Category Archives: Diplomasi

Kepentingan Indonesia di Tengah Jalur Sutra Modern

Pada 14-15 Mei 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di Beijing untuk menghadiri Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum for International Cooperation). Selain Jokowi, hadir pula 28 kepala negara/pemerintahan lainnya dan perwakilan dari sekitar 130 negara. Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde.

Forum ini merupakan konperensi tingkat tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan Pemerintah Tiongkok untuk menindaklanjuti konsep kerja sama ekonomi antarnegara yang diinisiasi Tiongkok yang awalnya bernama “One Belt One Road (Satu Sabuk dan Satu Jalur)” atau kerja sama antara negara-negara yang dilintasi rute perdagangan jalur sutra di masa lalu.

Bagi Jokowi, kunjungan ke Beijing kali ini merupakan yang ketiga dalam 2,5 tahun terakhir, setelah kunjungan pada 2014 (dalam rangka menghadiri KTT APEC) dan pada 2015 (dalam rangka kunjungan bilateral). Berbeda dengan dua kunjungan sebelumnya, kehadiran Jokowi kali ini memiliki makna tersendiri.

Kehadirannya mestinya bukan sekadar untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur seperti yang dikatakannya kepada media, namun lebih jauh dari itu untuk menegaskan pentingnya kerja sama global guna menghadirkan masa depan yang lebih aman. Jokowi juga mesti mengingatkan bahwa peran dominan Tiongkok dalam kerja sama tersebut jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menjadi gangguan serius pada banyak negara dan memunculkan kerawanan bagi situasi pasar internasional serta perubahan dan krisis geopolitik.

Dalam konteks kerja sama dengan Indonesia, sejalan dengan konsep poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia dapat mempergunakan kesempatan pertemuan di Beijing untuk mengkaji ulang berbagai proyek kerja sama yang telah dilakukan. Jangan sampai kerja sama tersebut ternyata mendominasi pemilikan infrastruktur maritim Indonesia.

Lembaga Sandi Negara dan Keamanan Cyber

Hari ini 4 April 2017 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tepat berusia 71 tahun. Berawal dari sebuah Jawatan Teknik bagian B Kementerian Pertahanan dan kemudian menjadi Jawatan Sandi pada 4 April 1946, Lemsaneg kini menjadi salah satu lembaga non-kementerian yang memiliki peran penting dalam melindungi informasi rahasia negara sejak masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini.

Dan di usianya yang ke-71 tersebut dan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Lemsaneg semakin dihadapkan pada tantangan tugas dan tantangan yang semakin besar. Lemsaneg bukan hanya dihadapkan pada upaya melindungi informasi rahasia negara, tetapi juga diharapkan dapat terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan cyber yang semakin meningkat dewasa ini.

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai sidang kabinet terbatas pada September 2016, tindak kejahatan cyber di Indonesia meningkat sebesar 389 persen dari tahun 2014 ke 2015. Sebagian besar diantaranya adalah tindak kejahatan cyber di sektor perdagangan secara elektronik (e-commerce). Hal ini bisa terjadi karena keamanan cyber di Indonesia dinilai masih sangat lemah.

Untuk itu, guna meningkatkan kapasitas keamanan cyber di Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kementerian/lembaga untuk segera merealisasikan rencana pembentukan Badan Cyber Nasional (BCN) yang sudah diwacanakan sejak 2005. Menurut presiden, pembentukannya tidak harus dimulai dari nol, namun dapat dilakukan dengan mengembangkan lembaga yang selama ini telah mengelola keamanan informasi.

Keamanan Cyber dan Diplomasi

Seiring inovasi yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya pola komunikasi melalui internet, muncul medan perang baru yang tidak lagi terbatas pada matra darat, laut, udara dan ruang angkasa tetapi juga melingkupi ranah cyber (cyber space) sebagai matra kelima (Al Jazeera, Fighting in Fifth Dimension, 19 February 2012).

Munculnya ranah cyber sebagai medan perang kelima yang juga diikuti kemunculan tindak kejahatan (cyber crime) dan terorisme (cyber terrorism) menjadikan isu keamanan cyber (cyber security) menjadi isu global yang melewati batas-batas negara. Dan jika isu keamanan cyber dalam hubungan internasional tidak dikelola dengan baik, maka selain dapat mengancam kepentingan nasional suatu negara, juga memunculkan potensi konflik antar negara yang berujung pada terjadinya perang cyber (cyber war).

