Category Archives: Politic

Selamat Untuk Calon Presiden RI Baru

gambar-kartun-jokowi-jusuf-kalla-simomotHarapan para pemilih pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa bahwa hasil sebagian besar quick count yang mengunggulkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan berbeda dengan real count dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya tidak terwujud.  Melalui pengumunan Ketua KPU tanggal 22 Juli 2014, Jokowi Widodo dan Jusuf Kalla dinyatakan menang dengan perolehan suara sebanyak 70,6 juta atau 53,15 % dari total 132.896.420 suara sah, sedangkan perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa sendiri sebanyak 62,2 juta atau 46,85% suara sah.

Pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia dan semestinya menjadi klimaks bagi proses Pemilihan Umum Presiden RI, yang sudah berlangsung 4 bulan terakhir dan menguras tenaga dan pikiran hampir seluruh elemen masyarakat Indonesia, ternyata tidak terjadi karena pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa ‘menolak pilpres’ dengan anggapan KPU telah melakukan kecurangan.

WNI di Beijing Coblos Pemilu 2014 Lebih Awal

Pemilu Beijing

Hajatan pesta demokrasi 2014 dimulai dari luar negeri. Dan Beijing menjadi salah satu kota pertama di luar negeri yang menggelar pemilihan umum (pemilu) pada tanggal 30 Maret 2014, lebih cepat 10 hari dari pemilu di Indonesia yang digelar tanggal 9 April 2014. Berikut reportase pelaksanaan pemilu di Beijing. Sengaja saya membuatnya dengan bahasa yang lebih renyah biar tidak terkesan sebagai sebuah press release :)

“Waduh, tadi gue mesti bangun pagi-pagi biar gak kesiangan tiba di KBRI. Elo tau sendiri kan, libur-libur begini paling males bangun pagi. Enakan juga tarik selimut lagi daripada mesti ke KBRI naik kereta subway”, ujar seorang mahasiswi berambut sebahu ke rekannya saat berbincang-bincang sambil menyantap mi bakso

“Kalau gue sich gak masalah bangun pagi. Tapi gue gak bisa langsung ke KBRI untuk mencoblos karena mesti ke gereja. Dari gereja baru dech ke KBRI. Gak apa-apa agak kesiangan, yang penting gak terlambat dan bisa memberikan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara)”, timpal rekan si mahasiswi tersebut.

“ehm kalau gue sich, selain alasan susah bangun pagi, awalnya gue emang males untuk milih. Gue masih bingung untuk milih siapa. Makanya gue datang sekitar setengah jam sebelum TPS tutup”, begitu komentar yang saya dengar dari seorang mahasiswi n berjaket merah yang datang sore hari menjelang TPS tutup.

Cuma China Yang Berani Nilai HAM AS

‘Adat dunia balas-membalas, syariat palu-memalu’ demikian bunyi sebuah pepatah Melayu yang berarti kebaikan hendaknya dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan pula. Pepatah ini sepertinya tepat untuk menggambarkan langkah yang ditempuh China dalam menghadapi tudingan pelanggaran HAM berat yang disampaikan AS dalam laporan tahunan  yang berjudul ‘Country Reports on Human Rights Practices for 2013’  yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS pada hari Kamis (27 Februari 2014).

Dalam laporan yang dimuat di laman resmi web Kemlu  AS dikemukakan bahwa meski terdapat kemajuan dalam penerapan HAM di China, namun Pemerintah China tetap melanjutkan tindakan yang melanggar HAM seperti antara lain melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah, perlakuan tidak adil terhadap etnis minoritas di Tibet dan Xinjiang dan sensor penggunaan internet.

