Cina Hukum Bo Xilai

boHarian China Daily, Senin (23/9) memuat foto berkuran 10R di halaman muka yang menunjukkan Bo Xilai tengah diborgol dan diapit 2 orang polisi usai mendengarkan putusan pengadilan. Bo Xilai (64 tahun), mantan Ketua Partai Komunis Cina (PKC) wilayah Chongqing dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan di Jinan, Provinsi Shandong karena terbukti bersalah dalam kasus suap, penggelapan dan penyalahgunaan kewenangan. Selain dihukum kurungan, Bo juga kehilangan hak-hak politik seumur hidup dan semua aset pribadinya disita negara.

Keputusan pengadilan Jinan ini merupakan pukulan telak terbaru Pemerintah RRT kepada pelaku tindak pidana korupsi. Melalui keputusan pengadilan tersebut ditunjukkan bahwa pemerintah tidak melakukan tebang pilih dan menggunakan tangan besi dalam memberantas korupsi.  Hal ini sejalan dengan anjuran para pemimpin RRT bahwa upaya memerangi korupsi sangat menentukan takdir dan masa depan partai berkuasa PKC dan tentu saja masa depan Cina.

Untuk itu, siapapun pejabat tinggi negara yang terbukti bersalah akan dikenakan hukuman maksimal seperti pada kasus Bo Xilai. Keputusan ini juga sekaligus menepis pandangan yang meragukan keberanian pemerintah menghukum pejabat tinggi dan hanya menghukum pejabat-pejabat setingkat wakil menteri kebawah.  Hukuman ini juga memperlihatkan bahwa tidak ada lemen masyarakat yang kebal hukum.

Ketika dikenakan tuduhan suap, penggelapan, dan penyalahgunaan kewenangan, Bo Xilai adalah salah satu rising star di Cina  Selain menjabat sebagai Ketua PKC wilayah Chingqing, Bo juga adalah anggota Polit Biro Komite Sentral PKC, organ tertinggi dalam dalam partai yang beranggotakan 25 orang dan menentukan kebijakan partai dan negara. Mereka yang terpilih sebagai anggota Polit Biro adalah bukan orang biasa. Mereka adalah pejabat tinggi dalam pemerintahan mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, pengurus Komite Sentral PKC  dan Ketua partai dari beberapa wilayah terpenting. Karenanya orang-orang yang terpilih menjadi anggota Polit Biro adalah orang-orang pilihan yang memiliki kesempatan dan pengaruh sangat besar dalam menentukan jalannya pemerintahan.

Dengan kedudukannya sebagai Ketua PKC wilayah Chongqing, maka sebelum kasusnya mengemuka pada tahun 2011 dan mengakibatkan dirinya dicabut sebagai anggoat Polit Biro, Bo Xilai dinilai sebagai salah satu kandidat terkuat pemimpin Cina di masa depan seperti halnya Presiden RRT Xi Jinping (saat itu wakil presiden) dan PM Li Keqiang (saat itu wakil perdana menteri).

Bo dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Jinan karena terbukti menerima suap sebesar RMB 20,44 juta (US$ 3,34 juta atau sekitar 30,3 milyar rupiah) baik langsung atau tidak langsung lewat istrinya Bogu Kailai dan putranya Bo Guagua dari tahun 1999-2012 ketika Bo Xilai menjabat sebagai Walikota dan Ketua PKC wilayah Dalian, gubernur provinsi Liaoning dan menteri perdagangan. Selain jumlah tersebut, Bo juga ditenggarai mengetahui bahwa istri dan anaknya menerima uang sebesar RMB 19,33 juta (sekitar Rp. 38 milyar)

Sebagai imbalan dari suap yang diterimanya, Bo membantu sebuah perusahaan mengambil alih kewenangan di kantgor walikota Dalian, memberikan lisensi impor kendaraan dan memberikan berbagai proyek-proyek pemerintah kepada temannya yang telah memberikan sogokan.

Adapun terkait dengan penyalahgunaan kewenangan, Bo Xilai terbukti menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk mengganti sejumlah pejabat kepolisian di Chongqing yang berupaya menguak kasus pembunuhan terhadap seorang warga negara Inggris yang melibatkan istrinya, Bogu Kailai.

Yang juga patut dicermati dari persidangan kasus Bo Xilai ini adalah disebarluaskan secara langsung jalannya persidangan melalui mikro blog sehingga dapat diikuti langsung oleh masyarakat. Langkah ini belum pernah dilakukan dalam persidangan-persidangan sebelumnya. Penyebarluasan informasi mengenai keseluruhan proses pengadilan dalam pengawasan masyarakat merupakan langkah maju dalam penegakkan hukum di Cina.

Dari kasus pemberantasan korupsi dan upaya penegakan hukum, banyak negara bisa belajar dari Cina, bukan hanya Indonesia, bahwa tindakan korupsi dapat menyebabkan kerugian yang sangat serius bagi kepetingan negara dan masyarakat. Karena itu korupsi harus diberantas habis mulai dari tingkat partai. Partai tempat pembinaan kader-kader pemimpin bangsa harus mampu mulai menyiapkan dan menjaga kader-kadernya agar tetap bersih dari godaan korupsi.

Pada tingkat pemerintahan, upaya penyidikan dan penyidangan kasus korupsi hendaknya juga mesti dilaksanakan dengan seksama. Dan satu langkahnya adalah dengan memulai dari hal yang sederhana seperti menerapkan efek jera dan malu kepada terdakwa. Terdakwa benar-benar dijadikan sebagai terdakwa bukan sebagai ‘selebritis’. Lihat penampilan Bo Xilai ketika persidangan, hanya mengenakan kemeja putih dan seringkali mengenakan rompi tahanan. Ketika meninggalkan ruang sidang, tangannya diborgol dan dikawal polisi-polisi yang posturnya lebih tinggi dari Bo.

Hal tersebut di atas beda dengan di Indonesia, terdakwa muncul di persidangan dengan mengenakan batik lengan panjang terbuat dari sutera yang mahal. Sebelum dan sesudah persidangan masih bisa senyum-senyum kepada media dan memberikan pernyataan, sementara tangannya bebas tanpa borgol. Ada juga terpidana, yang sudah di Nusakambangkan masih bisa menerima wawancara ekslusif dan si terpidana pakai baju bebas.

Wah kalau apa yang dilakukan  di Cina diterapkan di Indonesia, kita bisa dituduh melanggar HAM? Ehmm …

Leave a Reply

Silahkan komentar menggunakan akun facebook

Your email address will not be published. Required fields are marked *