Menyadari besarnya kepentingan terhadap keamanan cyber dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan mengamankan diri dari serangan musuh, banyak negara yang kemudian berinisiatif membentuk badan-badan khusus yang menangani masalah keamanan cyber dalam pertahanan dan keamanan negaranya guna menghimpun segala usaha pertahanan dan serangan balik terhadap keamanan di dunia maya beserta sistem jaringannya.

Menanti Diplomasi Media Sosial Donald Trump

Tahun 2016 berlalu dengan suasana penuh ketidakpastian global dan kejutan-kejutan. Salah satunya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) periode 2017-2021 mengungguli Hillary Clinton yang justru diprediksi banyak jajak pendapat sebagai pemenang Pemilu.

Dengan sikapnya yang kontroversial dan pernyataannya yang ceplas ceplos berbau SARA, seperti anti imigran Muslim dan Meksiko, akan menyiksa tahanan teroris, menuduh imigran Muslim adalah sumber terorisme di AS, tidak heran jika sebagian besar jajak pendapat memperlihatkan akan kemungkinan kekalahan Trump dalam pemilihan presiden. Namun dengan strategi pemenangan yang terukur dan memaksimalkan penggunaan sosial media, Trump justru membalikkan keadaan, bukan saja berhasil memelihara dan meningkatkan elektabilitasnya, tapi juga menarik perhatian masyarakat AS untuk memilihnya.

Seperti dikutip dari laporan EzyInsight, sebuah lembaga penelitian dari Finlandia, salah satu upaya yang membuat Trump bertahan dalam persaingan dengan Hillary Clinton adalah karena pemahamannya mengenai pentingnya penggunaan sosial media. Menurut EzyInsight, di Facebook saja Trump unggul dari Hillary dalam hal jumlah pengikut (follower). Trump memiliki pengikut sebanyak 11.8 juta orang, sedangkan pengikut Clinton hanya berjumlah 7,7 juta orang. Menurut EzyInsight, banyaknya pengikut dalam sosial media sangat penting karena semakin banyaknya jumlah pengikut maka semakin besar kemungkinan orang mengenalnya dan menerima pesan-pesan yang dikirimkan.

Dua Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi-JK Dalam gambar

Dua puluh Oktober 2016 tepat dua tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah capaian patut diapresiasi dalam masa dua tahun tersebut, termasuk di antaranya adalah pencapaian dalam memperjuangkan kepentingan nasional sebagai negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian seperti yang tercantum dalam Nawacita melalui diplomasi internasional.

Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan Politik Luar Negeri RI menerjemahkan konsep Nawacita kedalam 4 Prioritas Politik Luar Negeri, yaitu Menjaga Kedaulatan NKRI, Melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, Meningkatkan Diplomasi Ekonomi dan meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Untuk memudahkan penjelasan mengenai pencapaian dua tahun diplomasi internasional RI tersebut, Kementerian Luar Negeri membuat serangkaian gambar visual berbentuk infografis yang menunjukkan informasi sejumlah kegiatan diplomasi yang telah dilakukan. Dengan hashtag #KE2JANYATA ditampilkan lima infografis dalam tiga subtema yaitu Menciptakan Perdamaian Internasional, Melindungi WNI dan Menegakkan NKRI, dan Memimpin di Tingkat Regional dan Global.

Masa Depan Monarki Thailand di Tangan Vajiralongkorn

Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang bergelar Rama IX wafat pada 13 Oktober 2016 dalam usia 88 tahun karena sakit. Raja Bhumibol Adulyadej adalah seorang raja yang paling lama bertahta di dunia, 70 tahun terhitung sejak pengangkatannya pada 9 Juni 1946. Ia sangat dihormati oleh rakyatnya, dianggap sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha, pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil dan pemimpin negara yang berhasil menjaga stabilitas politik di negeri yang selalu bergejolak ketika terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Kepergian Raja Bhumibol tentu saja melahirkan duka yang mendalam bagi rakyat Thailand.

Berbarengan dengan pengumuman wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, diumumkan pula kepastian bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn (64 tahun) akan naik tahta sebagai Raja Rama X dan dilantik setelah masa berkabung selesai. Pengumuman secara bersamaan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya serangkan perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara di Thailand.

Kekhawatiran muncul karena sosok Putra Mahkota Vijaralongkorn yang sama sekali berbeda dengan Raja Bhumibol dan perbedaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mendorong terjadinya perubahan di Thailand, baik perubahan bentuk negara dari kerajaan (monarki konstitusional) menjadi republik atau pemerintahan yang demokratis menjadi pemerintahan yang otoriter di bawah kekuasaan militer. Jika hal tersebut terjadi, maka tamat pula peran raja sebagai pemimpin negara di negeri gajah putih tersebut.

