Category Archives: Diplomasi

Mencermati China Pasca Kongres ke-19 Partai Komunis

Seperti sudah diprediksi banyak pengamat, akhirnya Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China (PKC) yang berlangsung pada 18-25 Oktober 2017 sepakat mengubah konstitusi partai dengan memasukkan pemikiran-pemikiran politik Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKC dan Presiden RepubliK Rakyat China (RRC) Xi Jinping mengenai “Sosialisme dengan Karakteristik China untuk Era Baru” ke dalam konstitusi, dan menjadikannya sebagai salah satu panduan utama partai. Melalui kesepakatan tersebut terlihat bagaimana kuatnya posisi Xi dalam kepemimpinan di China, yang bahkan disejajarkan dengan posisi pendiri RRC, Mao Zedong.

Menguatnya posisi Xi semakin terlihat ketika pada akhir kongres ia terpilih kembali sebagai orang nomor satu di Komite Tetap Politbiro, Sekjen PKC, dan Ketua Komisi Militer untuk lima tahun ke depan. Berbekal tiga jabatan penting tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa penetapan Xi sebagai Presiden Republik Rakyat China periode 2018-2023 pun hanya tinggal menunggu ketok palu dari Kongres Rakyat Nasional (sidang parlemen nasional) pada Maret 2018 mendatang.

Posisi Xi dalam kepemimpinan di China bukanlah hal yang asing mengingat sejak berada di tampuk kekuasaan dengan terpilih sebagai Sekjen PKC pada 2012, ia telah berhasil mengkonsolidasikan kekuatan internal PKC. Melalui kampanye anti-korupsi selama lima tahun terakhir, Xi berhasil membersihkan keanggotaan dalam tubuh partai dari faksi politik yang berseberangan dengannya. 

7 Naga Yang Memerintah China

Suksesi kepemimpinan di China baru saja usai dengan berakhirnya Kongres ke-19 Partai Komunis China (PKC) pada 25 Oktober 2017 lalu. Kongres lima tahunan yang diikuti sekitar 2.300 orang anggota yang mewakili 89 juta anggota PKC dan 40 elektoral tersebut berhasil menetapkan kebijakan partai dan memilih pemimpin tertinggi partai periode 2017-2022.

Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), sebutan bagi ketua partai, adalah Xi Jinping yang akan menjabat untuk masa jabatan kedua. Selain itu berhasil dipilih 7 orang anggota Komite Tetap Politbiro, 25 orang anggota Politbiro dan 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka semua inilah yang nantinya akan menjalankan dan mengontrol garis kebijakan partai selama lima tahun ke depan. Dan mengingat bahwa PKC merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di China, maka kebijakan partai adalah juga kebijakan negara untuk lima tahun ke depan.

Untuk itu penting untuk mengetahui siapa saja yang akan menjalankan dan mengendalikan pemerintahan di China pada lima tahun mendatang. Dan untuk mengetahui hal tersebut, langkah awal adalah mengetahui siapa saja yang duduk dalam keanggotaan di Komite Tetap Politbiro. Komite yang kerap disebut kelompok naga ini merupakan organ tertinggi partai yang diisi oleh orang-orang paling berkuasa, yang kali ini berjumlah tujuh orang. Ketujuh orang tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 25 orang anggota Politbiro yang dipilih oleh 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka adalah Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, dan Hang Zheng.  

Normalisasi Hubungan Indonesia – China

Pada 11 Oktober 2017 saya mengunggah klipping berita harian Kompas mengenai pembekuan hubungan diplomatik RI – China pada 11 Okttober 1967. Menanggapi unggahan tersebut, seorang teman kemudian bertanya “Ris, mengapa setelah pembekuan di tahun 1967 tersebut. Pemerintah RI (Pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto) memulihkan kembali hubungan diplomatik dengan China pada 1990? Apakah Pak Harto tidak khawatir dengan kebangkitan PKI? Apalagi 1 tahun sebelumnya (1989) Pemerintah China membantai mahasiswa yang berdemonstrasi di Tiananmen.

Pertanyaan yang disampaikan teman saya tersebut sangat logis mengingat jika kita menelusuri kembali catatan-catatan sejarah hubungan diplomatik RI – China, akan terlihat bahwa alasan pembekuan hubungan tidak terlepas dari keyakinan bahwa China berada di belakang kudeta G30S yang dilakukan oleh PKI di Indonesia pada tahun 1965. Karena itu, jika RI menormalisasi hubungan diplomatiknya dengan China, maka RI dipandang tidak lagi melihat China sebagai ancaman yang akan mendukung gerakan komunisme di Indonesia. Benarkah demikian?

