Category Archives: ASEAN

Jadikan Momen Imlek Untuk Memperkuat Kembali Keberagaman

January 26, 2020   Aris Heru Utomo   No comments

Tahun Baru Imlek tahun 2020 yang jatuh pada Sabtu 25 Januari 2020 menjadi momen penting yang menandai dua dekade kembalinya perayaan Tahun Baru Imlek di Indonesia secara terbuka dan meriah. Masyarakat Tionghoa terlihat ramai memenuhi wihara atau kelenteng untuk melakukan ibadah, melakukan saling kunjung antar keluarga dan kerabat seperti layaknya umat Muslim Indonesia merayakan Idul Fitri. Sementara di berbagai tempat ramai dipertunjukkan atribut Tahun Baru Imlek 2571 dan kegiatan seni budaya tradisional seperti barongsai,  

Para pejabat Negara dan Pemerintah pun tidak takut lagi untuk menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek dan ikut merayakannya. Presiden Joko Widodo misalnya, melalui akun instagram pribadi menampilkan gambar kartun dirinya tengah mengenakan kemeja putih memberikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2571. Presiden juga menyampaikan doa agar Indonesia semua semakin sejahtera, meraih cita-cita, penuh kedamaian dan semakin maju.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendatangi Wihara Dharma Bakti dan Dharma Jaya di Petak Sembilan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Menurut Anies “Tahun Baru Imlek 2571 di Jakarta yang disambut dengan rintik hujan menjadi momen penanda dalam mencuci masa lalu, membersihkan kekurangan, dan membawa kebaikan untuk satu tahun ke depan…”

Read More

Apabila Ibukota Pindah, Apakah Jakarta Tetap Ibukota Diplomatik ASEAN?

August 09, 2019   Aris Heru Utomo   No comments
Menghabiskan dana tidak sedikit dari APBN tahun anggaran 2017-2018 yaitu Rp. 448,77 miliar, gedung baru Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) di Jalan Sisingamangaradja No. 70 A, Jakarta Selatan, yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 8 Agustus 2019 terancam mubazir penggunaannya di masa depan. Pasalnya, Pemerintah RI berencana memindahkan ibu kota negara jauh dari Jakarta, kemungkinan ke salah satu provinsi di Pulau Kalimantan.

Dengan berpindahnya ibu kota negara, maka dapat dipastikan semua kegiatan pemerintahan pusat dan layanan publik yang dilakukan berbagai kementerian/lembaga negara pun akan ikut berpindah ke tempat baru.

Bukan hanya kementerian/lembaga pemerintah saja yang berpindah, semua kedutaan besar negara asing di Jakarta pun akan ikut berpindah.

Hal ini terjadi karena aktivitas kedutaan besar hanya dilakukan di ibu kota negara sebagai salah satu simbol pengakuan negara pengirim terhadap negara penerima dan tentu saja guna mempermudah komunikasi dengan pejabat pemerintah pusat di negara penerima.
Read More

Human Right Issues and Challenges to Create Regional Architecture

February 23, 2018   Aris Heru Utomo   No comments

During the ASEAN Ministers Retreat on 7 February 2018, in order to contribute to the ecosystem of peace, stability, and prosperity in the region, Indonesia’s Foreign Minister Retno Marsudi proposed the development of a regional architecture in the Indo-Pacific region. The proposal is a further action of her annual press statement in January 2018 and part of Indonesia’s foreign policy priorities to strengthen ASEAN unity and fostering cooperation and the need to prioritize peace and democracy as well as respect to human rights in Southeast Asia.

The problem is, in the age of 50 of its existence, ASEAN become an organization who can boast economic growth to the highest level outside China and India. But when it comes to human rights, there are many things to note, such as the implementation of human rights in Myanmar.

In late August 2017 when the humanitarian crisis in Myanmar’s Rakhine state is becoming increasingly dire and complex. The problem, which was originally a domestic issue of Myanmar, eventually rose to a regional issue as more than half million Rohingya Muslims have fled to Bangladesh since the Myanmar military began its violent crackdown in the region.