Diplomasi di Media Sosial Menlu Retno Marsudi

Sabtu, 8 Oktober 2016, Kompasianival 2016 berlangsung di Gedung Smesco Jakarta. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi hadir sebagai keynote speaker dalam ajang kopi darat tahunan blogger Kompasiana. Kehadirannya sangat ditunggu oleh para bloggger dan pengguna media sosial yang ingin mendengarkan pandangan seorang diplomat senior dan Menlu perempuan pertama di Indonesia mengenai kegiatan diplomasi di era global, era di mana kegiatan diplomasi tidak lagi dilakukan konvensional namun sudah digital dan real time (digital diplomacy). Era di mana laporan yang disampaikan diplomat Indonesia sifatnya really exactly real time dan bisa langsung dilakukan analisis terhadap laporan yang dikirimkan.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan selalu tersenyum khas diplomat di hadapan para blogger Kompasiana dan pengguna sosial media lainnya, Menlu Retno langsung mengemukakan mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi yang dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan diplomasi yang menuntut komunikasi yang baik dengan diplomat di negara lain, pihak kedutaan, dan pemerintah negara lain.

Menlu Retno dan Diplomasi Sosial Media

Menlu Retno Akan “Berbagi Nasionalisme” di Kompasianival 2016, begitu judul berita di Kompas.com, 6 Oktober 2016. Berita tersebut memastikan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memastikan kehadirannya sebagai keynote speaker pada Kompasianival 2016, di Gedung Smesco, Jakarta, pada hari ini, Sabtu (8/10/2016) dan akan berbicara tentang “Berbagi Nasionalisme.”

Kehadiran Menlu Retno dalam acara Kompasianival 2016 tentu saja akan menjadi magnet tersendiri bagi ajang pertemuan tahunan blogger Kompasiana. Para peserta akan dapat mendengarkan pandangan seorang Menlu perempuan pertama Indonesia tersebut mengenai nasionalisme di era global, era dimana tugas-tugas diplomasi tidak lagi dilakukan secara konvensional namun mesti dilakukan secara real time.

Rudal C-705 dan Kemandirian Alutsista RI

Lambatnya peluncuran rudal C-705 buatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dari KRI Clurit 641, yang hitungan mundurnya dilakukan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, pada saat uji coba persenjataan di latihan perang TNI AL Armada Jaya XXXIV/2016 di Perairan Banongan, Situbondo, Jawa Timur, 14 September 2016, menuai kritik dari masyarakat.

Meski hingga kini belum jelas penyebab keterlambatan rudal buatan RRT tersebut, yang pasti peristiwa tersebut semakin memperpanjang daftar hitam produk RRT yang gagal di Indonesia. Sebelumnya, produk RRT masuk dalam daftar hitam antara lain pada proyek pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dan pengadaan bus transjakarta.

Pemerintah Indonesia pun kena getahnya karena dituding tidak becus dalam mengadakan alat utama sistim pertahanan (alutsista). Meskipun Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) menyebutkan bahwa Tiongkok adalah negara pengekspor senjata ketiga terbesar di dunia setelah AS dan Rusia, namun pilihan membeli alutsista dari RRT memunculkan sejumlah pertanyaan mengingat produk yang dihasilkannya belum teruji keandalannya dalam perang sebenarnya.

Rudal C-705 sendiri merupakan salah satu produk terbaru yang dikembangkan Pemerintah RRT dan diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008. Dengan mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu serta desain modular dari mesin baru, rudal C-705 ini memiliki jangkauan lebih jauh dari rudal pendahulunya, C-704. Jika jangkauan rudal C-704 berkisar 75-80 km, maka rudal C-705 dapat mencapai 170 kilometer.

Kediaman Achmad Soebardjo Kantor Pertama Kemlu

rumah achmad soebardjo“Perjalanan seribu mil diawali dengan sebuah langkah”, demikian sebuah pepatah bijak dari Tiongkok. Demikian pula dengan perjalanan diplomasi Indonesia, dimulai dari langkah pertama dan langkah itu dimulai dari Kediaman Achmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya No. 80, Jakarta Pusat.

Mereka yang biasa makan di warung “Ampera 2 Tak” di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, tidak jauh dari stasiun kereta Cikini, pasti sering melihat sebuah rumah besar berarsitektur Belanda yang letaknya persis di seberang warung tersebut. Tapi meski sering melihat rumah tersebut, kemungkinan besar mereka tidak tahu siapa pemilik rumah yang terletak di Jalan Cikini Raya No. 80 tersebut. Tidak ada keterangan apapun, misalnya papan nama, yang menunjukkan identitas penghuni atau pemilik rumah tersebut. Rumah itu terlihat kusam dan sepi. Hanya sesekali terlihat ada orang keluar masuk dari rumah tersebut.

