Tags
ASEAN asean bloggers ASEAN Charter ASEAN Community Beijing Blogger Brussels chengdu China Cina Conflict Dili Diplomasi diplomasi indonesia Diplomasi Publik EU Ho Chi Minh Hu Jintao Idul Fitri Indonesia islam ISlam China Jakarta Kemenlu lalu lintas Libya Malaysia Mexico Mexico City Moammar Ghadafi Muslim China Muslim Tiongkok Pancasila Partai Komunis pemalang politik luar negeri RRC Russia sichuan Soekarno Tahun baru Imlek thailand Timor Leste tiongkok Xi Jinping
Tag Archives: Moammar Ghadafi
Libya Bukan Irak Kedua
Editorial Koran Tempo hari Selasa (22/03) “Irak Bukan Irak Kedua” senada dengan tulisan saya hari Senin (21/03) yang berjudul “Irak, Libya Jilid Dua”.
Berikut saya copy paste editorial Koran Tempo tersebut untuk saling melengkapi opini mengenai konflik Libya. Tulisan-tulisan ini juga menegaskan apa yang dikatakan Bernard Russel bahwa “Perang tidak akan menentukan siapa yang benar, hanya siapa yang tinggal“.
—
Libya Bukan Irak Kedua
Barat semestinya belajar banyak dari penyerbuan ke Irak. Dulu, setelah pasukan sekutu berhasil menumbangkan Saddam Hussein, yang mereka dapatkan bukanlah kemenangan. Kejatuhan Saddam hanya mengantar rakyat Irak ke kekacauan baru. Demokrasi tak dengan sendirinya tumbuh di sana.
Libya, Irak Jilid Dua
Pemimpin Libya Kolonel Moammar Gadhafi nampaknya tinggal menunggu waktu untuk turun dari panggung kekuasaan setelah pasukan multinasional pimpinan Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer yang diberi nama Operasi Odyssey Dawn ke Tripoli dan sekitarnya pada hari Sabtu (19/03). Pada serangan awal ini, AS dan Inggris menembakkan sekitar 112 rudal dari kapal-kapal perang dan selamnya ke berbagai sasaran pertahanan udara Libya.
Operasi Odyssey Dawn ini merupakan tindaklanjut dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) nomor 1973 (2011) yang memberikan persetujuan terhadap wilayah larangan terbang di Libya. Dalam resolusi yang disetujui 10 negara anggota DK PBB dan 5 negara abstain (Brazil, China, Jerman, India, dan Rusia) terdapat elemen-elemen terkait yaitu penguatan embargo senjata, penyitaan aset-aset, perlindungan terhadap warga sipil, pengupayaan gencatan senjata, serta mengijinkan “semua tindakan seperlunya” untuk melindungi tempat-tempat sipil.
