Category Archives: Politic

Demokrasi di Tiongkok

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Kediaman Achmad Soebardjo Kantor Pertama Kemlu

rumah achmad soebardjo“Perjalanan seribu mil diawali dengan sebuah langkah”, demikian sebuah pepatah bijak dari Tiongkok. Demikian pula dengan perjalanan diplomasi Indonesia, dimulai dari langkah pertama dan langkah itu dimulai dari Kediaman Achmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya No. 80, Jakarta Pusat.

Mereka yang biasa makan di warung “Ampera 2 Tak” di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, tidak jauh dari stasiun kereta Cikini, pasti sering melihat sebuah rumah besar berarsitektur Belanda yang letaknya persis di seberang warung tersebut. Tapi meski sering melihat rumah tersebut, kemungkinan besar mereka tidak tahu siapa pemilik rumah yang terletak di Jalan Cikini Raya No. 80 tersebut. Tidak ada keterangan apapun, misalnya papan nama, yang menunjukkan identitas penghuni atau pemilik rumah tersebut. Rumah itu terlihat kusam dan sepi. Hanya sesekali terlihat ada orang keluar masuk dari rumah tersebut.

Namun pada 19 Agustus 2016 lalu, sejak pagi suasana yang berbeda tampak di rumah tersebut. Pagar rumah dipasangi selendang merah putih. Sementara di halaman rumah berkibar sebuah bendera merah putih berukuran besar dan sebuah tenda putih menempel pada dinding rumah bagian depan. Tamu-tamu terlihat berdatangan memasuki rumah dan dua buah bus bertuliskan “Kementerian Luar Negeri” terlihat diparkir di pinggir jalan Cikini Raya.

Pada hari itu pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah melakukan napak tilas memperingati ulang tahunnya yang ke-71 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2016. Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi rumah milik Menteri Luar Negeri (Menlu) pertama Republik Indonesia Achmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya No. 80, Jakarta Pusat.

Menjaga Kesinambungan Diplomasi Demokrasi

Sempat muncul selentingan bahwa pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) akan ditinjau kelanjutannya, akhirnya pada tanggal 10-11 Desember 2015, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, BDF VIII kembali digelar dan kali ini mengusung tema Democracy and Effective Public Governance (Demokrasi dan Kepemerintahan Publik Yang efektif).

Forum dibuka resmi oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan dihadiri 19 menteri/wakil menteri dan perwakilan dari 89 negara peserta dan observer. Pertemuan dibagi dalam 4 sesi yaitu pembukaan, debat umum, diskusi panel I dan II, dengan masing-masing panel membahas sub-sub tema tersendiri. Pada akhir pertemuan dihasilkan Chair’s Statement yang memuat hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai oleh para peserta pertemuan.

Pada sesi pembukaan, Menlu Retno Marsudi menggarisbawahi dinamika demokrasi global sejak penyelenggaraan BDF VII tahun 2014 dan peran Bali Civil Society dan Media Forum dalam mengembangkan lingkungan yang lebih inklusif bagi hubungan antar pemerintah (G-to-G). Menlu juga menekankan kembali bahwa BDF di tahun-tahun mendatang akan tetap diselenggarakan dalam kerangka kerja sama , G-to-G pada tingkat menteri.

Karikatur Tidak Lucu Charlie Hebdo Mengenai Aylan

Charlie Hebdo Aylan first-drawingSebuah foto bayi tiga tahun bernama Aylan Kurdi yang tertelungkup di pesisir Semenanjung Bodrum di pantai Turki pada tanggal 3 September 2015 telah membuat dunia tercengang dan murka serta menimbulkan simpati. Bayi dibawah tiga tahun asal Suriah yang masih mengenakan kaos warna merah dan celana biru, dengan sepasang sepatu melekat di kaki mungilnya itu terbaring tewas tak bernyawa, setelah kapal yang dia dan keluarganya tumpangi untuk mengungsi, terbalik terhantam ombak di Pulau Kos, Yunani.

Selain Aylan, ikut tewas pula Galip (kakaknya yang berusia 5 tahun) dan ibunya. Sedangkan ayahnya, Abdullah berhasil selamat. Mereka adalah bagian dari rombongan para pengungsi Suriah yang berusaha menghindar dari perang saudara yang sedang berkecamuk di sana.
Para tokoh dan media massa global pun ramai-ramai bersuara untuk menggugah kepedulian masyarakat dunia, terutama para pemimpinnya agar bisa mengambil tindakan, agar bisa menghentikan perang yang sedang terjadi.

