Berharap Australia Jadi Tetangga Baik

abbot jokowi

Dalam kehidupan bermasyarakat, tetangga merupakan sosok yang kerap akrab dalam keseharian kita. Tetangga, apalagi tetangga yang berdekatan, terkadang lebih tahu keadaan tempat tinggal kita dibandingkan kerabat yang tinggal jauh. Ketika salah seorang penghuni di tempat kita tinggal mengalami musibah, tetangga lah yang sering kali datang pertama untuk menjenguk dan membantu. Tidak mengherankan, jika dalam agama diajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Namun bagaimana jika sang tetangga justru usil, berisik bahkan menyebalkan atau senang mengorek kembali bantuan yang pernah diberikan?

Seperti halnya kehidupan bermasyarakat, dalam tata pergaulan internasional pun dikenal kehidupan bertetangga antar negara dimana negara-negara yang berdekatan dan berbatasan saling berinteraksi satu sama lain, tidak terkecuali Indonesia. Secara geografis, Indonesia memiliki 10 negara yang berbatasan langsung yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Dari 10 negara tetangga tersebut di atas, Australia merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia sejak awal, bahkan sejak masa pra kemerdekaan. Saat menjelang berakhirnya perang tahun 1945 ketika sebagian wilayah Indonesia dikuasai tentara sekutu, tentara Australia telah hadir di Makasar dan Banjarmasin serta menduduki Balikpapan sebelum Jepang mengakui kekalahannya dalam perang dunia.

Ketika Indonesia merdeka dan Australia mengakui kedaulatan Indonesia, hubungan kedua negara pun terus terjalin dan berlangsung seperti roller coaster, kadang naik kadang turun. Berbagai isu pun berkembang dalam hubungan kedua negara, mulai dari kasus Timor Timur, Papua, illegal fishing, terorisme, penyelundupan orang, serta isu-isu perdagangan obat-obatan terlarang dengan seluruh proses hukumnya. Di antara semua itu, kasus Timor Timur dianggap telah menorehkan luka yang begitu mendalam bagi Indonesia.

Setelah kasus Timor Timur reda, hubungan Indonesia dan Australia kembali erat yang antara lain ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian kemitraan komprehensif pada tahun 2005. Namun hubungan tersebut kembali merenggang ketika skandal penyadapan yang dilakukan Pemerintah Australia terhadap Presiden SBY dan orang-orang dekatnya terkuak ke permukaan. Indonesia yang marah atas pengkhianatan Australia kemudian menarik untuk sementara Duta Besar RI di Canberra dan menuntut permintaan maaf Pemerintah Australia.

PM Tony Abbott yang naik ke pucuk pemerintahan di Australia menggantikan Julia Gillard enggan mengakui dan meminta maaf atas perbuatan Pemerintah Australia menyadap Indonesia. Barulah setelah melalui perundingan yang alot, hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik setelah pemimpin kedua negara menandatangani Tata Perilaku untuk Kerangka Kerja Sama Keamanan atau Code of Conduct on Framework for Security Cooperation pada tanggal 28 Agustus 2014. Di dalam aturan tersebut disepakati, antara lain, untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk penyadapan.

Selesai dengan masalah penyadapan, masalah baru muncul ketika PM Tony Abbott mengancam Indonesia yang berniat melaksanakan hukuman mati terhadap dua orang warga negaranya yang tergabung dalam sindikat narkoba Bali Nine yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang terbukti sah bersalah berdasarkan hukum Indonesia menyelundupkan narkotika ke Indonesia. Chan dan Sukumaran dihukum karena terbukti berperan dalam kelompok Bali Nine. Keduanya ditangkap di bandara Denpasar setelah berusaha menyelundupkan 8.3 kg heroin dari Bali ke Australia pada tahun 2005. Mereka dipenjara di Bali sejak tahun 2005.

Dalam pernyataan yang dikutip harian the Guardian tanggal 14 Februari 2015, PM Tony Abbott mengancam melakukan pembalasan jika Pemerintah Indonesia bersikeras melaksanakan eksekusi mati bagi dua warga negaranya, Pemerintah Australia bakal melakukan balasan diplomatik yang setimpal.

