Category Archives: China

Mencermati China Pasca Kongres ke-19 Partai Komunis

Seperti sudah diprediksi banyak pengamat, akhirnya Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China (PKC) yang berlangsung pada 18-25 Oktober 2017 sepakat mengubah konstitusi partai dengan memasukkan pemikiran-pemikiran politik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKC dan Presiden RepubliK Rakyat China (RRC) Xi Jinping mengenai “Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru” ke dalam konstitusi, dan menjadikannya sebagai salah satu panduan utama partai. Melalui kesepakatan tersebut terlihat bagaimana kuatnya posisi Xi dalam kepemimpinan di China, yang bahkan disejajarkan dengan posisi pendiri RRC, Mao Zedong.

Menguatnya posisi Xi semakin terlihat ketika pada akhir kongres ia terpilih kembali sebagai orang nomor satu di Komite Tetap Politbiro, Sekjen PKC, dan Ketua Komisi Militer untuk lima tahun ke depan. Berbekal tiga jabatan penting tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa penetapan Xi sebagai Presiden Republik Rakyat China periode 2018-2023 pun hanya tinggal menunggu ketok palu dari Kongres Rakyat Nasional (sidang parlemen nasional) pada Maret 2018 mendatang.

Posisi Xi dalam kepemimpinan di China bukanlah hal yang asing mengingat sejak berada di tampuk kekuasaan dengan terpilih sebagai Sekjen PKC pada 2012, ia telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan internal PKC. Melalui kampanye anti-korupsi selama lima tahun terakhir, Xi berhasil membersihkan keanggotaan dalam tubuh partai dari faksi politik yang berseberangan dengannya. 

7 Naga Yang Memerintah China

Suksesi kepemimpinan di China baru saja usai dengan berakhirnya Kongres ke-19 Partai Komunis China (PKC) pada 25 Oktober 2017 lalu. Kongres lima tahunan yang diikuti sekitar 2.300 orang anggota yang mewakili 89 juta anggota PKC dan 40 elektoral tersebut berhasil menetapkan kebijakan partai dan memilih pemimpin tertinggi partai periode 2017-2022.

Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), sebutan bagi ketua partai, adalah Xi Jinping yang akan menjabat untuk masa jabatan kedua. Selain itu berhasil dipilih 7 orang anggota Komite Tetap Politbiro, 25 orang anggota Politbiro dan 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka semua inilah yang nantinya akan menjalankan dan mengontrol garis kebijakan partai selama lima tahun ke depan. Dan mengingat bahwa PKC merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di China, maka kebijakan partai adalah juga kebijakan negara untuk lima tahun ke depan.

Untuk itu penting untuk mengetahui siapa saja yang akan menjalankan dan mengendalikan pemerintahan di China pada lima tahun mendatang. Dan untuk mengetahui hal tersebut, langkah awal adalah mengetahui siapa saja yang duduk dalam keanggotaan di Komite Tetap Politbiro. Komite yang kerap disebut kelompok naga ini merupakan organ tertinggi partai yang diisi oleh orang-orang paling berkuasa, yang kali ini berjumlah tujuh orang. Ketujuh orang tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 25 orang anggota Politbiro yang dipilih oleh 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka adalah Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, dan Hang Zheng.  

“The Foreigner” Kisah Non-Pribumi di Inggris

Gara-gara Anies Baswedan menyebutkan satu kata “pribumi” dalam pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI yang baru pada 16 Oktober 2017, iya benar-benar SATU kata BUKAN BERKALI-KALI seperti dituduhkan oleh seseorang yang mengaku pembela HAM, netizen Indonesia pun heboh bergemuruh di dunia maya. Tidak menunggu lama, perbincangan mengenai kata pribumi (dan tentu saja diikuti dengan antonimnya yaitu non-pribumi) pun dengan cepat go internasional.

Nah di tengah kehebohan penyebutan kata “pribumi” tersebut, sejak 14 Oktober 2017 lalu di bioskop-bisokop se  Jabodetabek sebenarnya sedang diputar sebuah film yang bercerita tentang perjuangan seorang non-pribumi di Inggris.  Film tersebut adalah The Foreigner” (dari kata dalam bahasa Inggris yang berarti “orang asing” atau bisa juga disebut sebagai non-pribumi) yang dibintangi Jackie Chan dan Pierce Brossnan dan merupakan  film produksi gabungan China-Inggris yang diproduseri oleh Jackie Chan dan disutradarai oleh Martin Campbell (yang juga seorang sutradara salah satu film James Bond “The Casino Royale”).