Namun di tengah pemberitaan dan simpati media global kepada Aylan Kurdi yang menjadi simbol krisis pengungsi, majalah satir Perancis, Charlie Hebdo justru kembali memantik kontroversi. Seolah tidak kapok menghadapi serangan bersenjata seperti yang dialami 8 bulan lalu, Charlie Hebdo menampilkan dua buah kartun yang justru mengejek kematian Aylan. Berlindung di balik alasan kebebasan berpendapat, Charlie Hebdo mentertawai kematian Aylan Kurdi melalui karikatur-karikaturnya.

Berharap Australia Jadi Tetangga Baik

abbot jokowi

Dalam kehidupan bermasyarakat, tetangga merupakan sosok yang kerap akrab dalam keseharian kita. Tetangga, apalagi tetangga yang berdekatan, terkadang lebih tahu keadaan tempat tinggal kita dibandingkan kerabat yang tinggal jauh. Ketika salah seorang penghuni di tempat kita tinggal mengalami musibah, tetangga lah yang sering kali datang pertama untuk menjenguk dan membantu. Tidak mengherankan, jika dalam agama diajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Namun bagaimana jika sang tetangga justru usil, berisik bahkan menyebalkan atau senang mengorek kembali bantuan yang pernah diberikan?

Seperti halnya kehidupan bermasyarakat, dalam tata pergaulan internasional pun dikenal kehidupan bertetangga antar negara dimana negara-negara yang berdekatan dan berbatasan saling berinteraksi satu sama lain, tidak terkecuali Indonesia. Secara geografis, Indonesia memiliki 10 negara yang berbatasan langsung yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Dari 10 negara tetangga tersebut di atas, Australia merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia sejak awal, bahkan sejak masa pra kemerdekaan. Saat menjelang berakhirnya perang tahun 1945 ketika sebagian wilayah Indonesia dikuasai tentara sekutu, tentara Australia telah hadir di Makasar dan Banjarmasin serta menduduki Balikpapan sebelum Jepang mengakui kekalahannya dalam perang dunia.

Presiden Jokowi Batalkan Pengusulan Komjen Budi Gunawan Sebagai Kapolri

jokowi tim independen 9“Presiden Jokowi Batalkan Pengusulan Komjen Budi Gunawan Sebagai Kapolri”, begitu judul tulisan saya kali ini. Bisa jadi anda mengira bahwa saya sedang memprovokasi dan menyesatkan karena hingga tulisan ini dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum membuat keputusan terbaru terkait status Komjen Budi Gunawan.

Tapi percayalah, judul berita tersebut merupakan headline berita di media, baik cetak maupun online, yang nampaknya paling dinanti dengan harap-harap cemas dan berdebar-debar oleh anggota masyarakat dan para penggiat anti korupsi yang menginginkan sang Presiden membatalkan pengusulan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Sebagian anggota masyarakat dan para penggiat anti korupsi sangat berharap Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan dan mengajukan calon Kapolri baru yang tidak memiliki catatan merah di KPK atau PPATK, memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi. Sehingga masyarakat dapat berharap bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Prof Tjipta Lesmana: Jokowi Mesti Belajar Dari Korea Utara Soal Berdikari

Tjipta Lesmana Beijing“Jangan mudah percaya dengan politikus Indonesia karena mereka pandai memainkan political impression. Politik Indonesia dewasa ini masih belum matang, masih diwarnai aroma politik balas dendam”, demikian komentar pengamat komunikasi politik dan dosen Universitas Pelita Harapan Profesor Tjipta Lesmana menanggapi perkembangan politik di Indonesia, khususnya menanggapi pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan pesaingnya, Prabowo Subianto, dalam acara bincang-bincang dengan Duta Besar dan staf KBRI serta mahasiswa Indonesia yang digelar di aula KBRI Beijing, Sabtu 18 Oktober 2014.

