Masa Depan Monarki Thailand di Tangan Vajiralongkorn

Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang bergelar Rama IX wafat pada 13 Oktober 2016 dalam usia 88 tahun karena sakit. Raja Bhumibol Adulyadej adalah seorang raja yang paling lama bertahta di dunia, 70 tahun terhitung sejak pengangkatannya pada 9 Juni 1946. Ia sangat dihormati oleh rakyatnya, dianggap sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha, pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil dan pemimpin negara yang berhasil menjaga stabilitas politik di negeri yang selalu bergejolak ketika terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Kepergian Raja Bhumibol tentu saja melahirkan duka yang mendalam bagi rakyat Thailand.

Berbarengan dengan pengumuman wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, diumumkan pula kepastian bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn (64 tahun) akan naik tahta sebagai Raja Rama X dan dilantik setelah masa berkabung selesai. Pengumuman secara bersamaan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya serangkan perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara di Thailand.

Kekhawatiran muncul karena sosok Putra Mahkota Vijaralongkorn yang sama sekali berbeda dengan Raja Bhumibol dan perbedaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mendorong terjadinya perubahan di Thailand, baik perubahan bentuk negara dari kerajaan (monarki konstitusional) menjadi republik atau pemerintahan yang demokratis menjadi pemerintahan yang otoriter di bawah kekuasaan militer. Jika hal tersebut terjadi, maka tamat pula peran raja sebagai pemimpin negara di negeri gajah putih tersebut.

Sebagaimana diketahui, monarki konstitusional adalah sejenis monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui seorang Raja, Ratu, atau Kaisar sebagai kepala negara yang umumnya diwariskan turun menurun dan seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Sistem berbeda dengan monarki absolut dimana seorang raja memiliki peran mutlak sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Setidaknya ada dua hal yang memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Thailand terkait masa depan kerajaan yaitu masalah kepribadian Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn dan kebijakan politik yang dilakukannya selama ini.

Dalam hal kepribadian, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn dipandang tidak dapat dijadikan panutan masyarakat karena tidak memiliki kepemimpinan, kharisma, perilaku dan kearifan seperti yang dimiliki Raja Bhumibol. Gaya hidupnya pun eksentrik dan suka bermewah-mewah. Sementara dalam hal politik, ia terlihat kurang memberikan perhatian pada kehidupan demokrasi yang tengah tumbuh dan berkembang di Thailand. Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn justru ditenggarai lebih memilih menjalin kedekatan dengan militer dibanding membangun demokrasi.

Ketika kudeta terjadi pada tahun 2014, Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn menempatkan kedekatannya kepada militer dan mendukung penunjukan militer di Parlemen serta meminta angkatan bersenjata menegakkan keamanan dan hukum di Thailand. Langkah ini oleh para pendukung gerakan pro demokrasi sebagai suatu bentuk intervensi terhadap konstitusi dan tidak sejalan dengan semangat demokrasi.

Langkah politis Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn ini berbeda dengan langkah yang dilakukan Raja Bhumibol. Di bawah Raja Bhumibol, kerajaan tidak pernah mencampuri urusan konstitusi, termasuk urusan pergantian pimpinan pemerintahan. Rakyat dibebaskan untuk memilih pemimpin pemerintah sesuai ketentuan konstitusi. Suatu praktik demokrasi yang secara perlahan mulai diterima masyarakat sebagai bagian dari budaya politik Thailand.

Selama bertahta, meski memiliki hubungan baik dengan militer, Raja Bhumibol justru bersikap netral dan menempatkan institusi kerajaan di puncak struktur politik Thailand. Ia bekerjasama dengan militer untuk merevitalisasi peran kerajaan yang sempat termarginalkan pada saat terjadi Revolusi Siam tahun 1927 yang mengubah status monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Ia merancang suatu sistem politik yang tidak mencampuri pemerintahan yang dipilih rakyat, namun begitu pemerintahan yang berkuasa menghadapi penolakan rakyat, maka pemerintahan dapat digulingkan lewat kudeta militer.