Setali tiga uang dengan bossnya, Menteri Luar Negeri Julie Bishop juga ikut mengancam Jakarta dengan mengatakan bahwa warga Australia bisa memboikot Indonesia, termasuk ke Pulau Bali, yang merupakan tujuan favorit wisatawan Australia. Australia juga bisa menarik duta besarnya, seperti yang dilakukan Brasil dan Belanda, sebagai protes atas eksekusi mati terhadap warganya bulan lalu.

Tidak bisa mendesak Indonesia sendirian, Australia kemudian mengajak AS untuk mendesak Indonesia membatalkan hukuman mati. Sayangnya langkah ini tidak berhasil karena AS juga menerapkan praktik hukuman mati. Selanjutnya Australia bermanuver dengan melibatkan PBB untuk menekan Indonesia secara multilateral.  Dengan menyebutkan jutaan warga Australia prihatin atas nasib kedua terpidana mati, Tony Abbott mendorong Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk mengirimkan  surat kepada Pemerintah RI agar menghapuskan praktik hukuman mati.

Tidak cukup sampai disitu, Pemerintah Australia pun melibatkan LSM seperti Human Rights Watch untuk kerap menyuarakan dengan keras bahwa Indonesia bersikap hipokrit dan menggunakan standar ganda dalam masalah hukuman mati, dimana di satu sisi bersikukuh menjalankan hukuman mati di dalam negeri, di sisi lain memintakan pembatalan warga negaranya yang akan dihukum mati di negara lain. Pernyataan yang sebenarnya merupakan pengulangan dari pernyataan Julie Bishop yang dimaksdukan untuk menyesatkan pemahaman dan menyudutkan posisi Indonesia yang seolah bertentangan dengan praktik hukum internasional.

Memperhatikan Indonesia bergeming dengan posisinya, Australia kemudian mengeluarkan jurus berbeda yaitu jurus politik balas budi. PM Tony Abbott mengingatkan Indonesia mengenai bantuan sebesar 1 milyar dollar Australia saat terjadinya bencana Tsunami Aceh pada tahun 2004 dimana ratusan ribu penduduk Indonesia tewas dan sebagian besar daerah yang terkena bencana menjadi rusak parah. Jika pada tahun 2004 Australia membantu korban Tsunami, maka kini saatnya Indonesia membantu dengan tidak menghukum mati 2 warga negara Australia.  Alih-alih bersimpati dengan rengekan Tony Abbott, sebagian masyarakat Indonesia khususnya di Aceh justru menggagas gerakan #CoinForAustralia atau #CoinForAbbott guna mengumpulkan dana sumbangan yang nantinya akan digunakan membayar kembali bantuan Australia tersebut.

Semua langkah sudah dilakukan Pemerintah Australia, mulai dari jalur diplomatik hingga politik balas budi, yang belum adalah infiltrasi untuk menculik Chan dan Sukumuran dan membawanya keluar Indonesia. Kecuali penculikan (jika dilakukan), semua langkah lainnya pada dasarnya sah dan normal dalam rangka negara memenuhi kewajibannya melindungi warga negaranya yang menghadapi persoalan hukum di luar negeri. Indonesia juga kerap melakukan langkah serupa dalam melaksakan kewajiban melindungi warga negaranya. Sejak awal Pemerintah Indonesia berupaya keras melakukan pendekatan namun tidak sampai pada tindakan mengintervensi kedaulatan negara yang akan melakukan pelaksanaan hukuman mati seperti yang dilakukan Australia melalui ancaman, boikot wisatawan hingga politik balas budi.

Menyikapi reaksi Australia, sebagai tetangga yang baik, Pemerintah Indonesia menanggapinya dengan proporsional dimana Presiden Joko Widodo dan Menlu Retno Marsudi menyatakan penegasannya bahwa penetapan hukuman mati sudah sesuai dengan hukum Indonesia sebagai negara berdaulat dan tidak bertentangan dengan hubungan internasional.

Terkait ancaman yang disampaikan Australia, Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menlu A.M Fachrir menanggapinya dengan dingin dengan mengatakan bahwa sikap Australia terlalu berlebihan dan pernyataan Julie Bishop tidak perlu dipusingkan karena warga negeri kanguru yang datang ke Indonesia adalah wisatawan bukan pejabat pemerintah. Pernyataan ini kemudian dipertegas oleh Juru bicara Kemlu Armanatha Nasir yang mengkritisi bahasa Tonny Abbott dan berharap apa yang disampaikannya bukanlah Australia yang memperlihatkan warna aslinya. “Ancaman bukan bagian dari bahasa diplomatik … dan tidak ada respons yang baik karena ancaman.

