayah New Caledonia.

Sejarah dan kisah kehidupan diaspora Jawa di New Caledonia selama ini memang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia hanya mengetahui keberadaan penduduk keturunan Jawa di Suriname, sebuah negara di Amerika Latin, yang sama seperti Indonesia juga pernah dijajah Belanda. Padahal di New Caledonia terdapat pula komunitas masyarakat Jawa yang jumlahnya cukup besar.

Buku setebal 248 halaman berisi 32 artikel yang diterbitkan oleh Peniti Media ini merupakan kumpulan potret dan pengalaman hidup diaspora Jawa di New Caledonia yang dicatat oleh penulisnya selama menjadi Konsul Jenderal RI di Noumea (ibu kota New Caledonia) periode Desember 2014 – Maret 2017. Melalui buku ini penulis ingin memberikan gambaran kepada pembacanya mengenai suka duka kehidupan orang-orang keturunan Jawa di New Caledonia.

Selamat Datang Kembali Pancasila

Enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 2011, saya mengunggah tulisan di blog pribadi mengenai “Pancasila dan Gedung Pancasila yang Kesepian”. Saya menceritakan mengenai kesamaan nasib Pancasila dan gedung tempat kelahirannya di jalan Taman Pejambon yang sama-sama kesepian.

Mengutip pendapat Daoed  Joesoef, mantan Menteri pendidikan di era Soeharto, di Kompas 1 Juni 2011, Pancasila kesepian karena nilai-nilainya telah direduksi sedemikian rupa, salah satunya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang direduksi menjadi Keagamaan Yang Maha Esa dan ukuran ”keesaan” itu adalah besarnya jumlah penganut. Sementara Gedung Pancasila yang terletak di komplek Kementerian Luar Negeri Jalan Pejambon Jakarta, tempat dicetuskannya Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, kerap kesepian karena jarang sekali digunakan untuk kegiatan sosialisasi sejarah dan nilai-nilai Pancasila, bahkan di hari kelahiran Pancasila itu sendiri.

Entah kemungkinan ada yang menyampaikan tulisan saya di blog kepada pihak Istana Presiden, maka setelah 1 Juni dinyatakan oleh Pemerintah sebagai hari kelahiran Pancasila pada 2016, puncak peringatan pertama kelahiran Pancasila di tahun 2017 ini dilaksanakan di Gedung Pancasila, tempat dimana Soekarno menyampaikan gagasan mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945. Peringatan yang berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi negara dan perwakilan anggota masyarakat, termasuk tokoh-tokoh lintas agama.

Kepentingan Indonesia di Tengah Jalur Sutra Modern

Pada 14-15 Mei 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di Beijing untuk menghadiri Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum for International Cooperation). Selain Jokowi, hadir pula 28 kepala negara/pemerintahan lainnya dan perwakilan dari sekitar 130 negara. Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde.

Forum ini merupakan konperensi tingkat tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan Pemerintah Tiongkok untuk menindaklanjuti konsep kerja sama ekonomi antarnegara yang diinisiasi Tiongkok yang awalnya bernama “One Belt One Road (Satu Sabuk dan Satu Jalur)” atau kerja sama antara negara-negara yang dilintasi rute perdagangan jalur sutra di masa lalu.

Bagi Jokowi, kunjungan ke Beijing kali ini merupakan yang ketiga dalam 2,5 tahun terakhir, setelah kunjungan pada 2014 (dalam rangka menghadiri KTT APEC) dan pada 2015 (dalam rangka kunjungan bilateral). Berbeda dengan dua kunjungan sebelumnya, kehadiran Jokowi kali ini memiliki makna tersendiri.

Kehadirannya mestinya bukan sekadar untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur seperti yang dikatakannya kepada media, namun lebih jauh dari itu untuk menegaskan pentingnya kerja sama global guna menghadirkan masa depan yang lebih aman. Jokowi juga mesti mengingatkan bahwa peran dominan Tiongkok dalam kerja sama tersebut jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menjadi gangguan serius pada banyak negara dan memunculkan kerawanan bagi situasi pasar internasional serta perubahan dan krisis geopolitik.

Dalam konteks kerja sama dengan Indonesia, sejalan dengan konsep poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia dapat mempergunakan kesempatan pertemuan di Beijing untuk mengkaji ulang berbagai proyek kerja sama yang telah dilakukan. Jangan sampai kerja sama tersebut ternyata mendominasi pemilikan infrastruktur maritim Indonesia.

Demokrasi di Tiongkok

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Lembaga Sandi Negara dan Keamanan Siber

Hari ini 4 April 2017 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tepat berusia 71 tahun. Berawal dari sebuah Jawatan Teknik bagian B Kementerian Pertahanan dan kemudian menjadi Jawatan Sandi pada 4 April 1946, Lemsaneg kini menjadi salah satu lembaga non-kementerian yang memiliki peran penting dalam melindungi informasi rahasia negara sejak masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini.

Dan di usianya yang ke-71 tersebut dan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Lemsaneg semakin dihadapkan pada tantangan tugas dan tantangan yang semakin besar. Lemsaneg bukan hanya dihadapkan pada upaya melindungi informasi rahasia negara, tetapi juga diharapkan dapat terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan siber yang semakin meningkat dewasa ini.

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai sidang kabinet terbatas pada September 2016, tindak kejahatan siber di Indonesia meningkat sebesar 389 persen dari tahun 2014 ke 2015. Sebagian besar diantaranya adalah tindak kejahatan siber di sektor perdagangan secara elektronik (e-commerce). Hal ini bisa terjadi karena keamanan siber di Indonesia dinilai masih sangat lemah.

Untuk itu, guna meningkatkan kapasitas keamanan cyber di Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kementerian/lembaga untuk segera merealisasikan rencana pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) yang sudah diwacanakan sejak 2005. Menurut presiden, pembentukannya tidak harus dimulai dari nol, namun dapat dilakukan dengan mengembangkan lembaga yang selama ini telah mengelola keamanan informasi.