Read More

Selamat Datang Kembali Pancasila

June 01, 2017   Aris Heru Utomo   No comments

Enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 2011, saya mengunggah tulisan di blog pribadi mengenai “Pancasila dan Gedung Pancasila yang Kesepian”. Saya menceritakan mengenai kesamaan nasib Pancasila dan gedung tempat kelahirannya di jalan Taman Pejambon yang sama-sama kesepian.

Mengutip pendapat Daoed  Joesoef, mantan Menteri pendidikan di era Soeharto, di Kompas 1 Juni 2011, Pancasila kesepian karena nilai-nilainya telah direduksi sedemikian rupa, salah satunya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang direduksi menjadi Keagamaan Yang Maha Esa dan ukuran ”keesaan” itu adalah besarnya jumlah penganut. Sementara Gedung Pancasila yang terletak di komplek Kementerian Luar Negeri Jalan Pejambon Jakarta, tempat dicetuskannya Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, kerap kesepian karena jarang sekali digunakan untuk kegiatan sosialisasi sejarah dan nilai-nilai Pancasila, bahkan di hari kelahiran Pancasila itu sendiri.

Entah kemungkinan ada yang menyampaikan tulisan saya di blog kepada pihak Istana Presiden, maka setelah 1 Juni dinyatakan oleh Pemerintah sebagai hari kelahiran Pancasila pada 2016, puncak peringatan pertama kelahiran Pancasila di tahun 2017 ini dilaksanakan di Gedung Pancasila, tempat dimana Soekarno menyampaikan gagasan mengenai Pancasila pada 1 Juni 1945. Peringatan yang berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) serta dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi negara dan perwakilan anggota masyarakat, termasuk tokoh-tokoh lintas agama.

Read More

Kepentingan Indonesia di Tengah Jalur Sutra Modern

May 17, 2017   Aris Heru Utomo   No comments

Pada 14-15 Mei 2017 Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berada di Beijing untuk menghadiri Forum Sabuk dan Jalan untuk Kerja Sama Internasional (Belt and Road Forum for International Cooperation). Selain Jokowi, hadir pula 28 kepala negara/pemerintahan lainnya dan perwakilan dari sekitar 130 negara. Selain itu, hadir Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterrres, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional Christine Lagarde.

Forum ini merupakan konperensi tingkat tinggi (KTT) pertama yang diselenggarakan Pemerintah Tiongkok untuk menindaklanjuti konsep kerja sama ekonomi antarnegara yang diinisiasi Tiongkok yang awalnya bernama “One Belt One Road (Satu Sabuk dan Satu Jalur)” atau kerja sama antara negara-negara yang dilintasi rute perdagangan jalur sutra di masa lalu.

Bagi Jokowi, kunjungan ke Beijing kali ini merupakan yang ketiga dalam 2,5 tahun terakhir, setelah kunjungan pada 2014 (dalam rangka menghadiri KTT APEC) dan pada 2015 (dalam rangka kunjungan bilateral). Berbeda dengan dua kunjungan sebelumnya, kehadiran Jokowi kali ini memiliki makna tersendiri.

Kehadirannya mestinya bukan sekadar untuk menjajaki peluang kerja sama pembangunan infrastruktur seperti yang dikatakannya kepada media, namun lebih jauh dari itu untuk menegaskan pentingnya kerja sama global guna menghadirkan masa depan yang lebih aman. Jokowi juga mesti mengingatkan bahwa peran dominan Tiongkok dalam kerja sama tersebut jangan sampai menimbulkan ketergantungan yang berpotensi menjadi gangguan serius pada banyak negara dan memunculkan kerawanan bagi situasi pasar internasional serta perubahan dan krisis geopolitik.

Dalam konteks kerja sama dengan Indonesia, sejalan dengan konsep poros maritim yang menjadi agenda utama Nawacita Presiden Joko Widodo, Indonesia dapat mempergunakan kesempatan pertemuan di Beijing untuk mengkaji ulang berbagai proyek kerja sama yang telah dilakukan. Jangan sampai kerja sama tersebut ternyata mendominasi pemilikan infrastruktur maritim Indonesia.