Diadaptasi dari novel tahun 1992 berjudul “The Chinaman” karya Stephen Leather, film ini bercerita tentang balas dendam seorang non-pribumi Inggris keturunan China, Ngoc Minh Quan (diperankan oleh Jackie Chan). Quan, veteran anggota pasukan khusus AS di perang Vietnam yang tinggal di London sebagai pengusaha restoran, berjuang seorang diri untuk menuntut balas kematian anak perempuannya akibat ledakan bom yang dilakukan kelompok teroris Irlandia Utara (IRA) yang menyebut dirinya “Authentic IRA”.

Normalisasi Hubungan Indonesia – China

Pada 11 Oktober 2017 saya mengunggah klipping berita harian Kompas mengenai pembekuan hubungan diplomatik RI – China pada 11 Okttober 1967. Menanggapi unggahan tersebut, seorang teman kemudian bertanya “Ris, mengapa setelah pembekuan di tahun 1967 tersebut. Pemerintah RI (Pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto) memulihkan kembali hubungan diplomatik dengan China pada 1990? Apakah Pak Harto tidak khawatir dengan kebangkitan PKI? Apalagi 1 tahun sebelumnya (1989) Pemerintah China membantai mahasiswa yang berdemonstrasi di Tiananmen.

Pertanyaan yang disampaikan teman saya tersebut sangat logis mengingat jika kita menelusuri kembali catatan-catatan sejarah hubungan diplomatik RI – China, akan terlihat bahwa alasan pembekuan hubungan tidak terlepas dari keyakinan bahwa China berada di belakang kudeta G30S yang dilakukan oleh PKI di Indonesia pada tahun 1965. Karena itu, jika RI menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan China, maka RI dipandang tidak lagi melihat China sebagai ancaman yang akan mendukung gerakan komunisme di Indonesia. Benarkah demikian?

Kepentingan Indonesia di Tengah Jalur Sutra Modern

Pada 14-15 Mei 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di Beijing untuk menghadiri Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum for International Cooperation). Selain Jokowi, hadir pula 28 kepala negara/pemerintahan lainnya dan perwakilan dari sekitar 130 negara. Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde.

Forum ini merupakan konperensi tingkat tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan Pemerintah Tiongkok untuk menindaklanjuti konsep kerja sama ekonomi antarnegara yang diinisiasi Tiongkok yang awalnya bernama “One Belt One Road (Satu Sabuk dan Satu Jalur)” atau kerja sama antara negara-negara yang dilintasi rute perdagangan jalur sutra di masa lalu.

Bagi Jokowi, kunjungan ke Beijing kali ini merupakan yang ketiga dalam 2,5 tahun terakhir, setelah kunjungan pada 2014 (dalam rangka menghadiri KTT APEC) dan pada 2015 (dalam rangka kunjungan bilateral). Berbeda dengan dua kunjungan sebelumnya, kehadiran Jokowi kali ini memiliki makna tersendiri.

Kehadirannya mestinya bukan sekadar untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur seperti yang dikatakannya kepada media, namun lebih jauh dari itu untuk menegaskan pentingnya kerja sama global guna menghadirkan masa depan yang lebih aman. Jokowi juga mesti mengingatkan bahwa peran dominan Tiongkok dalam kerja sama tersebut jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menjadi gangguan serius pada banyak negara dan memunculkan kerawanan bagi situasi pasar internasional serta perubahan dan krisis geopolitik.

Dalam konteks kerja sama dengan Indonesia, sejalan dengan konsep poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia dapat mempergunakan kesempatan pertemuan di Beijing untuk mengkaji ulang berbagai proyek kerja sama yang telah dilakukan. Jangan sampai kerja sama tersebut ternyata mendominasi pemilikan infrastruktur maritim Indonesia.

Demokrasi di Tiongkok

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Rudal C-705 dan Kemandirian Alutsista RI

Lambatnya peluncuran rudal C-705 buatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dari KRI Clurit 641, yang hitungan mundurnya dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pada saat uji coba persenjataan di latihan perang TNI AL Armada Jaya XXXIV/2016 di Perairan Banongan, Situbondo, Jawa Timur, 14 September 2016, menuai kritik dari masyarakat.

Meski hingga kini belum jelas penyebab keterlambatan rudal buatan RRT tersebut, yang pasti peristiwa tersebut semakin memperpanjang daftar hitam produk RRT yang gagal di Indonesia. Sebelumnya, produk RRT masuk dalam daftar hitam antara lain pada proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dan pengadaan bus transjakarta.

