Pada tanggal 8 Juli 2013 saya diwawancara oleh wartawati China Radio International (CRI) Christine Zhan mengenai peluang investor Tiongkok di Indonesia. Karena hasil wawancara akan disiarkan dalam edisi bahasa Indonesia, maka wawancara pun dilakukan dalam bahasa Indonesia.
CRI adalah jaringan radio terbesar di RRT dan dunia. CRI boleh dikatakan merupakan perusahaan siaran radio internasional RRT, berada di bawah naungan KEmenterian Administrasi Radio, Televisi dan Film. CRI saat ini menyiarkan 1,520 jam program setiap harinya dalam 61 bahasa di dunia. Program CRI antara lain meliputi News, Current Affairs dan fitur politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Berikut saya upload hasil wawancara tersebut seperti yang dimuat di situs CRI Online 11 Juli 2013:
Sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia dengan pertumbuhan sebesar 8 persen per tahun, Tiongkok oleh banyak negara dinilai sebagai negara penanam modal atau investor yang potensial, tidak terkecuali oleh Indonesia. Saat ini, Tiongkok masuk dalam 13 besar negara investor terbesar di Indonesia. Namun, dengan peningkatan investasi Tiongkok ke Indonesia dalam satu dekade terakhir, Sekretaris Pertama Pelaksana Fungsi Ekonomi Kedutaan Besar RI di Beijing, Aris Heru Utomo menyatakan pemerintah Indonesia berharap dapat mendorong investasi Tiongkok hingga masuk jajaran 5 besar investor asing di tanah air.
Semenjak ditandatanganinya deklarasi kemitraan strategis Tiongkok-Indonesia, jumlah investasi Tiongkok di Indonesia meningkat secara signifikan, dari sekitar 11,6 juta dolar Amerika per tahun pada tahun 2005/2006, kini telah hampir mencapai sekitar 600 juta dolar Amerika per tahun. Salah satu sektor yang membuka peluang besar bagi investor Tiongkok untuk menanamkan modalnya di Indonesia menurut Aris, adalah dalam pembangunan infrastruktur, dimana investor Tiongkok bisa turut serta dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) yang dicetuskan pemerintah Indonesia pada tahun 2011 lalu.
Dalam rangka menarik investor asing, pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) juga berupaya membenahi beberapa kebijakan dan fasilitas bagi penanam modal. Aris memaparkan, pemerintah menawarkan kemudahan dalam mendapatkan perizinan, insentif bebas pajak dan beberapa fasilitas lainnya
Link Wawancara sayas di CRI Online http://indonesian.cri.cn/201/2013/07/10/1s139934.htm
Wah wah keren mas AHU hehehe nggak kebayang mas Aris ngomong dalam bahas CHina :)