Berbeda dengan kebanyakan negara lain yang enggan menanggapi laporan HAM Kemlu AS, China justru segera membalasnya sehari kemudian (Jumat 28 Februari 2014) melalui laporan HAM yang dikeluarkan oleh Kantor Penerangan Dewan Negara China yang berjudul ‘the Human Rights Record of the United States in 2013’. Seperti dikatakan  juru bicara Kemlu RRT Qin Gang, melalui laporan tersebut China ingin memperlihatkan kepada dunia bagaimana AS yang juga memiliki sejumlah  catatan pelangaran HAM, sebenarnya tidak layak untuk melakukan penilaian (mengenai terjadinya pelanggaran HAM) terhadap negara lain.

Cina Hukum Bo Xilai

boHarian China Daily, Senin (23/9) memuat foto berkuran 10R di halaman muka yang menunjukkan Bo Xilai tengah diborgol dan diapit 2 orang polisi usai mendengarkan putusan pengadilan. Bo Xilai (64 tahun), mantan Ketua Partai Komunis Cina (PKC) wilayah Chongqing dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan di Jinan, Provinsi Shandong karena terbukti bersalah dalam kasus suap, penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain dihukum kurungan, Bo juga kehilangan hak-hak politik seumur hidup dan semua aset pribadinya disita negara.

Keputusan pengadilan Jinan ini merupakan pukulan telak terbaru Pemerintah RRT kepada pelaku tindak pidana korupsi. Melalui keputusan pengadilan tersebut ditunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan tebang pilih dan menggunakan tangan besi dalam memberantas korupsi.  Hal ini sejalan dengan anjuran para pemimpin RRT bahwa upaya memerangi korupsi sangat menentukan takdir dan masa depan partai berkuasa PKC dan tentu saja masa depan Cina.

Untuk itu, siapapun pejabat tinggi negara yang terbukti bersalah akan dikenakan hukuman maksimal seperti pada kasus Bo Xilai. Keputusan ini juga sekaligus menepis pandangan yang meragukan keberanian pemerintah menghukum pejabat tinggi dan hanya menghukum pejabat-pejabat setingkat wakil menteri kebawah.  Hukuman ini juga memperlihatkan bahwa tidak ada lemen masyarakat yang kebal hukum.

Golput Di Mata Dorojatun

Diskusi Dorojatun‘Untuk suatu negara, Indonesia beruntung karena setidaknya memiliki 3 hal yaitu geografi hebat, demografi yang menguntungkan dan sejarah yang panjang. Namun amat disayangankan jika dengan kondisi tersebut, yang punya negara seperti para pemudanya tidur. Yang saya juga takutkan, pas pemilu anda (pemuda) malahan golput, ini kan lepas tanggung jawab’, demikian disampaikan Prof. Dorojatun Kuntjoro-Jakti Ph.D dalam acara diskusi dengan tema ‘Propsek Indonesia selepas Pemilu 2014’ di KBRI Beijing, 19 Juni 2013 yang dihadiri masyarakat Indonesia yang terdiri dari staf KBRI, akademisi, mahasiswa, media, para pekerja Indonesia dan wakil dari Indonesia Diaspora Network.

 ‘Tidak bisa, kalau anda golput itu berarti anda lupa bahwa sejarah di dunia membuktikan bahwa pembaruan selalu dilakukan oleh generasi muda. Orang yang melihat sejarah China tau betul akibat dari Sun Yat Sen dan demontrasi mahasiswa pada tahun 1910. Di Indonesia juga sama, Budi Utomo dan Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945. Setiap perubahan di Indonesia selalu oleh yang muda. Jadi saya khawatir sekali melihat hal ini. Makin lama demokrasi makin jalan, tapi kemudian absen di pemilu. Padahal mestinya pada tahun 2014 anda memilih dengan lebih cerdas, calon anda seperti apa untuk memimpin Indonesia, setidaknya untuk 10 tahun ke depan, seperti Mahathir atau Lee Kuan Yew. Kalau baru 5 tahun kemudian dikirim ke makam pahlawan, kan akan putus (programnya).Jangan absen, jangan golput. Anda harus kampanye lewat internet dan sebagainya agar jangan golput. Sebab kalau itu terjadi, anda sama saja melepaskan tanggung jawab terhadap negara ini.’, demikian ditambahkan oleh Prof. Dorojatun

 ‘Pelajari lah, ternyata nanti pada tahun 2014, first voter (umur 17-22 tahun) jumlahnya 36 juta, ditambah dengan yang absen sekitar 30 persen, maka totalnya akan ada sekitar 60 juta orang yang akan memilih untuk pertama kali. Persoalannya, jumlah tersebut harus dipakai. Sebab nasib kita akan ditentukan dari tahun 2014 sampai 2045, yaitu saat NKRI merayakan 100 tahun kemerdekaan Indonesia’, ujar Prof. Dorojatun lebih lanjut.

