Category Archives: Politik

Pangkalan Militer Asing dan Pancasila

Isu pangkalan militer Tiongkok dibangun di Indonesia kembali merebak menyusul publikasi dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat kepada Kongres pada 2 September 2020. Dalam dokumen setebal 200 halaman berjudul “Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020” dijelaskan kemungkinan Tiongkok menjadikan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi fasilitas logistik militer.

Apresiasi layak disampaikan kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang dengan cepat merespon isu tersebut agar tidak menjadi bola liar.

“Kita membaca laporan Pentagon yang menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang dianggap RRT (Republik Rakyat Tiongkok) sebagai lokasi bagi fasilitasi logistik militer. Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat, dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” demikian pernyataan Menlu Retno dalam keterangannya pada Jumat, 4 September 2020.

Dialog Imajiner Bersama Putra Sang Fajar

Matahari mulai tergelincir meninggalkan batas median, bergeser dari tengah-tengah langit, menuju arah tenggelamnya di barat.

“Telah tiba waktu sholat dzuhur,” ujarku dalam hati, sambil mengayunkan langkah menaiki anak tangga menuju lantai empat gedung kantorku yang letaknya masih di dslam komplek kantor kepresidenan. Lantai empat yang kumaksud bukanlah lantai bangunan yang sesungguhnya, tetapi atap bangunan yang terbuka. Di atap ini terdapat sebuah mushola minimalis khusus pegawai yang baru saja dibangun pada awal tahun 2020. 

Seorang pegawai pria terlihat tengah duduk di kursi besi yang disediakan sambil membuka sepatunya. Sementara seorang pegawai lainnya tengah mensucikan diri dengan wudhu. Aku pun bersegera melepas sepatu yang kupakai, menggantinya dengan sandal jepit dan ikut berwudhu. Setelah itu melaksanakan sholat dzuhur berjamaah.

Usai sholat, aku memilih untuk tetap di atap gedung di lantai empat dan sejenak memandangi kawasan istana kepresidenan yang terletak di sebelah barat. Dari tempatku berdiri tampak kulihat atap-atap bangunan di kawasan istana yang mirip satu sama lain.  

Pemimpin Jangan Berpura-pura dalam Mengelola Keadilan Sosial

Di tengah suasana wabah Covid-19 dan Ramadhan, banyak kegiatan institusi pemerintah dan swasta terpaksa dilakukan dari rumah, termasuk rapat-rapat dan diskusi dengan menggunakan berbagai aplikasi online (daring) seperti Zoom, Skype atau Jinsit. Dari sekian banyak kegiatan daring yang dilakukan tersebut, salah satu kegiatan yang sempat saya ikuti adalah diskusi daring bulan Ramadhan yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 7 Mei 2020.

Kegiatan yang berjudul “Kamis Bersama BPIP: Sila ke-5 Pancasila Perspektif Ayat-ayat Makkiyah” menampilkan narasumber tokoh bangsa Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif atau yang akrab dipanggil Buya Syafii Ma’arif, yang juga salah seorang anggota Dewan Pengarah BPIP.

Di ruang diskusi daring menggunakan Zoom, saya melihat sekitar 85 orang peserta diskusi dari berbagai daerah di Indonesia dan seorang di antaranya dari New Delhi, India. Selain menggunakan Zoom, kegiatan tersebut juga distreaming melalui channel Youtube BPIP.

AMLO, Presiden Baru Meksiko Yang Pernah Kalah Dua Kali

Apa rasanya kalah dua kali dalam pemilihan Presiden dan baru menang pada 8keikutsertaan ketiga? Kalau pertanyaan itu diajukan ke Andres Manuel Lopez Obrador atau biasa disingkat AMLO, maka mungkin ia akan menjawabnya dengan sederhana, “kekalahan adalah kemenangan yang tertunda”. AMLO kalah dalam pilpres 2006 dan 2012, tapi akhirnya menang di 2018 dan akan dilantik hari ini 1 Desember 2018 ini.

Mundur dari jabatan Walikota Mexico City pada tahun 2005 guna mencalonkan diri sebagai Presiden Meksiko pada 2006 mewakili Coaliton for the Good of All yang terdiri dari Partai Republik Demokratik (PRD), Partai Buruh dan Gerakan Rakyat.  AMLO yang saat itu menjadi anggota PRD adalah tokoh yang populer dan berpeluang sangat besar untuk terpilih sebagai Presiden. 