Menikmati Warisan Presiden RI

Dua hari menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Presiden ke-6 RI, pada 18 Oktober 2014 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan museum kepresidenan yang dinamakan Balai Kirti (dari bahasa Sansekerta yang berarti “Ruang menyimpan kemasyhuran”).  Museum yang didirikan atas ide SBY pada tahun 2012 ini menyimpan dan memamerkan berbagai benda bersejarah yang pernah membawa kemasyhuran peninggalan para presiden RI yang sudah purna tugas.

Banyak hal-hal menarik yang dapat dilihat dan dipelajari dari perjalanan para Presiden RI yang telah purna tugas mulai dari kata-kata mutiaranya, prestasinya memimpin Indonesia, hingga kebijakan kontroversial yang dibuatnya. Semua hal tersebut dikemas menarik dalam Museum Kepresidenen RI Balai Kirti di Bogor, terlebih banyak barang-barang asli peninggalan presiden di sini.

Menatap Keindahan Ibu Pertiwi Indonesia

Memperingati 72 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Sekretariat Negara kembali memamerkan koleksi lukisan Istana Kepresidenan di Galeri Nasional pada 2-30 Agustus 2017 dengan tajuk “Senandung Ibu Pertiwi”. Seperti dituliskan dalam katalog pameran, tujuan pameran adalah untuk menggambarkan Ibu Pertiwi sebagai “Tanah Air”, tempat lahirnya sebuah identitas di satu sisi dan di sisi lain “Kekuatan Alam” yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap pelbagai hal dalam kehidupannya.

Secara apik tujuan pameran tersebut kemudian dinyatakan dalam sebuah puisi di dinding tidak jauh dari pintu masuk ruang pamer yang berjudul “Aku Melihat Indonesia”:

Jikalau aku melihat gunung gunung membiru, Aku melihat wajah Indonesia; Jikalau aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, Aku mendengar suara Indonesia;

Jikalau aku melihat awan putih berarak di angkasa, Aku melihat keindahan Indonesia; Jikalau aku mendengarkan burung perkutu di pepohonan, Aku mendengarkan suara Indonesia.  

Jikalau aku melihat matanya rakyat Indonesia di pinggir jalan, Apalagi sinar matanya anak-anak kecil Indonesia, Aku sebenarnya melihat wajah Indonesia.

Melihat Orang Jawa di Seberang Lautan

Judul: Jejak Orang Jawa di New Caledonia

Penulis: Widyarka Ryananta

Penerbit: Peniti Media

Tahun terbit: April 2017

Tebal: 248

ISBN: 978-602-6592-03-3

Setelah bekerja keras dalam tiga bulan terakhir menjelang selesainya masa penugasan sebagai Konsul Jenderal RI di Noumea, New Caledonia, akhirnya Widyarka Ryananta, berhasil menyelesaikan bukunya “Jejak Orang Jawa di New Caledonia”. Buku tersebut diluncurkan pada Jumat, 21 April 2017 di Benteng Vredeburg, Yogyakarta bersamaan dengan kegiatan “Javanese Diaspora 3” yang dihadiri Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hemengku Buwono X serta ratusan wakil Diaspora Jawa dari berbagai belahan dunia, termasuk keturunan Jawa dari wilayah New Caledonia.

Sejarah dan kisah kehidupan diaspora Jawa di New Caledonia selama ini memang belum banyak diketahui masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia hanya mengetahui keberadaan penduduk keturunan Jawa di Suriname, sebuah negara di Amerika Latin, yang sama seperti Indonesia juga pernah dijajah Belanda. Padahal di New Caledonia terdapat pula komunitas masyarakat Jawa yang jumlahnya cukup besar.

Buku setebal 248 halaman berisi 32 artikel yang diterbitkan oleh Peniti Media ini merupakan kumpulan potret dan pengalaman hidup diaspora Jawa di New Caledonia yang dicatat oleh penulisnya selama menjadi Konsul Jenderal RI di Noumea (ibu kota New Caledonia) periode Desember 2014 – Maret 2017. Melalui buku ini penulis ingin memberikan gambaran kepada pembacanya mengenai suka duka kehidupan orang-orang keturunan Jawa di New Caledonia.

Selamat Datang Kembali Pancasila

Enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 2011, saya mengunggah tulisan di blog pribadi mengenai “Pancasila dan Gedung Pancasila yang Kesepian”. Saya menceritakan mengenai kesamaan nasib Pancasila dan gedung tempat kelahirannya di jalan Taman Pejambon yang sama-sama kesepian.