Sejatinya, hubungan bilateral merupakan hubungan yang saling menguntungkan, karenanya jika Australia memutuskan untuk menghentikan kerja sama maka bukan hanya Indonesia yang rugi, Australia pun akan rugi.

Jika misalnya warga Australia benar-benar mengikuti ancaman pemerintahnya untuk memboikot wisata Indonesia, maka Indonesia memang akan kehilangan wisatawan Australia sekitar 1 juta jiwa. Tapi warga Australia pun akan rugi karena akan kehilangan daerah tujuan wisata yang sangat menarik di depan halaman rumahnya. Begitu pun jika Australia memutuskan untuk menghentikan ekspor daging ke Indonesia, maka mungkin untuk sememtara Indonesia akan kehilangan pasokan daging segar yang cukup besar guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Tapi peternak Australia pun rugi karena kehilangan pasar yang besar.

Semua langkah tersebut di atas tentu saja hanya berandai-andai. Pada praktiknya dalam suatu hubungan bilateral, kedua negara saling membutuhkan, apalagi dalam dunia pariwisata dan perdagangan, hubungan antar negara pada hakekatnya tidak didasarkan penuh pada hubungan government to government tetapi berdasarkan pada people to people dan business to business. Sehingga pergerakan orang untuk berwisata dan berdagang pun tidak bisa ditutup begitu saja oleh pemerintah, terlebih di era modern dewasa ini dimana kebebasan bergerak untuk orang, barang dan jasa begitu besar.

Bahwa terdapat perbedaan di antara kedua negara kiranya dapat dimaklumi. Bagaimanapun Indonesia dan Australia berbeda dari segi kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Seperti dikatakan Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS yang dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo, setidaknya ada tiga isu yang membentuk persepsi publik Australia tentang Indonesia, yakni isu-isu pertahanan dan militer, hak asasi manusia, dan citra Indonesia yang penuh kekerasan

Dengan persepsi semacam itu, tidak mengherankan jika Pemerintah Australia kerap memanfaatkan sentimen publik di dalam negeri untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa. PM Abbott memanfaatkan isu hukuman mati ditenggarai untuk mengalihkan perhatian rakyat dan partai yang berusaha menjatuhkannya. Dan untuk itu, Tony Abbott akan berjuang mati-matian untuk menyelamatkan posisinya.

Sekap politik yang dipertunjukkan oleh politisi semacam Tony Abbott memang menyebalkan. Ibarat sebuah keluarga yang mengadakan pesta, mereka yang berpesta dan menyalakan musik keras-keras dan berisik malah mereka yang marah-marah dan menyalahkan tetangganya yang bahkan tidak diundang ke pesta tersebut. Bukan hanya menyalahkan, mereka bahkan berusaha ikut campur mempemgaruhi urusan domestik tetangganya.

Menanggapi sikap Australia yang seringkali rewel dan berisik, selama ini Indonesia kerap bersikap “mengalah”, sehingga Australia tidak benar-benar paham kalau tindakannya ternyata telah mengganggu. Namun sudah tiba waktunya bagi Indonesia untuk bersikap tegas. Dan penjelasan dan penegasan Pemerintah Indonesia seperti yang disampaikan Presiden RI dan jajaran Kemenlu secara konsisten mengenai pelaksanaan hukuman mati kiranya  dapat memberikan pemahaman dan penegasan, bukan hanya kepada Australia tetapi juga masyarakat internasional.

Pada akhirnya, bersahabat dengan semua negara itu penting, namun kiranya persahabatan tersebut didasarkan pada kepentingan nasional dan kesetaraan. Jangan sampai suatu negara mendominasi hubungan bilateral. Dalam kaitannya dengan Australia, semestinya negeri kanguru tersebut menjadi tetangga yang baik, tidak berisik dan mengedepankan bahasa santun kepada tetangganya, bukan hanya dengan Indonesia tetapi juga tetangga lainnya di Asia Tenggara. Beramah tamahlan dengan tetangga. Kemesraan bukan hanya tersenyum saat di foto, tetapi juga dilakukan melalui perbuatan dan perkataan.

Leave a Reply

Silahkan komentar menggunakan akun facebook

Your email address will not be published. Required fields are marked *