Selamat Ulang Tahun Bung Karno Sang Pemimpin

Hari ini 6 Juni 117 tahun yang lalu di Surabaya (bukan Blitar) telah lahir seorang anak lelaki bernama Koesno Soesrodihardjo dari pasangan suami istri Raden Soekemi Soesrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Koesno Sosrodihardjo yang kemudian berganti nama menjadi Soekarno atau akrab dengan sebutan Bung Karno merupakan salah seroang bapak pendiri bangsa yang menghabiskan sebagian besar masa hidupnya untuk berpikir dan berjuang atas nama kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sebagai pendiri bangsa dan Proklamator/Presiden RI pertama banyak tulisan yang mengisahkan sosok Bung Karno, mulai dari kisah masa kecilnya, masa perjuangan, masa kejayaan, himgga masa keterpurukannya. Dari sekian banyak tulisan mengenai Bung Karno, salah satu tulisan yang menarik adalah tulisan “Soekarno Head to A Nation” yang menjadi artikel utama majalah Newsweek terbitan 15 Februari 1965. Sebuah tulisan faktual yang mengisahkan kebijakan Bung Karno di tahun-tahun yang dikenal sebagai “A Year of Living Dangerously”, masa dimana terjadi pertarungan politik memperebutkan kekuasaan yang dipimpin Partai Komunis Indonesia.

Human Right Issues and Challenges to Create Regional Architecture

During the ASEAN Ministers Retreat on 7 February 2018, in order to contribute to the ecosystem of peace, stability, and prosperity in the region, Indonesia’s Foreign Minister Retno Marsudi proposed the development of a regional architecture in the Indo-Pacific region. The proposal is a further action of her annual press statement in January 2018 and part of Indonesia’s foreign policy priorities to strengthen ASEAN unity and fostering cooperation and the need to prioritize peace and democracy as well as respect to human rights in Southeast Asia.

The problem is, in the age of 50 of its existence, ASEAN become an organization who can boast economic growth to the highest level outside China and India. But when it comes to human rights, there are many things to note, such as the implementation of human rights in Myanmar.

In late August 2017 when the humanitarian crisis in Myanmar’s Rakhine state is becoming increasingly dire and complex. The problem, which was originally a domestic issue of Myanmar, eventually rose to a regional issue as more than half million Rohingya Muslims have fled to Bangladesh since the Myanmar military began its violent crackdown in the region.

7 Naga Yang Memerintah China

Suksesi kepemimpinan di China baru saja usai dengan berakhirnya Kongres ke-19 Partai Komunis China (PKC) pada 25 Oktober 2017 lalu. Kongres lima tahunan yang diikuti sekitar 2.300 orang anggota yang mewakili 89 juta anggota PKC dan 40 elektoral tersebut berhasil menetapkan kebijakan partai dan memilih pemimpin tertinggi partai periode 2017-2022.

Terpilih sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen), sebutan bagi ketua partai, adalah Xi Jinping yang akan menjabat untuk masa jabatan kedua. Selain itu berhasil dipilih 7 orang anggota Komite Tetap Politbiro, 25 orang anggota Politbiro dan 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka semua inilah yang nantinya akan menjalankan dan mengontrol garis kebijakan partai selama lima tahun ke depan. Dan mengingat bahwa PKC merupakan satu-satunya partai yang berkuasa di China, maka kebijakan partai adalah juga kebijakan negara untuk lima tahun ke depan.

Untuk itu penting untuk mengetahui siapa saja yang akan menjalankan dan mengendalikan pemerintahan di China pada lima tahun mendatang. Dan untuk mengetahui hal tersebut, langkah awal adalah mengetahui siapa saja yang duduk dalam keanggotaan di Komite Tetap Politbiro. Komite yang kerap disebut kelompok naga ini merupakan organ tertinggi partai yang diisi oleh orang-orang paling berkuasa, yang kali ini berjumlah tujuh orang. Ketujuh orang tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari 25 orang anggota Politbiro yang dipilih oleh 205 orang anggota Komite Pusat Partai. Mereka adalah Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, dan Hang Zheng.  

Demokrasi di Tiongkok

“Demokrasi itu seperti energi atom, jika dapat dikontrol dengan baik, dapat digunakan sebagai tenaga nuklir yang menguntungkan masyarakat. Namun jika tidak terkontrol dengan baik, dapat digunakan untuk membuat bom atom yang merusak masyarakat” (Lin Lianqi)

Begitu mungkin kata-kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana Tiongkok mengelola potensi demokrasi yang hidup di masyarakat sehingga menjadi sebuah negara adidaya seperti sekarang ini. Sadar bahwa kehidupan demokrasi merupakan suatu keniscayaan di era global dewasa ini, Tiongkok kemudian mengelola, lebih tepatnya mengontrol, potensi demokrasi yang hidup di masyarakat agar menjadi suatu hal yang menguntungkan dan menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasilnya, proses transformasi kepemimpinan dari generasi pertama era Mao Zedong hingga generasi kelima era Xi Jinping saat ini dapat dikatakan relatif mulus tanpa ada gejolak yang berarti. Bahkan dalam transformasi kepemimpinan terakhir dari Hu Jintao ke Xi Jinping berlangsung dengan sangat mulus. Xi Jinping yang pada tahun 2012 menjabat sebagai Wakil Presiden RRT dipilih menjadi Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok pada November 2012 mengggantikan Hu Jintao.  Sekjen Partai adalah jabatan tertinggi di partai yang memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan kehidupan partai. Bukan hanya itu, Xi Jinping juga diangkat sebagai Ketua Tetap Politbiro yang beranggotakan 7 orang atau yang dikenal sebagai 7 naga. Puncaknya, pada  Maret 2013, Xi Jinping diangkat sebagai Presiden baru RRT periode 2013- 2018.