Politik Luar Negeri RI Saat ini Lebih Percaya Diri

 Sedikit sekali pengamat politik dalam negeri yang memuji keberhasilan politik luar negeri RI dalam satu dekade terakhir, salah satunya adalah Dewi Fortuna Anwar (DFA). “Ada beberapa kata kunci menyangkut perkembangan dan pembangunan di Indonesia pasca reformasi 1998 yang berdampak bagi pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia, termasuk dengan RRT”, begitu dikatakan Dewi Fortuna Anwar saat mengawali paparannya di acara Breakfast Meeting’ yang dihadiri sekitar 40 orang peserta yang terdiri dari kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan pengusaha, media RRT, serta para home staff KBRI Beijing, di China World Hotel, Beijing.

Ditambahkan oleh DFA, yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi Sekretaris Presiden RI Bidang Politik, ada 4 kata kunci yang mempengaruhi pelaksanaan politik luar negeri RI yaitu demokratisasi, otonomi daerah, HAM, dan kebijakan pembangunan pro poor and pro growth. Dengan keempat kata kunci tersebut politik luar negeri RI mengalami perubahan menjadi lebih proaktif dan percaya diri sejak Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2003.

Pada tahun 2003 Indonesia berhasil mengenalkan nilai-nilai seperti demokratisasi dan HAM pada lingkup ASEAN. Selain itu, Indonesia juga membawa ASEAN berkembang dan berperan dalam menjaga stabilitas di kawasan. Bahkan pada kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011, Indonesia berhasil membawa ASEAN ke lingkup global sesuai tema keketuaan ‘ASEAN Community in a Global Community of Nations’

Melongok Dinamika Politik Mongolia

Dalam postingan terdahulu saya sudah bercerita sedikit tentang Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia dan tempat tinggal sekitar 45 persen penduduk Mongolia yang secara keseluruhan berjumlah 2,8 juta orang. Kali ini saya akan bercerita mengenai kehidupan demokrasi di Mongolia, negeri tak berpantai (landlock) yang diapit dua negara besar, Rusia dan China. 

Cerita saya awali dengan terpilihnya Ketua Partai Demokrat Norovyn Altankhuyag sebagai perdana menteri menggantikan incumbent Perdana Menteri Sükhbaataryn Batbold dari partai Rakyat Mongolia pada rapat pleno anggota Parlemen Mongolia (State Great Khural) tanggal 8 Agustus 2012 lalu. Terpilihnya Altankhuyag sebagai perdana menteri baru sangat menarik perhatian mengingat proses penunjukannya yang berlangsung alot dan membutuhkan waktu maksimal selama 45 hari seperti yang diamanatkan Konsitusi Mongolia.

Menarik, karena meski Partai Demokrat yang dipimpin Altankhuyag memenangkan pemilu legislatif yang berlangsung pada tanggal 28 Juni 2012, partai tersebut tidak otomatis dapat membentuk pemerintahan baru. Hal tersebut bisa terjadi karena kemenangannya tidak bersifat mayoritas (50 persen+1). Partai Demokrat hanya memenangkan 31 kursi dari 76 kursi parlemen yang diperebutkan atau kurang 8 kursi dari yang dipersyaratkan. Akibatnya, agar bisa membentuk pemerintahan baru, Partai Demokrat mesti melakukan kerjasama atau koalisi dengan partai peserta pemilu lainnya agar memenuhi syarat minimum 39 kursi parlemen.

