Dalam kesempatan merapihkan file beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan majalah Newsweek terbitan 15 Februari 1965 dengan gambar sampul foto mantan Presiden RI Soekarno dalam pakaian kebesarannya. Berita Presiden Soekarno saat itu layak menjadi headlines terkait gonjang ganjing politik di Indonesia dan kekhawatiran jatuhnya Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya ke tangan komunis. Kekhawatiran tersebut diungkapkan dalam salah satu artikelnya yang berjudul Soekarno: Head To Nation. Mengutip judul artikel Newsweek tersebut saya pernah membuat postingan berjudul sama di  DISINI. Untuk itu dalam tulisan ini saya tidak akan mengulang keseluruhan hal yang telah saya kemukakan disana. Saya mencoba menuliskannya kembali dari sisi yang berbeda.

Tidak dapat disangsikan bahwa pada masa kejayaannya, mantan Presiden Soekarno atau Bung Karno merupakan tokoh yang luar biasa dan kharismatik. Beliau lah, yang bersama Wakil Presiden Mohammad Hatta, mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Sebagai Negara yang relatif masih muda, Indonesia kemudian menjadi salah satu negara yang disegani, tidak saja di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga global.

Kiprah Bung Karno yang sangat spektakuler dalam politik dan hubungan internasional terlihat antara lain dari diselenggarakannya Konperensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955. KAA dengan Dasasila Bandungnya berhasil menggerakkan negara-negara di berbagai kawasan, khususnya Afrika, menjadi negara yang merdeka dan berdaulat lepas dari pendudukan kolonial.

Dengan mendayung di antara dua karang di era perang dingin, Bung Karno memainkan kunci Uni Soviet guna membujuk AS agar menekan Belanda dalam rangka mengembalikan Papua ke dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bung Karno pulalah yang mengumumkan bahwa pada akhir tahun 1965 Indonesia akan memiliki bom atom sendiri dan Indonesia suatu saat akan menjadi salah satu kekuatan nuklir dunia. Hal ini tentu saja mengkhawatirkan Barat karena dapat mengancam stabilitas keamanan dan kepentingan politiknya di Asia Tenggara.

Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap. Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mencoba membentuk Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging Forces, Conefo) sebagai alternatif.

Di bidang olah raga, selain menjadi tuan rumah Asian Games 1962. Soekarno membuat pesta tandingan Olimpiade dengan menyelenggarakan GANEFO (Games of the New Emerging Forces) yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10-22 November 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.

Apa yang dilakukan Bung Karno sebagai pemimpin negara dan bangsa berpenduduk 100 juta orang (kelima terbesar di dunia) dan sumber daya alam yang berlimpah, memperlihatkan kesadaran penuh akan potensi bangsa dan negara Indonesia serta mampu memanfaatkan potensi tersebut untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan tegas dan penuh percaya diri.

Kini, setelah lebih dari 40 tahun Bung Karno tidak lagi memimpin negeri ini, situasi global telah berubah sedemikian rupa. Perang dingin Timur dan Barat telah lama berakhir sejak runtuhnya tembok Berlin di tahun 1989. Pelaksanaan kebijakan politik luar negeri pun tidak bisa lagi mengayuh diantara dua karang, tetapi di antara banyak karang.

Selain AS yang tetap bertahan sebagai suatu negara adidaya, beberapa negara dan kelompok negara yang berpotensi sebagai kekuatan baru pun bermunculan seperti antara lain Uni Eropa dan China. Selain aktor negara, muncul pula aktor bukan negara yang semakin memainkan peran penting dalam mengelola isu-isu internasional. Adapun isu yang mengemuka pun bukan lagi sekedar isu-isu konvensional seperti konflik militer, tetapi juga isu-isu non-konevensional seperti antara lain kejahatan transnasional, terorisme, perdagangan obat terlarang dan perubahan iklim.

Di Indonesia perubahan pun telah terjadi, khususnya terkait dengan tata kelola pemerintahan, dimana pemerintahan saat ini jauh lebih demokratis  dibanding pada masa pemerintahan Orde baru. Pemimpin Indonesia saat ini selain dihadapkan pada tantangan global, terlebih dahulu harus dapat menuntaskan tantangan domestik berupa tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemimpin di Indonesia dituntut untuk selalu dapat mengelola konflik dan benturan yang terjadi, baik yang berdasarkan agama, kelompok ataupun golongan, secara holistik. Kelambanan mengambil keputusan bisa merugikan kepentingan bersama bangsa dan negara. Pemimpin negeri ini dituntut untuk dapat segera mengambilkan keputusan secara cepat dan tepat serta tentu saja transparan dengan menghindarkan unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dalam melaksanakan politik dan hubungan internasional, Indonesia dihadapkan pada upaya untuk melanjutkan total diplomasi dan memberdayakan segala potensi melalui kegiatan multitrack diplomacy. Untuk itu, kekuatan domestic menjadi factor penting dalam menunjang pelaksanaan diplomasi karena bagaimanapun sesungguhnya diplomasi dimulai dari dalam negeri.

Jika Soekarno sebagai Indonesian Head of Nation bisa melakukannya, maka pemimpin sekarang pun bisa melakukan hal yang serupa, bahkan lebih.