Category Archives: China

Kepentingan Indonesia di Tengah Jalur Sutra Modern

Pada 14-15 Mei 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di Beijing untuk menghadiri Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum for International Cooperation). Selain Jokowi, hadir pula 28 kepala negara/pemerintahan lainnya dan perwakilan dari sekitar 130 negara. Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde.

Forum ini merupakan konperensi tingkat tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan Pemerintah Tiongkok untuk menindaklanjuti konsep kerja sama ekonomi antarnegara yang diinisiasi Tiongkok yang awalnya bernama “One Belt One Road (Satu Sabuk dan Satu Jalur)” atau kerja sama antara negara-negara yang dilintasi rute perdagangan jalur sutra di masa lalu.

Bagi Jokowi, kunjungan ke Beijing kali ini merupakan yang ketiga dalam 2,5 tahun terakhir, setelah kunjungan pada 2014 (dalam rangka menghadiri KTT APEC) dan pada 2015 (dalam rangka kunjungan bilateral). Berbeda dengan dua kunjungan sebelumnya, kehadiran Jokowi kali ini memiliki makna tersendiri.

Kehadirannya mestinya bukan sekadar untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur seperti yang dikatakannya kepada media, namun lebih jauh dari itu untuk menegaskan pentingnya kerja sama global guna menghadirkan masa depan yang lebih aman. Jokowi juga mesti mengingatkan bahwa peran dominan Tiongkok dalam kerja sama tersebut jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menjadi gangguan serius pada banyak negara dan memunculkan kerawanan bagi situasi pasar internasional serta perubahan dan krisis geopolitik.

Dalam konteks kerja sama dengan Indonesia, sejalan dengan konsep poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia dapat mempergunakan kesempatan pertemuan di Beijing untuk mengkaji ulang berbagai proyek kerja sama yang telah dilakukan. Jangan sampai kerja sama tersebut ternyata mendominasi pemilikan infrastruktur maritim Indonesia.

Demokrasi di Tiongkok

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Rudal C-705 dan Kemandirian Alutsista RI

Lambatnya peluncuran rudal C-705 buatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dari KRI Clurit 641, yang hitungan mundurnya dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pada saat uji coba persenjataan di latihan perang TNI AL Armada Jaya XXXIV/2016 di Perairan Banongan, Situbondo, Jawa Timur, 14 September 2016, menuai kritik dari masyarakat.

Meski hingga kini belum jelas penyebab keterlambatan rudal buatan RRT tersebut, yang pasti peristiwa tersebut semakin memperpanjang daftar hitam produk RRT yang gagal di Indonesia. Sebelumnya, produk RRT masuk dalam daftar hitam antara lain pada proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dan pengadaan bus transjakarta.

Pemerintah Indonesia pun kena getahnya karena dituding tidak becus dalam mengadakan alat utama sistim pertahanan (alutsista). Meskipun Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyebutkan bahwa Tiongkok adalah negara pengekspor senjata ketiga terbesar di dunia setelah AS dan Rusia, namun pilihan membeli alutsista dari RRT memunculkan sejumlah pertanyaan mengingat produk yang dihasilkannya belum teruji keandalannya dalam perang sebenarnya.

Rudal C-705 sendiri merupakan salah satu produk terbaru yang dikembangkan Pemerintah RRT dan diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Dengan mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu serta desain modular dari mesin baru, rudal C-705 ini memiliki jangkauan lebih jauh dari rudal pendahulunya, C-704. Jika jangkauan rudal C-704 berkisar 75-80 km, maka rudal C-705 dapat mencapai 170 kilometer.

Membaca Propaganda Tiongkok mengenai Laut Selatan

South_China_Sea_claims_mapKonflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) semakin hari semakin memperlihatkan eskalasi politik yang memanas akibat aksi agitasi dan propaganda Tiongkok yang memperjuangkan hak sejarahnya di LTS. Persoalan hak sejarah Tiongkok di LTS mengemuka karena memunculkan berbagai persoalan di kawasan Asia Tenggara terkait klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan dan kepentingan maritim yang tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang diakui masyarakat internasional sejak tahun 1982.

Karenanya tidak mengherankan jika kemudian hak sejarah Tiongkok tersebut digugat oleh Filipina pada tahun 2013. Filipina mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, guna mempertanyakan legalitas hak sejarah Tiongkok atas LTS seperti yang dicantumkan dalam peta wilayah Tiongkok tahun 1947 yang memuat “sembilan garis putus-putus (9 dash line/9DL)”.