Mengutip pendapat Daoed  Joesoef, mantan Menteri pendidikan di era Soeharto, di Kompas 1 Juni 2011, Pancasila kesepian karena nilai-nilainya telah direduksi sedemikian rupa, salah satunya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang direduksi menjadi Keagamaan Yang Maha Esa dan ukuran ”keesaan” itu adalah besarnya jumlah penganut. Sementara Gedung Pancasila yang terletak di komplek Kementerian Luar Negeri Jalan Pejambon Jakarta, tempat dicetuskannya Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, kerap kesepian karena jarang sekali digunakan untuk kegiatan sosialisasi sejarah dan nilai-nilai Pancasila, bahkan di hari kelahiran Pancasila itu sendiri.

Entah kemungkinan ada yang menyampaikan tulisan saya di blog kepada pihak Istana Presiden, maka setelah 1 Juni dinyatakan oleh Pemerintah sebagai hari kelahiran Pancasila pada 2016, puncak peringatan pertama kelahiran Pancasila di tahun 2017 ini dilaksanakan di Gedung Pancasila, tempat dimana Soekarno menyampaikan gagasan mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945. Peringatan yang berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi negara dan perwakilan anggota masyarakat, termasuk tokoh-tokoh lintas agama.

Kepentingan Indonesia di Tengah Jalur Sutra Modern

Pada 14-15 Mei 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di Beijing untuk menghadiri Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum for International Cooperation). Selain Jokowi, hadir pula 28 kepala negara/pemerintahan lainnya dan perwakilan dari sekitar 130 negara. Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde.

Forum ini merupakan konperensi tingkat tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan Pemerintah Tiongkok untuk menindaklanjuti konsep kerja sama ekonomi antarnegara yang diinisiasi Tiongkok yang awalnya bernama “One Belt One Road (Satu Sabuk dan Satu Jalur)” atau kerja sama antara negara-negara yang dilintasi rute perdagangan jalur sutra di masa lalu.

Bagi Jokowi, kunjungan ke Beijing kali ini merupakan yang ketiga dalam 2,5 tahun terakhir, setelah kunjungan pada 2014 (dalam rangka menghadiri KTT APEC) dan pada 2015 (dalam rangka kunjungan bilateral). Berbeda dengan dua kunjungan sebelumnya, kehadiran Jokowi kali ini memiliki makna tersendiri.

Kehadirannya mestinya bukan sekadar untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur seperti yang dikatakannya kepada media, namun lebih jauh dari itu untuk menegaskan pentingnya kerja sama global guna menghadirkan masa depan yang lebih aman. Jokowi juga mesti mengingatkan bahwa peran dominan Tiongkok dalam kerja sama tersebut jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menjadi gangguan serius pada banyak negara dan memunculkan kerawanan bagi situasi pasar internasional serta perubahan dan krisis geopolitik.

Dalam konteks kerja sama dengan Indonesia, sejalan dengan konsep poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia dapat mempergunakan kesempatan pertemuan di Beijing untuk mengkaji ulang berbagai proyek kerja sama yang telah dilakukan. Jangan sampai kerja sama tersebut ternyata mendominasi pemilikan infrastruktur maritim Indonesia.

Lembaga Sandi Negara dan Keamanan Siber

Hari ini 4 April 2017 Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tepat berusia 71 tahun. Berawal dari sebuah Jawatan Teknik bagian B Kementerian Pertahanan dan kemudian menjadi Jawatan Sandi pada 4 April 1946, Lemsaneg kini menjadi salah satu lembaga non-kementerian yang memiliki peran penting dalam melindungi informasi rahasia negara sejak masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini.

Dan di usianya yang ke-71 tersebut dan sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Lemsaneg semakin dihadapkan pada tantangan tugas dan tantangan yang semakin besar. Lemsaneg bukan hanya dihadapkan pada upaya melindungi informasi rahasia negara, tetapi juga diharapkan dapat terlibat dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan siber yang semakin meningkat dewasa ini.

Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai sidang kabinet terbatas pada September 2016, tindak kejahatan siber di Indonesia meningkat sebesar 389 persen dari tahun 2014 ke 2015. Sebagian besar diantaranya adalah tindak kejahatan siber di sektor perdagangan secara elektronik (e-commerce). Hal ini bisa terjadi karena keamanan siber di Indonesia dinilai masih sangat lemah.