Pemerintah Indonesia pun kena getahnya karena dituding tidak becus dalam mengadakan alat utama sistim pertahanan (alutsista). Meskipun Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyebutkan bahwa Tiongkok adalah negara pengekspor senjata ketiga terbesar di dunia setelah AS dan Rusia, namun pilihan membeli alutsista dari RRT memunculkan sejumlah pertanyaan mengingat produk yang dihasilkannya belum teruji keandalannya dalam perang sebenarnya.

Rudal C-705 sendiri merupakan salah satu produk terbaru yang dikembangkan Pemerintah RRT dan diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Dengan mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu serta desain modular dari mesin baru, rudal C-705 ini memiliki jangkauan lebih jauh dari rudal pendahulunya, C-704. Jika jangkauan rudal C-704 berkisar 75-80 km, maka rudal C-705 dapat mencapai 170 kilometer.

Membaca Propaganda Tiongkok mengenai Laut Selatan

South_China_Sea_claims_mapKonflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) semakin hari semakin memperlihatkan eskalasi politik yang memanas akibat aksi agitasi dan propaganda Tiongkok yang memperjuangkan hak sejarahnya di LTS. Persoalan hak sejarah Tiongkok di LTS mengemuka karena memunculkan berbagai persoalan di kawasan Asia Tenggara terkait klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan dan kepentingan maritim yang tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang diakui masyarakat internasional sejak tahun 1982.

Karenanya tidak mengherankan jika kemudian hak sejarah Tiongkok tersebut digugat oleh Filipina pada tahun 2013. Filipina mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, guna mempertanyakan legalitas hak sejarah Tiongkok atas LTS seperti yang dicantumkan dalam peta wilayah Tiongkok tahun 1947 yang memuat “sembilan garis putus-putus (9 dash line/9DL)”.

Setelah dilakukan pembahasan selama sekitar 3 tahun, diperkirakan dalam waktu dekat PCA akan mengeluarkan putusan yang menjawab gugatan Filipina tersebut. Menariknya, menjelang keluarnya putusan PCA, Beijing yang sedari awal menolak berpartisipasi dalam proses persidangan dan mengabaikan apa pun pandangan PCA yang berkekuatan hukum tetap, justru semakin meningkatkan agitasi dan propaganda internasional dan domestik untuk mendapatkan dukungan internasional dan dalam negeri.

Diplomasi Film Tiongkok di Indonesia

Jakarta – Tidak dapat disangsikan bahwa di era global dewasa ini, film telah menjadi media hiburan popular dan universal serta berperan sebagai medium kesenian yang sangat efektif dalam menjalankan fungsi diplomasi kebudayaan. Peran yang melekat sejak hasil rekaman kamera Auguste Lumiere dan Louis Lumiere diputar pada 1895 di Paris dan diakui sebagai film pertama di dunia.

Fakta ini pada gilirannya memunculkan kesadaran bahwa melalui film, suatu negara dapat lebih memperkenalkan dan mempromosikan citra dirinya di dunia internasional dan memanfaatkan hasilnya sebagai dasar untuk membina persahabatan dan memperkuat hubungan antar negara.

Sadar mengenai hal tersebut di atas, banyak negara yang kemudian secara aktif melakukan diplomasi publik dengan antara lain memanfaatkan film sebagai instrumen diplomasi kebudayaan, salah satunya adalah Tiongkok. Negeri tirai bambu yang telah menjelma sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar ini, dalam satu dekade terakhir ini aktif melakukan diplomasi kebudayaan menyusul Jepang dan Korea Selatan yang sudah terlebih dahulu mengekspor kesenian modern (film, musik dan sastra) mereka ke luar negeri.

Tujuannya untuk memperkenalkan kebudayaan mereka dan membangun dominasi ekonomi dan politik di luar negaranya. Sudah sejak lama Jepang dan Korea membangun dan membina kesenian modernnya dengan serius, sama seriusnya dengan upaya mereka membina primadona ekspor mereka, yaitu teknologi (mobil, alat telekomunikasi, peralatan rumah tangga dan sebagainya).

Untuk melaksanakan diplomasi kebudayaannya, khususnya dalam mempromosikan “budaya sosialis modern”-nya, Tiongkok menggelontorkan dana setidaknya US$ 10 miliar per tahun. Dana sedemikian besar tersebut tentu saja tidak digunakan untuk kegiatan perfilman semata, dana tersebut dimanfaatkan antara lain untuk membangun Institut Konfusius di berbagai perguruan tinggi dan sekolah di luar negeri, memperluas jaringan televisi internasional, menjadi tuan rumah berbagai kegiatan olah raga dan budaya serta tentu saja membuat kerja sama perfilman, antara lain bekerjasama dengan studio film Hollywood dan melakukan pemutaran film Tiongkok di berbagai negara, salah satunya ke Indonesia.