Humor Politik Tertawa Sehat ala Indonesia

Dari sebuah group BBM (Blackberry Messenger bukan bahan bakar minyak), saya menerima joke sebagai berikut:

Inem: Eh, emangnya Presiden SBY itu PERNAH pacaran sama MEGAWATI ya?

Parti: Masa sih, kok bisa? Gimana ceritanya Nem?

Inem: Habisnya banyak banget sih yang bilang kalo MEGAWATI itu MANTAN PRESIDEN …!!!

Oleh saya joke tersebut saya teruskan ke group BBM Komunitas Blogger Bekasi dalam kategori chattingan “General Discussion” bukan kategori “Khusus Broadcast Humor”.

Tidak lama berselang, seorang anggota group berkomentar “mas, gak salah nich masukin joke tersebut ke kategori “General Discussion” bukan “Humor” ?

Belum lagi saya menjawab tanggapan tersebut, seorang anggota group yang dikenal sebagai “provokator joke” langsung saja menulis “#hajaar”

Respon si provokator joke tersebut kemudian disambut oleh anggota lainnya yang merupakan aktivis gerakan pemuda sebuah partai “kok hajar??? *nyambungkemana?

Sebelum obrolan jadi semakin ngawur dengan kata-kata hajar menghajar, dengan santai saya pun menjelaskan bahwa saya sengaja menempatkan joke tersebut dalam kategori diskusi umum karena joke tersebut bisa sebagai bahan diskusi bukan sekedar joke atau humor belaka.

ASEAN Turn On 44 Years Old

On August 8, 2011, the Association of South East Asian Nations (ASEAN) turns on 44 years old. Established on August 8, 1967 in Bangkok, ASEAN has evolved into a regional organization that has an important role in maintaining development and stability in the region as well as in accelerating region to region and global cooperation.

With the ratification of ASEAN charter on December 15, 2008, ASEAN’s really become a new organization with rules and legal personality. ASEAN codify ASEAN norms, rules and values as well as set a clear target for ASEAN. The challenge is how to formulate rules and regulations to implement the Charter? How to interpret the major concept behind the Charter? In this regard, no wonder if there is ongoing battle of ideas in setting the rules and policies implementation.

Moreover, as mentioned by the President of the Republic of Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) in his statement at the opening ceremony of 44th ASEAN Ministerial Meeting in Bali on 19 July 2011, ASEAN now face a reality that the frequency of people to people (p-to-p) contact in the ASEAN member states has surface formal contacts between the government officials. It is showing that peoples have central role in ASEAN.

English is Difficult Language for Some

An email message comes to my inbox as well as my Blackberry Messenger informing the true story of the Japan Prime Minister Yosihiro Mori who made a mistake when speaking in English with the U.S President Barack Obama. It is claimed that those true story came from the Japanese Embassy in the United States.

This is the complete text:

A few days ago, Days ago, Prime Minister Mori received some instructions in Basic English conversation before he visits Washington and meets president Barack Obama…

The instructor told Mr. Mori: When you shake hand with President Obama, please say ‘How are you’. Then Mr. Obama should say, ‘I am fine, and you?‘. And you respond saying: ‘Me too’. Afterwards we, translators, will do the work for you. It seems very simple, but the truth is…

60 Years the European Union

On May 9, 2010, 27 European Union (EU)  member states celebrated its 60th year of its birthday. We must admitted that the founders of the  EU are actually people who are knowledgeable and farsighted. Beginning with the Robert Schuman proposal, former French foreign minister and one of the founders of the EU, on May 9, 1950 to establish cooperation between European countries in the form of community, 60 years later the proposal materialized with the integration of the European Community, known as the EU.

Indonesia’s Role in ASEAN

Agreed with the ASEAN Charter on December 15, 2008, the ASEAN become a new regional organization, with a clear rule of law and have legal personality.

With motto one vision, one identity, one community, ASEAN continued to move toward the establishment of an ASEAN Community 2015.