Untuk itu, guna meningkatkan kapasitas keamanan cyber di Indonesia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kementerian/lembaga untuk segera merealisasikan rencana pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) yang sudah diwacanakan sejak 2005. Menurut presiden, pembentukannya tidak harus dimulai dari nol, namun dapat dilakukan dengan mengembangkan lembaga yang selama ini telah mengelola keamanan informasi.

Keamanan Cyber dan Diplomasi

Seiring inovasi yang terjadi di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta berkembangnya pola komunikasi melalui internet, muncul medan perang baru yang tidak lagi terbatas pada matra darat, laut, udara dan ruang angkasa tetapi juga melingkupi ranah cyber (cyber space) sebagai matra kelima (Al Jazeera, Fighting in Fifth Dimension, 19 February 2012).

Munculnya ranah cyber sebagai medan perang kelima yang juga diikuti kemunculan tindak kejahatan (cyber crime) dan terorisme (cyber terrorism) menjadikan isu keamanan cyber (cyber security) menjadi isu global yang melewati batas-batas negara. Dan jika isu keamanan cyber dalam hubungan internasional tidak dikelola dengan baik, maka selain dapat mengancam kepentingan nasional suatu negara, juga memunculkan potensi konflik antar negara yang berujung pada terjadinya perang cyber (cyber war).

Menyadari besarnya kepentingan terhadap keamanan cyber dan keinginan untuk meningkatkan kemampuan mengamankan diri dari serangan musuh, banyak negara yang kemudian berinisiatif membentuk badan-badan khusus yang menangani masalah keamanan cyber dalam pertahanan dan keamanan negaranya guna menghimpun segala usaha pertahanan dan serangan balik terhadap keamanan di dunia maya beserta sistem jaringannya.

Menanti Diplomasi Media Sosial Donald Trump

Tahun 2016 berlalu dengan suasana penuh ketidakpastian global dan kejutan-kejutan. Salah satunya adalah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) periode 2017-2021 mengungguli Hillary Clinton yang justru diprediksi banyak jajak pendapat sebagai pemenang Pemilu.

Dengan sikapnya yang kontroversial dan pernyataannya yang ceplas ceplos berbau SARA, seperti anti imigran Muslim dan Meksiko, akan menyiksa tahanan teroris, menuduh imigran Muslim adalah sumber terorisme di AS, tidak heran jika sebagian besar jajak pendapat memperlihatkan akan kemungkinan kekalahan Trump dalam pemilihan presiden. Namun dengan strategi pemenangan yang terukur dan memaksimalkan penggunaan sosial media, Trump justru membalikkan keadaan, bukan saja berhasil memelihara dan meningkatkan elektabilitasnya, tapi juga menarik perhatian masyarakat AS untuk memilihnya.

Seperti dikutip dari laporan EzyInsight, sebuah lembaga penelitian dari Finlandia, salah satu upaya yang membuat Trump bertahan dalam persaingan dengan Hillary Clinton adalah karena pemahamannya mengenai pentingnya penggunaan sosial media. Menurut EzyInsight, di Facebook saja Trump unggul dari Hillary dalam hal jumlah pengikut (follower). Trump memiliki pengikut sebanyak 11.8 juta orang, sedangkan pengikut Clinton hanya berjumlah 7,7 juta orang. Menurut EzyInsight, banyaknya pengikut dalam sosial media sangat penting karena semakin banyaknya jumlah pengikut maka semakin besar kemungkinan orang mengenalnya dan menerima pesan-pesan yang dikirimkan.

Dua Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi-JK Dalam gambar

Dua puluh Oktober 2016 tepat dua tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah capaian patut diapresiasi dalam masa dua tahun tersebut, termasuk di antaranya adalah pencapaian dalam memperjuangkan kepentingan nasional sebagai negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian seperti yang tercantum dalam Nawacita melalui diplomasi internasional.

Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan Politik Luar Negeri RI menerjemahkan konsep Nawacita kedalam 4 Prioritas Politik Luar Negeri, yaitu Menjaga Kedaulatan NKRI, Melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, Meningkatkan Diplomasi Ekonomi dan meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Untuk memudahkan penjelasan mengenai pencapaian dua tahun diplomasi internasional RI tersebut, Kementerian Luar Negeri membuat serangkaian gambar visual berbentuk infografis yang menunjukkan informasi sejumlah kegiatan diplomasi yang telah dilakukan. Dengan hashtag #KE2JANYATA ditampilkan lima infografis dalam tiga subtema yaitu Menciptakan Perdamaian Internasional, Melindungi WNI dan Menegakkan NKRI, dan Memimpin di Tingkat Regional dan Global.