Setelah dilakukan pembahasan selama sekitar 3 tahun, diperkirakan dalam waktu dekat PCA akan mengeluarkan putusan yang menjawab gugatan Filipina tersebut. Menariknya, menjelang keluarnya putusan PCA, Beijing yang sedari awal menolak berpartisipasi dalam proses persidangan dan mengabaikan apa pun pandangan PCA yang berkekuatan hukum tetap, justru semakin meningkatkan agitasi dan propaganda internasional dan domestik untuk mendapatkan dukungan internasional dan dalam negeri.

Diplomasi Film Tiongkok di Indonesia

Jakarta – Tidak dapat disangsikan bahwa di era global dewasa ini, film telah menjadi media hiburan popular dan universal serta berperan sebagai medium kesenian yang sangat efektif dalam menjalankan fungsi diplomasi kebudayaan. Peran yang melekat sejak hasil rekaman kamera Auguste Lumiere dan Louis Lumiere diputar pada 1895 di Paris dan diakui sebagai film pertama di dunia.

Fakta ini pada gilirannya memunculkan kesadaran bahwa melalui film, suatu negara dapat lebih memperkenalkan dan mempromosikan citra dirinya di dunia internasional dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar untuk membina persahabatan dan memperkuat hubungan antar negara.

Sadar mengenai hal tersebut di atas, banyak negara yang kemudian secara aktif melakukan diplomasi publik dengan antara lain memanfaatkan film sebagai instrumen diplomasi kebudayaan, salah satunya adalah Tiongkok. Negeri tirai bambu yang telah menjelma sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar ini, dalam satu dekade terakhir ini aktif melakukan diplomasi kebudayaan menyusul Jepang dan Korea Selatan yang sudah terlebih dahulu mengekspor kesenian modern (film, musik dan sastra) mereka ke luar negeri.

Tujuannya untuk memperkenalkan kebudayaan mereka dan membangun dominasi ekonomi dan politik di luar negaranya. Sudah sejak lama Jepang dan Korea membangun dan membina kesenian modernnya dengan serius, sama seriusnya dengan upaya mereka membina primadona ekspor mereka, yaitu teknologi (mobil, alat telekomunikasi, peralatan rumah tangga dan sebagainya).

Untuk melaksanakan diplomasi kebudayaannya, khususnya dalam mempromosikan “budaya sosialis modern”-nya, Tiongkok menggelontorkan dana setidaknya US$ 10 miliar per tahun. Dana sedemikian besar tersebut tentu saja tidak digunakan untuk kegiatan perfilman semata, dana tersebut dimanfaatkan antara lain untuk membangun Institut Konfusius di berbagai perguruan tinggi dan sekolah di luar negeri, memperluas jaringan televisi internasional, menjadi tuan rumah berbagai kegiatan olah raga dan budaya serta tentu saja membuat kerja sama perfilman, antara lain bekerjasama dengan studio film Hollywood dan melakukan pemutaran film Tiongkok di berbagai negara, salah satunya ke Indonesia.

Kisah Kasih Tak Sampai Dari Mongolia Dalam

Seorang nenek yang memiliki seorang cucu wanita bernama Somiya mulai gelisah saat menyadari bahwa akan tiba masanya Somiya meninggalkannya sendirian. Jika telah menikah, Somiya akan pergi mengikuti suaminya yang tinggal di tempat lain.

Menyadari hal tersebut, sang nenek kemudian memiliki ide agar saat dewasa nanti Somiya dapat menikah dengan anak angkat laki-laki si nenek yang bernama Bayinbulag. Bayinbluga adalah anak angkat si nenek yang dipelihara sejak kanak-kanak, bersama-sama dengan Somiya, setelah ibunya meninggal dan ayahnya pindah ke kota besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Harapan sang nenek untuk menikahkan Somiya dengan Bayinbulag sepertinya akan mudah terlaksana dan tinggal menunggu waktu karena Bayinbulag dan Somiya ternyata juga saling menyukai. Namun kenyataan justu menyatakan lain. Berawal dari permintaan ayah kandungnya , yang telah berhasil hidup di kota besar, Bayinbulag kemudian pergi ke kota untuk belajar peternakan. Bayinbulag berjanji akan kembali delapan bulan kemudian.