Read More

Dua Tahun Kebijakan Luar Negeri Jokowi-JK Dalam gambar

October 22, 2016   Aris Heru Utomo   No comments

Dua puluh Oktober 2016 tepat dua tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sejumlah capaian patut diapresiasi dalam masa dua tahun tersebut, termasuk di antaranya adalah pencapaian dalam memperjuangkan kepentingan nasional sebagai negara yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian seperti yang tercantum dalam Nawacita melalui diplomasi internasional.

Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak pelaksanaan Politik Luar Negeri RI menerjemahkan konsep Nawacita kedalam 4 Prioritas Politik Luar Negeri, yaitu Menjaga Kedaulatan NKRI, Melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri, Meningkatkan Diplomasi Ekonomi dan meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.

Untuk memudahkan penjelasan mengenai pencapaian dua tahun diplomasi internasional RI tersebut, Kementerian Luar Negeri membuat serangkaian gambar visual berbentuk infografis yang menunjukkan informasi sejumlah kegiatan diplomasi yang telah dilakukan. Dengan hashtag #KE2JANYATA ditampilkan lima infografis dalam tiga subtema yaitu Menciptakan Perdamaian Internasional, Melindungi WNI dan Menegakkan NKRI, dan Memimpin di Tingkat Regional dan Global.

Read More

Masa Depan Monarki Thailand Pasca Wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej

October 15, 2016   Aris Heru Utomo   No comments

Thailand berduka atas mangkatnya Raja Bhimbol Adulyadej, Rama IX, pada 13 Oktober 2016. Raja yang paling lama berkuasa di dunia ini, bertahta selama 70 tahun sejak dilantik pada 9 Juni 1946, meninggal dunia di rumah sakit pada usia 88 tahun. Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej merupakan seorang raja yang sangat dihormati rakyatnya dan dipandang sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha. Ia dipandang sebagai pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil serta berhasil menstabilitaskan politik di negeri yang selalu bergejolak akibat kudeta militer yang terus menerus.

Setelah mengumumkan wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memastikan bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan naik tahta sebagai Raja Rama X. Pengumuman tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa sang Putra Mahkota tidak dapat meneruskan kebijakan dan stabilitas yang dilakukan ayahnya.

Putra Mahkota Vajiralongkorn akan dihadapkan pada sejumlah tantangan serius sebagai seorang raja karena dipandang tidak memiliki kualitas seperti ayahnya. Ia tidak mendapatkan penghormatan sangat besar dari rakyatnya dan tidak memiliki karisma dan moral seperti ayahnya. Sang Putra Mahkota dipandang hanya sedikit memberikan perhatian pada institusi demokrasi atau pembela demokrasi. Ia sangat menikmati gaya hidupnya yang eksentrik dan mewah tanpa ada seorang pun yang mengaudit pajaknya. Dengan sejumlah kelemahan yang terdapat pada putra mahkota, muncul kekhawatiran bahwa militer pada akhirnya yang akan menentukan nasib politik di Thailand.

Read More

Membaca Propaganda Tiongkok mengenai Laut Selatan

July 09, 2016   Aris Heru Utomo   No comments

South_China_Sea_claims_mapKonflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) semakin hari semakin memperlihatkan eskalasi politik yang memanas akibat aksi agitasi dan propaganda Tiongkok yang memperjuangkan hak sejarahnya di LTS. Persoalan hak sejarah Tiongkok di LTS mengemuka karena memunculkan berbagai persoalan di kawasan Asia Tenggara terkait klaim tumpang tindih wilayah kedaulatan dan kepentingan maritim yang tidak didasarkan pada Konvensi Hukum Laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) yang diakui masyarakat internasional sejak tahun 1982.