Namun pada 19 Agustus 2016 lalu, sejak pagi suasana yang berbeda tampak di rumah tersebut. Pagar rumah dipasangi selendang merah putih. Sementara di halaman rumah berkibar sebuah bendera merah putih berukuran besar dan sebuah tenda putih menempel pada dinding rumah bagian depan. Tamu-tamu terlihat berdatangan memasuki rumah dan dua buah bus bertuliskan “Kementerian Luar Negeri” terlihat diparkir di pinggir jalan Cikini Raya.

Pada hari itu pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah melakukan napak tilas memperingati ulang tahunnya yang ke-71 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2016. Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi rumah milik Menteri Luar Negeri (Menlu) pertama Republik Indonesia Achmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya No. 80, Jakarta Pusat.

Menikmati Kekayaan Sang Proklamator Kemerdekaan RI

IMG_20160805_145856Sebagai seorang proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Indonesia yang berkuasa penuh selama 20 tahun, Ir. Soekarno atau Bung Karno memiliki kesempatan besar untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan untuk diri sendiri dan keluarganya. Tidak heran jika setelah beliau tumbang dari kekuasaannya dan wafat pada tahun 1970 dalam status tahanan rumah, banyak pihak yang kemudian memburu harta warisan kekayaan Bung Karno dan ingin menikmatinya, bahkan hingga ke luar negeri. Hal ini dilakukan karena konon Bung Karno memiliki simpanan jutaan dollar Amerika di sebuah bank di Swiss dan menyimpan beberapa ton emas batangan di suatu tempat.

Kini, guna merayakan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, untuk pertama kalinya masyarakat memiliki kesempatan untuk menikmati warisan kekayaan Bung Karno. Hal ini bisa terjadi karena sepanjang Agustus 2016 ini sejumlah kekayaan Bung Karno dibuka dan dipamerkan ke publik oleh Sekretariat Negara RI. Benarkah? Iya, benar sekali, tapi bukan warisan kekayaan berupa uang atau emas yang dipamerkan ke publik, karena hal itu mungkin hanya isapan jempol semata, melainkan kekayaan seni dan budaya dalam bentuk koleksi lukisan yang tak ternilai harganya.

Sebanyak 28 koleksi lukisan Istana Kepresidenan, dari sekitar 3.000 lukisan, yang tersimpan di beberapa Istana Kepresidenan Indonesia, antara lain Istana Kepresidenan di Jakarta, Bogor, Cipanas, Yogyakarta, dan Tampaksiring-Bali dan sebagian besar adalah koleksi Bung Karno yang dikenal memiliki selera seni sangat tinggi. Sebagian koleksi itu adalah hasil upaya Presiden Soekarno sendiri, yang tak segan langsung berbelanja ke berbagai galeri atau sanggar seni. Sebagian lukisan itu juga hadiah dari pemimpin negara-negara lain saat berkunjung ke Indonesia.

Membaca Propaganda Tiongkok mengenai Laut Selatan

South_China_Sea_claims_mapKonflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) semakin hari semakin memperlihatkan eskalasi politik yang memanas akibat aksi agitasi dan propaganda Tiongkok yang memperjuangkan hak sejarahnya di LTS. Persoalan hak sejarah Tiongkok di LTS mengemuka karena memunculkan berbagai persoalan di kawasan Asia Tenggara terkait klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan dan kepentingan maritim yang tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang diakui masyarakat internasional sejak tahun 1982.

Karenanya tidak mengherankan jika kemudian hak sejarah Tiongkok tersebut digugat oleh Filipina pada tahun 2013. Filipina mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, guna mempertanyakan legalitas hak sejarah Tiongkok atas LTS seperti yang dicantumkan dalam peta wilayah Tiongkok tahun 1947 yang memuat “sembilan garis putus-putus (9 dash line/9DL)”.

Setelah dilakukan pembahasan selama sekitar 3 tahun, diperkirakan dalam waktu dekat PCA akan mengeluarkan putusan yang menjawab gugatan Filipina tersebut. Menariknya, menjelang keluarnya putusan PCA, Beijing yang sedari awal menolak berpartisipasi dalam proses persidangan dan mengabaikan apa pun pandangan PCA yang berkekuatan hukum tetap, justru semakin meningkatkan agitasi dan propaganda internasional dan domestik untuk mendapatkan dukungan internasional dan dalam negeri.