Category Archives: Politik

7 Naga Yang Memerintah China

Suksesi kepemimpinan di China baru saja usai dengan berakhirnya Kongres ke-19 Partai Komunis China (PKC) pada 25 Oktober 2017 lalu. Kongres lima tahunan yang diikuti sekitar 2.300 orang anggota yang mewakili 89 juta anggota PKC dan 40 elektoral tersebut berhasil menetapkan kebijakan partai dan memilih pemimpin tertinggi partai periode 2017-2022.

Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), sebutan bagi ketua partai, adalah Xi Jinping yang akan menjabat untuk masa jabatan kedua. Selain itu berhasil dipilih 7 orang anggota Komite Tetap Politbiro, 25 orang anggota Politbiro dan 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka semua inilah yang nantinya akan menjalankan dan mengontrol garis kebijakan partai selama lima tahun ke depan. Dan mengingat bahwa PKC merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di China, maka kebijakan partai adalah juga kebijakan negara untuk lima tahun ke depan.

Untuk itu penting untuk mengetahui siapa saja yang akan menjalankan dan mengendalikan pemerintahan di China pada lima tahun mendatang. Dan untuk mengetahui hal tersebut, langkah awal adalah mengetahui siapa saja yang duduk dalam keanggotaan di Komite Tetap Politbiro. Komite yang kerap disebut kelompok naga ini merupakan organ tertinggi partai yang diisi oleh orang-orang paling berkuasa, yang kali ini berjumlah tujuh orang. Ketujuh orang tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 25 orang anggota Politbiro yang dipilih oleh 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka adalah Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, dan Hang Zheng.  

Demokrasi di Tiongkok

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Masa Depan Monarki Thailand di Tangan Vajiralongkorn

Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang bergelar Rama IX wafat pada 13 Oktober 2016 dalam usia 88 tahun karena sakit. Raja Bhumibol Adulyadej adalah seorang raja yang paling lama bertahta di dunia, 70 tahun terhitung sejak pengangkatannya pada 9 Juni 1946. Ia sangat dihormati oleh rakyatnya, dianggap sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha, pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil dan pemimpin negara yang berhasil menjaga stabilitas politik di negeri yang selalu bergejolak ketika terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Kepergian Raja Bhumibol tentu saja melahirkan duka yang mendalam bagi rakyat Thailand.

Berbarengan dengan pengumuman wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, diumumkan pula kepastian bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn (64 tahun) akan naik tahta sebagai Raja Rama X dan dilantik setelah masa berkabung selesai. Pengumuman secara bersamaan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya serangkan perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara di Thailand.

Kekhawatiran muncul karena sosok Putra Mahkota Vijaralongkorn yang sama sekali berbeda dengan Raja Bhumibol dan perbedaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mendorong terjadinya perubahan di Thailand, baik perubahan bentuk negara dari kerajaan (monarki konstitusional) menjadi republik atau pemerintahan yang demokratis menjadi pemerintahan yang otoriter di bawah kekuasaan militer. Jika hal tersebut terjadi, maka tamat pula peran raja sebagai pemimpin negara di negeri gajah putih tersebut.

Masa Depan Monarki Thailand Pasca Wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej

Thailand berduka atas mangkatnya Raja Bhimbol Adulyadej, Rama IX, pada 13 Oktober 2016. Raja yang paling lama berkuasa di dunia ini, bertahta selama 70 tahun sejak dilantik pada 9 Juni 1946, meninggal dunia di rumah sakit pada usia 88 tahun. Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej merupakan seorang raja yang sangat dihormati rakyatnya dan dipandang sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha. Ia dipandang sebagai pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil serta berhasil menstabilitaskan politik di negeri yang selalu bergejolak akibat kudeta militer yang terus menerus.

Setelah mengumumkan wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memastikan bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan naik tahta sebagai Raja Rama X. Pengumuman tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa sang Putra Mahkota tidak dapat meneruskan kebijakan dan stabilitas yang dilakukan ayahnya.

Putra Mahkota Vajiralongkorn akan dihadapkan pada sejumlah tantangan serius sebagai seorang raja karena dipandang tidak memiliki kualitas seperti ayahnya. Ia tidak mendapatkan penghormatan sangat besar dari rakyatnya dan tidak memiliki karisma dan moral seperti ayahnya. Sang Putra Mahkota dipandang hanya sedikit memberikan perhatian pada institusi demokrasi atau pembela demokrasi. Ia sangat menikmati gaya hidupnya yang eksentrik dan mewah tanpa ada seorang pun yang mengaudit pajaknya. Dengan sejumlah kelemahan yang terdapat pada putra mahkota, muncul kekhawatiran bahwa militer pada akhirnya yang akan menentukan nasib politik di Thailand.

Diplomasi di Media Sosial Menlu Retno Marsudi

Sabtu, 8 Oktober 2016, Kompasianival 2016 berlangsung di Gedung Smesco Jakarta. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi hadir sebagai keynote speaker dalam ajang kopi darat tahunan blogger Kompasiana. Kehadirannya sangat ditunggu oleh para bloggger dan pengguna media sosial yang ingin mendengarkan pandangan seorang diplomat senior dan Menlu perempuan pertama di Indonesia mengenai kegiatan diplomasi di era global, era di mana kegiatan diplomasi tidak lagi dilakukan konvensional namun sudah digital dan real time (digital diplomacy). Era di mana laporan yang disampaikan diplomat Indonesia sifatnya really exactly real time dan bisa langsung dilakukan analisis terhadap laporan yang dikirimkan.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan selalu tersenyum khas diplomat di hadapan para blogger Kompasiana dan pengguna sosial media lainnya, Menlu Retno langsung mengemukakan mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi yang dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan diplomasi yang menuntut komunikasi yang baik dengan diplomat di negara lain, pihak kedutaan, dan pemerintah negara lain.