Membaca Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Timur Tengah

Mengawali tahun 2016 dunia tetap dihadapkan pada konflik yang terus memanas di berbagai kawasan, salah satunya di Timur Tengah. Peningkatan konflik di kawasan ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran setelah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama shiah Iran dan diikuti kemarahan publik di Iran. Sementara isu-isu panas lainnya masih tetap bertahan seperti masalah kemerdekaan Palestina, nuklir Iran, konflik di Suriah ataupun ancaman gerakan ISIS (Islamic State in Irak and Suriah) yang semakin meluas.

Dan di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Presiden Tiongkok Xi Jinping memulai debut diplomasinya di kawasan tersebut dengan mengunjungi Arab Saudi, Mesir dan Iran dari tanggal 19-23 Januari 2016. Meski telah menduduki jabatan Presiden Tiongkok sejak tahun 2012 dan aktif mempromosikan kebangkitan Tiongkok melalui kunjungan kenegaraan ke banyak negara di berbagai kawasan dunia, mulai dari India, Rusia, Eropa, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Zimbabwe, hingga ke Indonesia, namun baru pertama kali inilah Xi Jinping berkunjung ke Timur Tengah. Kunjungan ini juga menjadi kunjungan pertama bagi pemimpin Tiongkok sejak kunjungan Presiden Hu Jintao ke Arab Saudi di tahun 2009 dan kunjungan Presiden Jiang Zemin ke Iran di tahun 2002.

Aung Suu Kyi Mencari Restu Beijing

aung-san-suu-kyi-beijing-exlarge-169Disambut Yang Houlan, Duta Besar Tiongkok untuk Myanmar, di Bandara Internasional Beijing pada Rabu (10/06), pemimpin partai oposisi Myanmar dari Liga Nasional untuk Demokrasi Aung Suu Kyi memulai kunjungan perdananya ke Beijing dari tanggal 10-14 Juni 2015. Saat kedatangan Suu Kyi tampak mengenakan baju putih dan kain selendang merah dan dikawal petugas keamanan.

Kunjungan Suu Kyi ke Beijing merupakan yang pertama kali setelah ia dibebaskan dari tahanan rumah oleh Pemerintah Myanmar pada tahun 2010 dan sekaligus realisasi dari keinginannya untuk tetap menjaga hubungan baik Myanmar-Tiongkok. Sebelumnya, Suu Kyi berulang kali menyatakan keinginannya untuk bisa berkunjung ke Beijing. Karena itu ketika pada akhirnya ia bisa melakukan kunjungan perdana ke Beijing, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk melakukan konsolidasi dan menjalin komunikasi yang erat dengan para pemimpin negara tetangganya tersebut.

Ibarat gayung bersambut, Beijing pun menyambut hangat kedatangan Suu Kyi seperti tampak dari penjemputan yang dilakukan langsung oleh Duta Besar Tiongkok untuk Myanmar dan pengaturan penginapan di Guest House Diouyutai yang dikhususkan untuk tamu-tamu asing istimewa. Suatu perlakuan yang istimewa layaknya pejabat tinggi negara negara bagi seorang pemimpin partai. Bukan hanya itu, selama lima hari kunjungannya, Suu Kyi akan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Tiongkok mulai dari Presiden Xi Jinping, PM Li Keqiang hingga kepala Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok.

Diplomasi Ibu Negara Tiongkok

peng_liyuan-_fashion-dress_0Ada pemandangan yang menarik setiap kali melihat kehadiran Ibu Negara Tiongkok, Peng Liyuan, saat mendampingi suaminya Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan kerja, khususnya kunjungan kenegaraan ke berbagai negara. Ia kerap terlihat mengenakan pakaian elegan berelemen tradisional etnik yang mendukung fashion dalam negeri Tiongkok dan langkah diplomasi yang dilakukan suaminya.

Pemandangan Peng Liyuan yang cantik dan atraktif tentu saja menarik perhatian karena selama beberapa dekade terakhir, tidak ada ibu negara di Tiongkok yang tampil di hadapan publik dan aktif mendukung kegiatan diplomasi yang dilakukan suaminya. Berbeda dengan di AS atau Indonesia dimana kehadiran ibu negara mendampingi presiden adalah hal lazim, maka di Tiongkok hal tersebut tidaklah lazim. Tidak ada istri dari seorang pejabat tinggi negara nimbrung dalam kegiatan kenegaraan yang melibatkan suaminya.