Karenanya tidak mengherankan jika kemudian hak sejarah Tiongkok tersebut digugat oleh Filipina pada tahun 2013. Filipina mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) yang berkedudukan di Den Haag, Belanda, guna mempertanyakan legalitas hak sejarah Tiongkok atas LTS seperti yang dicantumkan dalam peta wilayah Tiongkok tahun 1947 yang memuat “sembilan garis putus-putus (9 dash line/9DL)”.

Setelah dilakukan pembahasan selama sekitar 3 tahun, diperkirakan dalam waktu dekat PCA akan mengeluarkan putusan yang menjawab gugatan Filipina tersebut. Menariknya, menjelang keluarnya putusan PCA, Beijing yang sedari awal menolak berpartisipasi dalam proses persidangan dan mengabaikan apa pun pandangan PCA yang berkekuatan hukum tetap, justru semakin meningkatkan agitasi dan propaganda internasional dan domestik untuk mendapatkan dukungan internasional dan dalam negeri.

Read More

Pemimpin ASEAN dan Media Sosial

March 10, 2016   Aris Heru Utomo   No comments

jokowi di istana bogorPada Rabu (9 Maret 2016) pagi, Presiden JokoWidodo (Jokowi) memposting di akun twitternya @jokowi sebuah foto dirinya sedang berdiri di depan istana Bogor mengenakan kemeja putih dan sarung biru kotak-kotak. Di timelinenya tersebut Presiden Jokowi menulis dalam bahasa Indonesia “Menyaksikan gerhana matahari total dari Istana Bogor. Inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah –Jkw”.

Sebelumnya, masih di hari yang sama, dalam rangka menyambut perayaan hari raya Nyepi yang tengah dilakukan umat Hindu, Presiden Jokowi menulis “Selamat menjalankan catur brata penyepian bagi umat Hindu. Semoga keheningan Nyepi membawa kedamaian dan kebahagiaan untuk kita semua –Jkw”.

Meski tidak sesering pengguna sosial media aktif dalam menggunakan akun media sosialnya di Facebook, Twitter, ataupun Instagram, Presiden Jokowi termasuk salah seorang pejabat tinggi negara yang sudah sejak lama secara rutin menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Diketahui bahwa sejak menjabat sebagai Wali Kota Solo dan kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi telah akrab dengan sosial media dimana akun twitternya di @jokowi_do2 bahkan digunakan secara aktif untuk kampanye presiden oleh para pendukungnya.

Setelah menjabat sebagai Presiden RI pada Oktober 2015, kemudian dibuatlah akun resmi Jokowi di media sosial yang terverifikasi, baik di Facebook dengan laman Presiden Joko Widodo dan di twitter dengan akun @jokowi yang hingga kini telah memiliki 4,57 juta follower. Kehadiran Presiden Jokowi di media sosial dengan penampilan sederhana sepertinya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa meski telah menjadi presiden, Jokowi tetaplah seperti anggota mayarakat pada umumnya dan tetap sebagai pemimpin yang merakyat.

Read More

Menjaga Kesinambungan Diplomasi Demokrasi

December 15, 2015   Aris Heru Utomo   No comments

Sempat muncul selentingan bahwa pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) akan ditinjau kelanjutannya, akhirnya pada tanggal 10-11 Desember 2015, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, BDF VIII kembali digelar dan kali ini mengusung tema Democracy and Effective Public Governance (Demokrasi dan Kepemerintahan Publik Yang efektif).

Forum dibuka resmi oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan dihadiri 19 menteri/wakil menteri dan perwakilan dari 89 negara peserta dan observer. Pertemuan dibagi dalam 4 sesi yaitu pembukaan, debat umum, diskusi panel I dan II, dengan masing-masing panel membahas sub-sub tema tersendiri. Pada akhir pertemuan dihasilkan Chair’s Statement yang memuat hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai oleh para peserta pertemuan.

Pada sesi pembukaan, Menlu Retno Marsudi menggarisbawahi dinamika demokrasi global sejak penyelenggaraan BDF VII tahun 2014 dan peran Bali Civil Society dan Media Forum dalam mengembangkan lingkungan yang lebih inklusif bagi hubungan antar pemerintah (G-to-G). Menlu juga menekankan kembali bahwa BDF di tahun-tahun mendatang akan tetap diselenggarakan dalam kerangka kerja sama , G-to-G pada tingkat menteri.

Read More

Reformasi Sepak Bola Tiongkok

February 28, 2015   Aris Heru Utomo   No comments

_81284963_china-football_getty“Tiongkok mesti melatih bayi jika ingin negeri ini sukses dalam sepakbola dan menjadi salah satu yang terbaik dalam sepakbola adalah keinginan yang sangat menggebu-gebu dari seluruh anggota masyarakat,” demikian dikemukan Presiden Xi Jinping ketika memberikan persetujuan pemerintah terhadap “Rencana Reformasi Sepakbola” Tiongkok pada pertemuan Komite Nasional  Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC) Jumat lalu (27/02/2015), suatu pertemuan badan penasihat tertinggi Tiongkok ang beranggotakan seluruh pemimpin puncak Tiongkok yang biasanya lebih banyak membahas isu-isu ekonomi dari pada olah raga.

Untuk itu melalui “Rencana Reformasi Sepakbola” diharapkan sepak bola Tiongkok meningkat pesat menjadi salah satu tim sepak bola terbaik di dunia dan menjadikan sepak bola sebagai olah raga utama di Tiongkok. Dan seperti dikatakan Presiden Xi ada tiga impian masyarakat Tiongkok di sepak bola yaitu “Tiongkok lolos ke kualifikasi Piala Dunia, menjadi tuan rumah dan menjadi juara dunia”.

Sejauh ini  prestasi sepakbola Tiongkok memang masih memalukan masyarakat karena penampilannya yang buruk. Tim sepak bola nasional Tiongkok saat ini masih menduduki ranking 82 dunia. Dan meskipun pernah lolos sekali ke Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan, namun dalam kesempatan 3 kali bertanding di babak group semuanya berakhir dengan kekalahan tanpa pemainnya pernah mencetak satu gol pun. Sementara di tingkat Asia, prestasi terbaiknya adalah lolos ke babak perdelapan final Piala Asia 2015 sebelum disingkirkan Australia.

Read More

7 Perilaku Buruk Berlalu-lintas di Tiongkok

December 21, 2014   Aris Heru Utomo   No comments

lalu lintas BeijingSejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sedemikian pesat, tingkat kemakmuran masyarakat di negeri berpenduduk 1,3 milyar ini juga meningkat pesat. Peningkatan kemakmuran tersebut antara lain tercermin dari peningkatan jumlah penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Data Kementerian Keamanan Umum RRT menyebutkan bahwa pada 2013 terdapat sekitar 240 juta kendaraan di Tiongkok, dengan penambahan kendaraan baru sebanyak 15 juta per tahunnya.

Akibat peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sedemikian pesat, meski diikuti dengan penambahan jalan raya dan fasilitas transportasi umum, pada gilirannya menimbulkan kemacetan lalu lintas di sebagian besar jalan raya di kota-kota besar di Tiongkok seperti seperti Beijing, Shanghai, Guang Zhou dan Chengdu. Macet di samping disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah panjang jalan dengan banyaknya kendaraan, juga disebabkan antara lain oleh terjadinya kecelakaan dan perilaku berlalu-lintas yang buruk dari para pengguna jalan raya seperti menghentikan kendaraan tidak pada tempatnya atau menyerobot jalur kendaraan lain.

Dari beberapa kajian diketahui bahwa perilaku buruk berlalulintas masyarakat di Tiongkok tidak terlepas dari sikap yang tidak mau mengalah di kalangan masyarakat Tiongkok, yang dikenal sebagai perilaku “mendahului”. Perilaku tersebut dibawa ke jalan raya oleh para pengguna lalu lintas, tidak peduli mereka orang kaya yang mengendarai mobile mewah, sopir taksi ataupun pejalan kaki, perilakunya memiliki kesamaan yaitu selalu ingin mendahului yang lain.

Read More
« Older posts