Video Animasi Anti Korupsi Ramaikan Imlek di Tiongkok

xi jinping eatingMengawali Tahun Baru Tiongkok 2566 para pengguna internet di Tiongkok diramaikan oleh video animasi kampanye anti korupsi yang menampilkan kartun Presiden Xi Jinping. Video animasi yang diunggah ke Youku (Youtube versi Tiongkok) pada Selasa 17 Februari 2015 dan disebarluaskan lewat Weibo dan WeChat disambut hangat para pengguna sosial media di negeri panda ini dan sudah disaksikan ratusan ribu orang.

Ketiga video yang berjudul “Apakah Kampanye Mass Line Nyata?”, Apakah Lebih Mudah bagi Masyarakat untuk Berurusan dengan Pemerintah dan “Apakah Pejabat Benar-Benar Menakutkan” yang masing-masing berdurasi sekitar 2 menit ini menggambarkan situasi sebelum dan sesudah kampanye “Mass Line 2013-2014”, sebuah inisiatif yang diluncurkan pada tahun 2013-2014 guna memperkuat hubungan antara pejabat Partai Komunis Tiongkok (PKT) dengan masyarakat.

Pada video animasi tersebut antara lain terlihat Presiden Xi Jinping sedang makan dan berbicara dengan warga, melambaikan bendera dengan tulisan “Kampanye Mass Line” dan memukulkan tongkat ke seekor macan sebagai simbol target pemberantasan korupsi yang menyasar pada pejabat tinggi.

Sejauh ini tidak ada yang mengklaim siapa pembuat video tersebut dan tidak ada kejelasan siapa produsernya selain credit title untuk Chaoyang Studio. Namun demikian para pengamat menduga bahwa pemerintahlah, khususnya departemen propaganda Partai, yang mengunggah video animasi tersebut sebagai cara kreatif untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai kebijakan dan apa yang telah dilakukan pemerintah dan pejabatnya sehingga lebih menarik dan mudah dicerna. Dugaan bahwa pihak pemerintah yang membuat dan mengunggah video animasi tersebut tampak jelas dari kehadiran kartun Presiden Xi Jinping pada video tersebut dan tidak adanya larangan atau keberatan dari pemerintah.

Melalui tayangan video animasi, Pemerintah RRT ingin menjelaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa tindakan pemberantasan dan kampanye anti korupsi melalui kampanye Mass Line selama 2013-2014 adalah nyata dan berjalan dengan baik.

Seperti diberitakan harian China Daily pada awal Januari 2015, Presiden Xi Jinping telah menyampaikan beberapa pencapaian dan langkah konkrit yang telah dilakukan Pemerintah selama masa kampanye “Mass Line” antara lain mengurangi kegiatan rapat hingga 586.000 atau hampir 26 persen dari saat sebelum dilakukannya kampanye. Lebih dari 160.000 pegawai diberhentikan dan sekitar 115.000 dihapuskan dari penggunaan pribadi dan dikembalikan untuk kepentingan dinas. Selain itu, pembangunan 2.580 gedung yang tidakperlu dihentikan. Puncaknya adalah ditangkapnya sejumlah pejabat tinggi dan mantan pejabat tinggi, baik di pemerintahan maupun partai, seperti mantan Anggota Komite Sentral PKT Zhou Yongkang (mantan orang  nomor 3 di Tiongkok) dan Xu Caihou  mantan petinggi militer pada masa Presiden Hu Jintao.

Dari penayangan video animasi anti korupsi ini terlihat bahwa Pemerintah RRT sangat cerdik memanfaatkan semua  media komunikasi untuk menyebarluaskan berbagai kebijakannya. Selain memanfaatkan media arus utama dan konvensional seperti radio, televisi dan media cetak, mereka juga menggunakan media online termasuk media sosial lokal seperti Youku, Weibo dan WeChat untuk menyampaikan pesan dan informasi kebijakan pemerintah.

Program-program kebijakan atau pesan yang disampaikan dikemas dengan kreatif dan variatif. Selain melalui pembuatan video animasi, cara lain adalah dengan menampilkan stand up comedy yang disiarkan langsung pada acara Spring Festival Gala menjelang malam pergantian tahun baru Imlek (18 Februari 2015). Pada acara tersebut, komedian yang tampil menyampaikan topik anti korupsi sebagai bahan candaan, sesuatu yang tabu di masa lalu.

Lalu apa yang dapat dipetik dari semua ini? Dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki kebebasan informasi dan ruang berpendapat yang sangat jauh lebih besar, apa yang dilakukan Pemerintah RRt memang terkesan tertinggal. Di Indonesia, kampanye anti korupsi menggunakan video animasi telah jauh-jauh hari sebelumnya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan pada masa musim kampanye pemilihan anggota legislative tahun 2004 Partai Demokrat mengkampanyekan gerakan anti korupsi “Katakan Tidak Pada Korupsi”.

Tapi seperti biasanya, meski Indonesia sudah lebih dahulu mengkampanyekan anti korupsi, tapi realisasi penindakkannya selalu tertinggal, belum lagi antara instansi penegak hukum kerap kelahi satu sama lain seperti kasus yang sedang ramai saat ini antara KPK dan Polri.

Akhirnya, semoga ke depan Pemerintah RI bisa cukup kuat memberantas korupsi dan menghapuskan mental ingin melakukan korupsi dari masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda. Semoga saja dana pembuatan bahan-bahan promosi kampanye revolusi mental sebesar Rp. 149 milyar bisa benar-benar bermanfaat sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

 

 

Leave a Reply

Silahkan komentar menggunakan akun facebook

Your email address will not be published. Required fields are marked *