Pengamat yang dikenal suka ceplas ceplos ini kemudian menambahkan bahwa sidang DPR dan MPR kemarin menjadi bukti berlangsungnya drama politik yang luar biasa. Politik balas dendam terlihat dalam bentuk sapu bersih kursi kepemimpinan kedua lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan langkah untuk setiap saat menggoyang dan menjatuhkan pemerintah yang berkuasa melalui impeachement.

Karena itu menurut Tjipta Lesamana, kunci sukses agar Jokowi bisa bertahan sebagai presiden adalah adanya kabinet kerja yang professional dengan program-program pro rakyat. Jika susunan kabinet pemerintahan Jokowi tidak jauh lebih baik dari susunan kabinet pemerintahan Presiden SBY dan berbagai program yang dilakukan memberatkan masyarakat serta hanya menekankan pada pencitraan, maka pemerintahan Jokowi tidak akan lama.

Masa Depan Demokrasi di Hong Kong

hong kong demonstrationBom waktu bernama demokrasi warisan Inggris tahun 1997 akhirnya meletup 17 tahun kemudian ketika demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan pro demokrasi berlangsung pada akhir September 2014. Sekitar sepuluh ribu demonstran menduduki kawasan pusat keuangan Hong Kong guna menolak keterlibatan Beijing dalam nominasi calon Kepala Eksekutif Hong Kong pada pemilihan umum langsung tahun 2017 mendatang.

Disebut sebagai bom waktu karena isu demokrasi sejatinya ditinggalkan Gubernur Hong Kong terakhir, Chris Patten, menjelang pelepasan Hong Kong di tahun 1990an. Oleh Beijing, isu demokrasi diadopsi dalam Basic Law pada tahun 1990 yang di antaranya memasukkan komitmen pemilihan kepala eksekutif di Hong Kong secara langsung pada tahun 2017 dan pencalonannya akan dilakukan oleh sebuah komite pemilihan.

Dimasukannya isu demokrasi oleh Beijing pada saat itu merupakan suatu lompatan besar karena ketika menjadi koloni Inggris, masyarakat Hong Kong justru tidak mengenal praktik demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Di bawah koloni Inggris, tidak sedikitpun masyarakat Hong Kong menikmati kehidupan berdemokrasi karena sebanyak 28 orang Gubernur yang pernah memimpin Hong Kong adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh London.

Ketika pada tahun 1997 Hong Kong kembali ke Tiongkok, setelah selama 155 tahun berada di bawah koloni Inggris, isu demokrasi langsung diimplementasikan sehingga masyarakat Hong Kong bisa memiliki anggota parlemen yang setengahnya dipilih langsung oleh publik dan setengahnya lagi merupakan perwakilan dari apa yang disebut sebagai konsitusi fungsional. Sedangkan pemimpin Hong Kong yang disebut sebagai Kepala Eksekutif dipilih sendiri oleh masyarakat Hong Kong melalui sebuah komite yang beranggotakan 1.200 orang.

Selamat Untuk Calon Presiden RI Baru

gambar-kartun-jokowi-jusuf-kalla-simomotHarapan para pemilih pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa bahwa hasil sebagian besar quick count yang mengunggulkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan berbeda dengan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya tidak terwujud.  Melalui pengumunan Ketua KPU tanggal 22 Juli 2014, Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla dinyatakan menang dengan perolehan suara sebanyak 70,6 juta atau 53,15 % dari total 132.896.420 suara sah, sedangkan perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa sendiri sebanyak 62,2 juta atau 46,85% suara sah.

Pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semestinya menjadi klimaks bagi proses Pemilihan Umum Presiden RI, yang sudah berlangsung 4 bulan terakhir dan menguras tenaga dan pikiran hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia, ternyata tidak terjadi karena pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa ‘menolak pilpres’ dengan anggapan KPU telah melakukan kecurangan.