Raja Bhumibol melakukan revitalisasi peran kerajaan sejak tahun 1957 ketika Jenderal Sarit Dhanarajat mengambil alih kekuasaan pemerintahan pada September 1957. Raja Bhumibol menyatakan Jenderal Sarit sebagai pelindung ibu kota kerajaan dan mulai melakukan serangkaian perjalanan ke provinsi-provinsi serta menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pembangunan, terutama di bidang pertanian. Pada saat yang bersamaan, sebagai pelindung ibu kota kerajaan, Jenderal Sarit mengembalikan kebiasaan masyarakat untuk berlutut di hadapan raja dan menghidupkan sejumlah upacara-upacara kerajaan.

Selama 70 tahun bertahta Raja Bhumibol terus bekerja keras untuk mendapatkan kecintaan dan penghormatan dari rakyatnya yang hampir keseluruhannya tidak pernah merasakan hidup di bawah raja yang lain, selain Raja Bhumibol. Wajahnya ada di mata uang kertas dan koin. Potretnya pun dipampang di kantor-kantor dan sekolah di seluruh penjuru negeri serta tidak sedikit rakyat Thailand yang menyimpan dan memasang foto raja di rumah dan kendaraan.

Dan meski kudeta militer masih kerap terjadi, namun stabilitas politik tetap terjaga, rakyat tetap bersatu dan perekonomian Thailand pun tumbuh dan berkembang dengan baik serta dikenal dengan produk-produk pertanian berkualitas. Lagu nasional kerajaan pun selalu dimainkan di dalam gedung bioskop sebelum pemutaran film.

Dalam jangka pendek, aliansi antara Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn dengan militer dipandang dapat mencegah terjadinya kerusuhan akibat ketidakpuasan masyarakat, terutama selama masa berkabung yang akan berlangsung selama satu tahun. Namun setelah masa berkabung usai, pertanyaan mengenai masa depan monarki konstitusi diperkirakan akan muncul walau tidak secara terbuka di Thailand. Saat ini, debat mengenai monarki merupakan hal yang sangat tabu. Di bawah hukum pidana Thailand, siapapun yang terbukti mencemarkan, menistakan nama baik atau mengancam kerajaan atau ahli warisnya dapat dipenjarakan hingga 15 tahun.

Jika dalam jangka pendek langkah Putra Mahkota Maha Vajiralonkorn beraliansi dengan militer cukup aman, maka dalam jangka panjang, jika raja baru tidak dapat meyakinkan rakyat maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi peningkatan sentimen anti-monarki. Beberapa pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra misalnya, telah menyuarakan ide pembentukan negara republik. Wafatnya Raja Bhumibol dipandang sebagai akhir monarki konstitusi di Thailand dan melihat sosok Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn sebagai suatu kegagalan dari monarki konstitusi

Disini Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn yang akan diangkat sebagai Rama X dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah, Jika ia memilih untuk memelihara aliansinya dengan militer dan menolak demokrasi, maka statusnya sebagai raja dapat ditentang rakyat dan tidak akan berlangsung lama. Namun jika ia memutuskan untuk terus dengan proses reformasi demokrasi, dengan menempatkan lembaga-lembaga kerajaan dalam kerangka konstitusi, maka diperkirakan masa depan kelangsungan monarki konstitusi di Thailand akan lebih baik. Saat Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn nanti menjadi Raja Rama X, ia akan dihadapkan pada status yang berbeda dengan saat menjadi pangeran, ia dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya dapat meraih simpati dari dari rakyatnya seperti yang diperoleh ayahnya. Lebih dari itu, di tangannyalah masa depan monarki di Thailand ditentukan.

 

Leave a Reply

Silahkan komentar menggunakan akun facebook

Your email address will not be published. Required fields are marked *