Kiprah Peng Liyuan sebagai ibu negara dimulai ketika suaminya, Xi Jinping, yang semula menjabat sebagai Wakil Presiden RRT resmi menjadi Presiden RRT menggantikan Hu Jintao pada awal Maret 2013. Dengan penuh percaya diri Peng tampil di hadapan publik mendampingi Xi Jinping melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah di Tiongkok. Ia pun melibatkan dirinya dalam berbagai kegiatan sosial dengan antara lain menjadi Duta Besar Persahabatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyurati anak-anak penderita AIDS agar semangat dan tabah, dan menyantuni anak-anak yatim dan terbelakang.

65 Tahun Hubungan Indonesia – Tiongkok

imagesBulan April 2015 ini tepat 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia – Tiongkok. Memberikan pengakuan pada 13 April 1950, Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mengakui berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, tidak lama setelah negeri tersebut diproklamasikan oleh Pemimpin Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong pada 1 Oktober 1949.

Menandai 65 tahun hubungan diplomatik tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing pada 26 Maret 2015 dan akan dibalas dengan kunjungan Presiden Xi Jinping ke Jakarta dan Bandung pada 23-24 April 2015 untuk menghadiri Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Sementara pada tanggal 13 April 2015 lalu Kedutaan Besar RI di Beijing menggelar resepsi diplomatik yang dihadiri pejabat tinggi pemerintah Tiongkok.

Bagi Presiden Joko Widodo, kunjungan ke Tiongkok merupakan kunjungan yang kedua kalinya dalam kurun waktu 6 bulan sejak menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2014, kunjungan pertama berlangsung pada Nopember 2014 dalam rangka KTT APEC. Hal yang sama juga berlaku bagi Presiden Xi Jinping, kunjungannya pada 24 April 2015 adalah yang kedua kalinya setelah kunjungan pertama pada Oktober 2013 ke Jakarta dan Bali.

Analisis Sambutan PM Li Keqiang di Forum Ekonomi Indonesia-Tiongkok

IMG_20150327_123400“Apa kabar?” demikian kalimat pembuka yang disampaikan PM Tiongkok Li Keqiang saat mengawali sambutan kuncinya di Indonesia-China Economic Cooperation Forum yang digelar pada tanggal 27 Maret 2015 di Great Hall of the People Beijing. Kalimat pembuka singkat dalam bahasa Indonesia tersebut kontan membetot perhatian sekitar 300 pebisnis dan investor peserta forum seperti yang tampak dari tepuk tangan yang diberikan mereka.

Selanjutnya dalam bahasa Mandarin PM Li Keqiang menyampaikan ucapan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan sambutan. Tidak berhenti sampai disitu, ia pun kemudian memuji presentasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebelumnya.

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan di hadapan Presiden Joko Widodo dan para pengusaha Indonesia dan Tiongkok.”, demikian dikemukakan PM Li Keqiang. 

Bisnis Jasa Bersihkan Mobil Kaki Lima di Beijing

IMG_20150321_123419Di tengah semakin meningkatnya penggunaan mobil di berbagai kota besar di Tiongkok, jasa cuci mobil menggunakan mesin menjadi pilihan menarik bagi pemilik mobil saat ingin mencuci kendaraannya. Keterbatasan waktu dan kelengkapan mencuci mobil serta keengganan untuk berbasah dan berkotor ria saat mencuci mobil menjadi alasan utama bagi para pemilik mobil yang ingin kendaraannya kelihatan kinclong. Tidak heran jika bisnis cuci mobil menggunakan mesin atau cuci mobil otomatis pun menjadi bisnis yang menjanjikan.

Tapi bagaimana jika kita tidak memiliki cukup modal untuk membuka bisnis cuci mobil otomatis? Mudah saja, kita bisa membuka bisnis sampingannya yaitu jasa lap mobil seperti yang dilakukan Liu Fei dan kedua rekannya. Ia membuka bisnis jasa lap atau membersihkan mobil kaki lima di halaman parkir sebuah pom bensin di kawasan Wangjing, Beijing yang menyediakan jasa cuci mobil otomatis dan gratis bagi para pengemudi mobil yang berkunjung ke pom bensin tersebut. Pengelola pom bensin tidak mengenakan biaya apapun untuk pencucian mobil, termasuk tidak ada kewajiban untuk mengisi bensin