WNI di Beijing Coblos Pemilu 2014 Lebih Awal

Pemilu Beijing

Hajatan pesta demokrasi 2014 dimulai dari luar negeri. Dan Beijing menjadi salah satu kota pertama di luar negeri yang menggelar pemilihan umum (pemilu) pada tanggal 30 Maret 2014, lebih cepat 10 hari dari pemilu di Indonesia yang digelar tanggal 9 April 2014. Berikut reportase pelaksanaan pemilu di Beijing. Sengaja saya membuatnya dengan bahasa yang lebih renyah biar tidak terkesan sebagai sebuah press release :)

“Waduh, tadi gue mesti bangun pagi-pagi biar gak kesiangan tiba di KBRI. Elo tau sendiri kan, libur-libur begini paling males bangun pagi. Enakan juga tarik selimut lagi daripada mesti ke KBRI naik kereta subway”, ujar seorang mahasiswi berambut sebahu ke rekannya saat berbincang-bincang sambil menyantap mi bakso

“Kalau gue sich gak masalah bangun pagi. Tapi gue gak bisa langsung ke KBRI untuk mencoblos karena mesti ke gereja. Dari gereja baru dech ke KBRI. Gak apa-apa agak kesiangan, yang penting gak terlambat dan bisa memberikan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara)”, timpal rekan si mahasiswi tersebut.

“ehm kalau gue sich, selain alasan susah bangun pagi, awalnya gue emang males untuk milih. Gue masih bingung untuk milih siapa. Makanya gue datang sekitar setengah jam sebelum TPS tutup”, begitu komentar yang saya dengar dari seorang mahasiswi n berjaket merah yang datang sore hari menjelang TPS tutup.

Cuma China Yang Berani Nilai HAM AS

‘Adat dunia balas-membalas, syariat palu-memalu’ demikian bunyi sebuah pepatah Melayu yang berarti kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan pula. Pepatah ini sepertinya tepat untuk menggambarkan langkah yang ditempuh China dalam menghadapi tudingan pelanggaran HAM berat yang disampaikan AS dalam laporan tahunan  yang berjudul ‘Country Reports on Human Rights Practices for 2013’  yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS pada hari Kamis (27 Februari 2014).

Dalam laporan yang dimuat di laman resmi web Kemlu  AS dikemukakan bahwa meski terdapat kemajuan dalam penerapan HAM di China, namun Pemerintah China tetap melanjutkan tindakan yang melanggar HAM seperti antara lain melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas di Tibet dan Xinjiang dan sensor penggunaan internet.

Berbeda dengan kebanyakan negara lain yang enggan menanggapi laporan HAM Kemlu AS, China justru segera membalasnya sehari kemudian (Jumat 28 Februari 2014) melalui laporan HAM yang dikeluarkan oleh Kantor Penerangan Dewan Negara China yang berjudul ‘the Human Rights Record of the United States in 2013’. Seperti dikatakan  juru bicara Kemlu RRT Qin Gang, melalui laporan tersebut China ingin memperlihatkan kepada dunia bagaimana AS yang juga memiliki sejumlah  catatan pelangaran HAM, sebenarnya tidak layak untuk melakukan penilaian (mengenai terjadinya pelanggaran HAM) terhadap negara lain.

Cina Hukum Bo Xilai

boHarian China Daily, Senin (23/9) memuat foto berkuran 10R di halaman muka yang menunjukkan Bo Xilai tengah diborgol dan diapit 2 orang polisi usai mendengarkan putusan pengadilan. Bo Xilai (64 tahun), mantan Ketua Partai Komunis Cina (PKC) wilayah Chongqing dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan di Jinan, Provinsi Shandong karena terbukti bersalah dalam kasus suap, penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain dihukum kurungan, Bo juga kehilangan hak-hak politik seumur hidup dan semua aset pribadinya disita negara.

Keputusan pengadilan Jinan ini merupakan pukulan telak terbaru Pemerintah RRT kepada pelaku tindak pidana korupsi. Melalui keputusan pengadilan tersebut ditunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan tebang pilih dan menggunakan tangan besi dalam memberantas korupsi.  Hal ini sejalan dengan anjuran para pemimpin RRT bahwa upaya memerangi korupsi sangat menentukan takdir dan masa depan partai berkuasa PKC dan tentu saja masa depan Cina.

Untuk itu, siapapun pejabat tinggi negara yang terbukti bersalah akan dikenakan hukuman maksimal seperti pada kasus Bo Xilai. Keputusan ini juga sekaligus menepis pandangan yang meragukan keberanian pemerintah menghukum pejabat tinggi dan hanya menghukum pejabat-pejabat setingkat wakil menteri kebawah.  Hukuman ini juga memperlihatkan bahwa tidak ada lemen masyarakat yang kebal hukum.