Kisah Kasih Tak Sampai Dari Mongolia Dalam

Seorang nenek yang memiliki seorang cucu wanita bernama Somiya mulai gelisah saat menyadari bahwa akan tiba masanya Somiya meninggalkannya sendirian. Jika telah menikah, Somiya akan pergi mengikuti suaminya yang tinggal di tempat lain.

Menyadari hal tersebut, sang nenek kemudian memiliki ide agar saat dewasa nanti Somiya dapat menikah dengan anak angkat laki-laki si nenek yang bernama Bayinbulag. Bayinbluga adalah anak angkat si nenek yang dipelihara sejak kanak-kanak, bersama-sama dengan Somiya, setelah ibunya meninggal dan ayahnya pindah ke kota besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Harapan sang nenek untuk menikahkan Somiya dengan Bayinbulag sepertinya akan mudah terlaksana dan tinggal menunggu waktu karena Bayinbulag dan Somiya ternyata juga saling menyukai. Namun kenyataan justu menyatakan lain. Berawal dari permintaan ayah kandungnya , yang telah berhasil hidup di kota besar, Bayinbulag kemudian pergi ke kota untuk belajar peternakan. Bayinbulag berjanji akan kembali delapan bulan kemudian.

Membaca Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Timur Tengah

Mengawali tahun 2016 dunia tetap dihadapkan pada konflik yang terus memanas di berbagai kawasan, salah satunya di Timur Tengah. Peningkatan konflik di kawasan ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan hubungan diplomatik Arab Saudi dan Iran setelah Arab Saudi mengeksekusi seorang ulama shiah Iran dan diikuti kemarahan publik di Iran. Sementara isu-isu panas lainnya masih tetap bertahan seperti masalah kemerdekaan Palestina, nuklir Iran, konflik di Suriah ataupun ancaman gerakan ISIS (Islamic State in Irak and Suriah) yang semakin meluas.

Dan di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah, Presiden Tiongkok Xi Jinping memulai debut diplomasinya di kawasan tersebut dengan mengunjungi Arab Saudi, Mesir dan Iran dari tanggal 19-23 Januari 2016. Meski telah menduduki jabatan Presiden Tiongkok sejak tahun 2012 dan aktif mempromosikan kebangkitan Tiongkok melalui kunjungan kenegaraan ke banyak negara di berbagai kawasan dunia, mulai dari India, Rusia, Eropa, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Zimbabwe, hingga ke Indonesia, namun baru pertama kali inilah Xi Jinping berkunjung ke Timur Tengah. Kunjungan ini juga menjadi kunjungan pertama bagi pemimpin Tiongkok sejak kunjungan Presiden Hu Jintao ke Arab Saudi di tahun 2009 dan kunjungan Presiden Jiang Zemin ke Iran di tahun 2002.

Aung Suu Kyi Mencari Restu Beijing

aung-san-suu-kyi-beijing-exlarge-169Disambut Yang Houlan, Duta Besar Tiongkok untuk Myanmar, di Bandara Internasional Beijing pada Rabu (10/06), pemimpin partai oposisi Myanmar dari Liga Nasional untuk Demokrasi Aung Suu Kyi memulai kunjungan perdananya ke Beijing dari tanggal 10-14 Juni 2015. Saat kedatangan Suu Kyi tampak mengenakan baju putih dan kain selendang merah dan dikawal petugas keamanan.

Kunjungan Suu Kyi ke Beijing merupakan yang pertama kali setelah ia dibebaskan dari tahanan rumah oleh Pemerintah Myanmar pada tahun 2010 dan sekaligus realisasi dari keinginannya untuk tetap menjaga hubungan baik Myanmar-Tiongkok. Sebelumnya, Suu Kyi berulang kali menyatakan keinginannya untuk bisa berkunjung ke Beijing. Karena itu ketika pada akhirnya ia bisa melakukan kunjungan perdana ke Beijing, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk melakukan konsolidasi dan menjalin komunikasi yang erat dengan para pemimpin negara tetangganya tersebut.

Ibarat gayung bersambut, Beijing pun menyambut hangat kedatangan Suu Kyi seperti tampak dari penjemputan yang dilakukan langsung oleh Duta Besar Tiongkok untuk Myanmar dan pengaturan penginapan di Guest House Diouyutai yang dikhususkan untuk tamu-tamu asing istimewa. Suatu perlakuan yang istimewa layaknya pejabat tinggi negara negara bagi seorang pemimpin partai. Bukan hanya itu, selama lima hari kunjungannya, Suu Kyi akan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Tiongkok mulai dari Presiden Xi Jinping, PM Li Keqiang hingga kepala Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok.