Category Archives: Politic

Korupsi dan Integritas Pemimpin

February 28, 2021   Aris Heru Utomo   No comments

Satu lagi pejabat negara terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) pada Jumat malam 26 Februari 2021. Gubernur Sulawesi Selatan NA mengikuti jejak mantan Menteri Sosial JB dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan EP, yang sudah terlebih dahulu dicokok KPK.

OTT terhadap NA seperti membuktikan kebenaran rendahnya indek persepsi korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2020 yang disusun oleh Transparency International. IPK Indonesia sebesar 37 termasuk rendah (posisi ke 102 dari 180 negara yang disurvei) dan IPK rendah menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki risiko kejadian korupsi yang tinggi.

Seperti biasa, banyak orang yang kaget ketika seorang pejabat negara atau tokoh masyarakat terciduk kasus korupsi. Banyak yang tidak pernah memperkirakan bahwa mereka berani melanggar pakta integritas dalam sumpah jabatan dan nilai atau norma dalam organisasi seperti 9 nilai anti korupsi dari KPK yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil.

Read More

Pemberontak Papua dan Terorisme Disponsori Negara

December 11, 2018   Aris Heru Utomo   No comments

Pada 1 Desember 2018 berlangsung demo mahasiswa Papua di Surabaya. Demo yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban luka-luka tersebut dilakukan untuk memprotes berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Hanya berselang sehari kemudian, tepatnya pada Minggu 2 Desember 2018 sebanyak 31 pekerja PT Istaka Karya yang tengah membangun jalan di Papua dibantai oleh kelompok gerakan separatis pimpinan Egianus Kogoya. Tindakan kelompok separatis terhadap 31 pekerja di Papua tersebut terjadi di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Membaca dua kejadian yang berurutan tersebut, sebenarnya sejak awal tidak sulit untuk menduga bahwa terdapat keterkaitan erat antara kegiatan demo mahasiswa Papua di Surabaya dengan pembantaian pekerja di Nduga.

Read More

Saat Militer China Unjuk Gigi

September 08, 2018   Aris Heru Utomo   No comments

Salah satu cara mengisi kebosanan dalam penerbangan panjang Jakarta – Tokyo – Mexico City adalah dengan menonton film di pesawat, khususnya film-film baru (new releases) yang belum sempat ditonton. Dari beberapa film baru yang ditawarkan, salah satu film yang menarik perhatian adalah “Operation Red Sea”.

Menarik karena film tersebut bertema perang, salah satu tema film yang saya sukai, dan setahu saya film tersebut belum beredar di Jabodetabek. Dari googling diketahui bahwa “Operation Red Sea” benar-benar film baru produksi 2018 buatan China dan disutradarai oleh Dante Lam, salah satu sutradara kondang di negeri panda serta disponsori antara lain oleh Chinese People’s Liberation Army (PLA).

Film ini dibuat sebagai kado ulang tahun ke-90 dari Chinese PLA dan Kongres Nasional ke-19 Partai Komunis China. Begiti ditayangkan pada Mei 2018, film ini langsung disambut hangat masyarakat China dan menjadikannya sebagai salah satu film box office di China.

Read More

Human Right Issues and Challenges to Create Regional Architecture

February 23, 2018   Aris Heru Utomo   No comments

During the ASEAN Ministers Retreat on 7 February 2018, in order to contribute to the ecosystem of peace, stability, and prosperity in the region, Indonesia’s Foreign Minister Retno Marsudi proposed the development of a regional architecture in the Indo-Pacific region. The proposal is a further action of her annual press statement in January 2018 and part of Indonesia’s foreign policy priorities to strengthen ASEAN unity and fostering cooperation and the need to prioritize peace and democracy as well as respect to human rights in Southeast Asia.

The problem is, in the age of 50 of its existence, ASEAN become an organization who can boast economic growth to the highest level outside China and India. But when it comes to human rights, there are many things to note, such as the implementation of human rights in Myanmar.

In late August 2017 when the humanitarian crisis in Myanmar’s Rakhine state is becoming increasingly dire and complex. The problem, which was originally a domestic issue of Myanmar, eventually rose to a regional issue as more than half million Rohingya Muslims have fled to Bangladesh since the Myanmar military began its violent crackdown in the region.

Read More

Demokrasi di Tiongkok

April 25, 2017   Aris Heru Utomo   No comments

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Read More

Kediaman Achmad Soebardjo Kantor Pertama Kemlu

August 22, 2016   Aris Heru Utomo   No comments

rumah achmad soebardjo“Perjalanan seribu mil diawali dengan sebuah langkah”, demikian sebuah pepatah bijak dari Tiongkok. Demikian pula dengan perjalanan diplomasi Indonesia, dimulai dari langkah pertama dan langkah itu dimulai dari Kediaman Achmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya No. 80, Jakarta Pusat.

Mereka yang biasa makan di warung “Ampera 2 Tak” di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, tidak jauh dari stasiun kereta Cikini, pasti sering melihat sebuah rumah besar berarsitektur Belanda yang letaknya persis di seberang warung tersebut. Tapi meski sering melihat rumah tersebut, kemungkinan besar mereka tidak tahu siapa pemilik rumah yang terletak di Jalan Cikini Raya No. 80 tersebut. Tidak ada keterangan apapun, misalnya papan nama, yang menunjukkan identitas penghuni atau pemilik rumah tersebut. Rumah itu terlihat kusam dan sepi. Hanya sesekali terlihat ada orang keluar masuk dari rumah tersebut.

Namun pada 19 Agustus 2016 lalu, sejak pagi suasana yang berbeda tampak di rumah tersebut. Pagar rumah dipasangi selendang merah putih. Sementara di halaman rumah berkibar sebuah bendera merah putih berukuran besar dan sebuah tenda putih menempel pada dinding rumah bagian depan. Tamu-tamu terlihat berdatangan memasuki rumah dan dua buah bus bertuliskan “Kementerian Luar Negeri” terlihat diparkir di pinggir jalan Cikini Raya.

Pada hari itu pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tengah melakukan napak tilas memperingati ulang tahunnya yang ke-71 yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 2016. Kegiatan dilakukan dengan mengunjungi rumah milik Menteri Luar Negeri (Menlu) pertama Republik Indonesia Achmad Soebardjo di Jalan Cikini Raya No. 80, Jakarta Pusat.

Read More

Menjaga Kesinambungan Diplomasi Demokrasi

December 15, 2015   Aris Heru Utomo   No comments

Sempat muncul selentingan bahwa pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) akan ditinjau kelanjutannya, akhirnya pada tanggal 10-11 Desember 2015, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, BDF VIII kembali digelar dan kali ini mengusung tema Democracy and Effective Public Governance (Demokrasi dan Kepemerintahan Publik Yang efektif).

Forum dibuka resmi oleh Wakil Presiden M. Jusuf Kalla dan dihadiri 19 menteri/wakil menteri dan perwakilan dari 89 negara peserta dan observer. Pertemuan dibagi dalam 4 sesi yaitu pembukaan, debat umum, diskusi panel I dan II, dengan masing-masing panel membahas sub-sub tema tersendiri. Pada akhir pertemuan dihasilkan Chair’s Statement yang memuat hasil pertemuan dan kesepakatan yang dicapai oleh para peserta pertemuan.

Pada sesi pembukaan, Menlu Retno Marsudi menggarisbawahi dinamika demokrasi global sejak penyelenggaraan BDF VII tahun 2014 dan peran Bali Civil Society dan Media Forum dalam mengembangkan lingkungan yang lebih inklusif bagi hubungan antar pemerintah (G-to-G). Menlu juga menekankan kembali bahwa BDF di tahun-tahun mendatang akan tetap diselenggarakan dalam kerangka kerja sama , G-to-G pada tingkat menteri.

Read More

Karikatur Tidak Lucu Charlie Hebdo Mengenai Aylan

September 14, 2015   Aris Heru Utomo   No comments

Charlie Hebdo Aylan first-drawingSebuah foto bayi tiga tahun bernama Aylan Kurdi yang tertelungkup di pesisir Semenanjung Bodrum di pantai Turki pada tanggal 3 September 2015 telah membuat dunia tercengang dan murka serta menimbulkan simpati. Bayi dibawah tiga tahun asal Suriah yang masih mengenakan kaos warna merah dan celana biru, dengan sepasang sepatu melekat di kaki mungilnya itu terbaring tewas tak bernyawa, setelah kapal yang dia dan keluarganya tumpangi untuk mengungsi, terbalik terhantam ombak di Pulau Kos, Yunani.

Selain Aylan, ikut tewas pula Galip (kakaknya yang berusia 5 tahun) dan ibunya. Sedangkan ayahnya, Abdullah berhasil selamat. Mereka adalah bagian dari rombongan para pengungsi Suriah yang berusaha menghindar dari perang saudara yang sedang berkecamuk di sana.
Para tokoh dan media massa global pun ramai-ramai bersuara untuk menggugah kepedulian masyarakat dunia, terutama para pemimpinnya agar bisa mengambil tindakan, agar bisa menghentikan perang yang sedang terjadi.

Namun di tengah pemberitaan dan simpati media global kepada Aylan Kurdi yang menjadi simbol krisis pengungsi, majalah satir Perancis, Charlie Hebdo justru kembali memantik kontroversi. Seolah tidak kapok menghadapi serangan bersenjata seperti yang dialami 8 bulan lalu, Charlie Hebdo menampilkan dua buah kartun yang justru mengejek kematian Aylan. Berlindung di balik alasan kebebasan berpendapat, Charlie Hebdo mentertawai kematian Aylan Kurdi melalui karikatur-karikaturnya.

Read More

Berharap Australia Jadi Tetangga Baik

February 17, 2015   Aris Heru Utomo   No comments

abbot jokowi

Dalam kehidupan bermasyarakat, tetangga merupakan sosok yang kerap akrab dalam keseharian kita. Tetangga, apalagi tetangga yang berdekatan, terkadang lebih tahu keadaan tempat tinggal kita dibandingkan kerabat yang tinggal jauh. Ketika salah seorang penghuni di tempat kita tinggal mengalami musibah, tetangga lah yang sering kali datang pertama untuk menjenguk dan membantu. Tidak mengherankan, jika dalam agama diajarkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Namun bagaimana jika sang tetangga justru usil, berisik bahkan menyebalkan atau senang mengorek kembali bantuan yang pernah diberikan?

Seperti halnya kehidupan bermasyarakat, dalam tata pergaulan internasional pun dikenal kehidupan bertetangga antar negara dimana negara-negara yang berdekatan dan berbatasan saling berinteraksi satu sama lain, tidak terkecuali Indonesia. Secara geografis, Indonesia memiliki 10 negara yang berbatasan langsung yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Papua Nugini, Republik Palau, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Dari 10 negara tetangga tersebut di atas, Australia merupakan salah satu negara yang menjalin hubungan dengan Indonesia sejak awal, bahkan sejak masa pra kemerdekaan. Saat menjelang berakhirnya perang tahun 1945 ketika sebagian wilayah Indonesia dikuasai tentara sekutu, tentara Australia telah hadir di Makasar dan Banjarmasin serta menduduki Balikpapan sebelum Jepang mengakui kekalahannya dalam perang dunia.

Read More

Presiden Jokowi Batalkan Pengusulan Komjen Budi Gunawan Sebagai Kapolri

February 02, 2015   Aris Heru Utomo   No comments

jokowi tim independen 9“Presiden Jokowi Batalkan Pengusulan Komjen Budi Gunawan Sebagai Kapolri”, begitu judul tulisan saya kali ini. Bisa jadi anda mengira bahwa saya sedang memprovokasi dan menyesatkan karena hingga tulisan ini dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi belum membuat keputusan terbaru terkait status Komjen Budi Gunawan.

Tapi percayalah, judul berita tersebut merupakan headline berita di media, baik cetak maupun online, yang nampaknya paling dinanti dengan harap-harap cemas dan berdebar-debar oleh anggota masyarakat dan para penggiat anti korupsi yang menginginkan sang Presiden membatalkan pengusulan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Sebagian anggota masyarakat dan para penggiat anti korupsi sangat berharap Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan dan mengajukan calon Kapolri baru yang tidak memiliki catatan merah di KPK atau PPATK, memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi. Sehingga masyarakat dapat berharap bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Read More

Prof Tjipta Lesmana: Jokowi Mesti Belajar Dari Korea Utara Soal Berdikari

October 29, 2014   Aris Heru Utomo   No comments

Tjipta Lesmana Beijing“Jangan mudah percaya dengan politikus Indonesia karena mereka pandai memainkan political impression. Politik Indonesia dewasa ini masih belum matang, masih diwarnai aroma politik balas dendam”, demikian komentar pengamat komunikasi politik dan dosen Universitas Pelita Harapan Profesor Tjipta Lesmana menanggapi perkembangan politik di Indonesia, khususnya menanggapi pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan pesaingnya, Prabowo Subianto, dalam acara bincang-bincang dengan Duta Besar dan staf KBRI serta mahasiswa Indonesia yang digelar di aula KBRI Beijing, Sabtu 18 Oktober 2014.

Pengamat yang dikenal suka ceplas ceplos ini kemudian menambahkan bahwa sidang DPR dan MPR kemarin menjadi bukti berlangsungnya drama politik yang luar biasa. Politik balas dendam terlihat dalam bentuk sapu bersih kursi kepemimpinan kedua lembaga tersebut. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan langkah untuk setiap saat menggoyang dan menjatuhkan pemerintah yang berkuasa melalui impeachement.

Karena itu menurut Tjipta Lesamana, kunci sukses agar Jokowi bisa bertahan sebagai presiden adalah adanya kabinet kerja yang professional dengan program-program pro rakyat. Jika susunan kabinet pemerintahan Jokowi tidak jauh lebih baik dari susunan kabinet pemerintahan Presiden SBY dan berbagai program yang dilakukan memberatkan masyarakat serta hanya menekankan pada pencitraan, maka pemerintahan Jokowi tidak akan lama.

Read More

Masa Depan Demokrasi di Hong Kong

October 16, 2014   Aris Heru Utomo   No comments

hong kong demonstrationBom waktu bernama demokrasi warisan Inggris tahun 1997 akhirnya meletup 17 tahun kemudian ketika demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan pro demokrasi berlangsung pada akhir September 2014. Sekitar sepuluh ribu demonstran menduduki kawasan pusat keuangan Hong Kong guna menolak keterlibatan Beijing dalam nominasi calon Kepala Eksekutif Hong Kong pada pemilihan umum langsung tahun 2017 mendatang.

Disebut sebagai bom waktu karena isu demokrasi sejatinya ditinggalkan Gubernur Hong Kong terakhir, Chris Patten, menjelang pelepasan Hong Kong di tahun 1990an. Oleh Beijing, isu demokrasi diadopsi dalam Basic Law pada tahun 1990 yang di antaranya memasukkan komitmen pemilihan kepala eksekutif di Hong Kong secara langsung pada tahun 2017 dan pencalonannya akan dilakukan oleh sebuah komite pemilihan.

Dimasukannya isu demokrasi oleh Beijing pada saat itu merupakan suatu lompatan besar karena ketika menjadi koloni Inggris, masyarakat Hong Kong justru tidak mengenal praktik demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Di bawah koloni Inggris, tidak sedikitpun masyarakat Hong Kong menikmati kehidupan berdemokrasi karena sebanyak 28 orang Gubernur yang pernah memimpin Hong Kong adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh London.

Ketika pada tahun 1997 Hong Kong kembali ke Tiongkok, setelah selama 155 tahun berada di bawah koloni Inggris, isu demokrasi langsung diimplementasikan sehingga masyarakat Hong Kong bisa memiliki anggota parlemen yang setengahnya dipilih langsung oleh publik dan setengahnya lagi merupakan perwakilan dari apa yang disebut sebagai konsitusi fungsional. Sedangkan pemimpin Hong Kong yang disebut sebagai Kepala Eksekutif dipilih sendiri oleh masyarakat Hong Kong melalui sebuah komite yang beranggotakan 1.200 orang.

Read More
« Older posts