Dua Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi-JK Dalam gambar

Dua puluh Oktober 2016 tepat dua tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah capaian patut diapresiasi dalam masa dua tahun tersebut, termasuk di antaranya adalah pencapaian dalam memperjuangkan kepentingan nasional sebagai negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian seperti yang tercantum dalam Nawacita melalui diplomasi internasional.

Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan Politik Luar Negeri RI menerjemahkan konsep Nawacita kedalam 4 Prioritas Politik Luar Negeri, yaitu Menjaga Kedaulatan NKRI, Melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, Meningkatkan Diplomasi Ekonomi dan meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Untuk memudahkan penjelasan mengenai pencapaian dua tahun diplomasi internasional RI tersebut, Kementerian Luar Negeri membuat serangkaian gambar visual berbentuk infografis yang menunjukkan informasi sejumlah kegiatan diplomasi yang telah dilakukan. Dengan hashtag #KE2JANYATA ditampilkan lima infografis dalam tiga subtema yaitu Menciptakan Perdamaian Internasional, Melindungi WNI dan Menegakkan NKRI, dan Memimpin di Tingkat Regional dan Global.

aris-heru-perdamaianDalam subtema pertama (Menciptakan Perdamaian Internasional), setidaknya terdapat tiga pencapaian yang digarisbawahi yaitu: Pertama, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al Quds Al Sharif. Dalam KTT ini dihasilkan Resolusi Jakarta yang menegaskan kembali posisi negara OKI terhadap permasalahan Palestina dan Al Quds Al Sharif. Kedua, peran Indonesia sebagai peringkat 11 kontributor Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB (2.867 personi dan target 4.000 personil pada 2019). Ketiga, kepemimpinan Indonesia dalam KTT ASEAN-AS 2016 dalam sesi pembahasan mengenai terorisme dengan menyerukan pentingnya moderasi, perdamaian dan toleransi.

aris-perlindungan-wniDalam subtema kedua (Melindungi WNI dan Menegakkan NKRI), diinformasikan upaya yang dilakukan Pemerintah RI dalam meningkatkan pendataan dalam database e-perlindungan dan menegakkan kedaulatan melalui berbagai upaya perundingan perbatasan.

aris-perlindungan-wni-duaDisebutkan bahwa hingga Juni 2016 terdapat sekitar 2,7 juta WNI terdata dalam database e-perlindungan, 7.492 dari 10.904 kasus perlindungant berhasil diselesaikan dan 191 dari 257 kasus perdagangan manusia tertangani. Selanjutnya terdapat 37 WNI yang dibebaskan dari hukuman mati dan 16 WNI bebas dari dari sandera. Dalam hal perbatasan, higga Juli 2016 telah dilakukan 6 kali perundingan batas maritim dan 18 perundingan penegasan batas darat serta menegaskan Kepulauan Natuna sebagai bagian dari Indonesia.

aris-memimpin-tingkat-regionaaris-memimpin-tingkat-regional-duaDalam subtema teakhir (Memimpin di Tingkat Regional dan Global), Indonesia terus mendorong kerja sama Selatan-Selatan, menghadiri undangan ke G-7 outreach meeting guna ikut membahas pembangunan berkelanjutan, dan menghadir KTT G-20 untuk menyinergikan kebijakan fiskal, monter dan informasi struktural keuangan dan terakhir Presiden RI menghadiri KTT ASEAN untuk terus menegaskan poentingnya sentralitas ASEAN.

Secara teknis, informasi dan keterangan yang terangkum dalam infografis sangat menarik dan layak diparesiasi karena memudahkan publik membaca lini masa pelaksanaan kegiatan diplomasi RI, setidaknya dalam setahun terakhir, dan capaian yang telah diraih. Namun demikian, dari sisi substansi, infografis tersebut kurang memberikan pemahaman mengenai peran Indonesia Indonesia di kawasan. Misalnya saja, dalam infografis tersebut tidak terlihat sikap dan peran Indonesia sebagai non-claimant states di Laut China Selatan, padahal isu ini sempat menguat dalam beberapa waktu terakhir. Peran Indonesia sebagai bridge builders di kawasan serta Kepiawaian dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di kawasan juga belum tergambarkan dengan baik

Leave a Reply

Silahkan komentar menggunakan akun facebook

Your email address will not be published. Required fields are marked *