Masa Depan Monarki Thailand di Tangan Vajiralongkorn

Raja Thailand Bhumibol Adulyadej yang bergelar Rama IX wafat pada 13 Oktober 2016 dalam usia 88 tahun karena sakit. Raja Bhumibol Adulyadej adalah seorang raja yang paling lama bertahta di dunia, 70 tahun terhitung sejak pengangkatannya pada 9 Juni 1946. Ia sangat dihormati oleh rakyatnya, dianggap sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha, pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil dan pemimpin negara yang berhasil menjaga stabilitas politik di negeri yang selalu bergejolak ketika terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan. Kepergian Raja Bhumibol tentu saja melahirkan duka yang mendalam bagi rakyat Thailand.

Berbarengan dengan pengumuman wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, diumumkan pula kepastian bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn (64 tahun) akan naik tahta sebagai Raja Rama X dan dilantik setelah masa berkabung selesai. Pengumuman secara bersamaan ini sekaligus menepis kekhawatiran masyarakat akan terjadinya serangkan perubahan mendasar dalam kehidupan bernegara di Thailand.

Kekhawatiran muncul karena sosok Putra Mahkota Vijaralongkorn yang sama sekali berbeda dengan Raja Bhumibol dan perbedaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mendorong terjadinya perubahan di Thailand, baik perubahan bentuk negara dari kerajaan (monarki konstitusional) menjadi republik atau pemerintahan yang demokratis menjadi pemerintahan yang otoriter di bawah kekuasaan militer. Jika hal tersebut terjadi, maka tamat pula peran raja sebagai pemimpin negara di negeri gajah putih tersebut.

Masa Depan Monarki Thailand Pasca Wafatnya Raja Bhumibol Adulyadej

Thailand berduka atas mangkatnya Raja Bhimbol Adulyadej, Rama IX, pada 13 Oktober 2016. Raja yang paling lama berkuasa di dunia ini, bertahta selama 70 tahun sejak dilantik pada 9 Juni 1946, meninggal dunia di rumah sakit pada usia 88 tahun. Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej merupakan seorang raja yang sangat dihormati rakyatnya dan dipandang sebagai manusia setengah dewa yang mewujudkan nilai-nilai Budha. Ia dipandang sebagai pemersatu bangsa dan pembela rakyat kecil serta berhasil menstabilitaskan politik di negeri yang selalu bergejolak akibat kudeta militer yang terus menerus.

Setelah mengumumkan wafatnya Raja Bhumibol di stasiun televisi nasional, Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha memastikan bahwa Putra Mahkota Maha Vajiralongkorn akan naik tahta sebagai Raja Rama X. Pengumuman tersebut muncul di tengah kekhawatiran bahwa sang Putra Mahkota tidak dapat meneruskan kebijakan dan stabilitas yang dilakukan ayahnya.

Putra Mahkota Vajiralongkorn akan dihadapkan pada sejumlah tantangan serius sebagai seorang raja karena dipandang tidak memiliki kualitas seperti ayahnya. Ia tidak mendapatkan penghormatan sangat besar dari rakyatnya dan tidak memiliki karisma dan moral seperti ayahnya. Sang Putra Mahkota dipandang hanya sedikit memberikan perhatian pada institusi demokrasi atau pembela demokrasi. Ia sangat menikmati gaya hidupnya yang eksentrik dan mewah tanpa ada seorang pun yang mengaudit pajaknya. Dengan sejumlah kelemahan yang terdapat pada putra mahkota, muncul kekhawatiran bahwa militer pada akhirnya yang akan menentukan nasib politik di Thailand.

Diplomasi di Media Sosial Menlu Retno Marsudi

Sabtu, 8 Oktober 2016, Kompasianival 2016 berlangsung di Gedung Smesco Jakarta. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi hadir sebagai keynote speaker dalam ajang kopi darat tahunan blogger Kompasiana. Kehadirannya sangat ditunggu oleh para bloggger dan pengguna media sosial yang ingin mendengarkan pandangan seorang diplomat senior dan Menlu perempuan pertama di Indonesia mengenai kegiatan diplomasi di era global, era di mana kegiatan diplomasi tidak lagi dilakukan konvensional namun sudah digital dan real time (digital diplomacy). Era di mana laporan yang disampaikan diplomat Indonesia sifatnya really exactly real time dan bisa langsung dilakukan analisis terhadap laporan yang dikirimkan.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang dan selalu tersenyum khas diplomat di hadapan para blogger Kompasiana dan pengguna sosial media lainnya, Menlu Retno langsung mengemukakan mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi yang dapat digunakan untuk menunjang pekerjaan dan kegiatan diplomasi yang menuntut komunikasi yang baik dengan diplomat di negara lain, pihak kedutaan, dan pemerintah negara lain.