Bom waktu bernama demokrasi warisan Inggris tahun 1997 akhirnya meletup 17 tahun kemudian ketika demonstrasi pelajar dan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan pro demokrasi berlangsung pada akhir September 2014. Sekitar sepuluh ribu demonstran menduduki kawasan pusat keuangan Hong Kong guna menolak keterlibatan Beijing dalam nominasi calon Kepala Eksekutif Hong Kong pada pemilihan umum langsung tahun 2017 mendatang.
Disebut sebagai bom waktu karena isu demokrasi sejatinya ditinggalkan Gubernur Hong Kong terakhir, Chris Patten, menjelang pelepasan Hong Kong di tahun 1990an. Oleh Beijing, isu demokrasi diadopsi dalam Basic Law pada tahun 1990 yang di antaranya memasukkan komitmen pemilihan kepala eksekutif di Hong Kong secara langsung pada tahun 2017 dan pencalonannya akan dilakukan oleh sebuah komite pemilihan.
Dimasukannya isu demokrasi oleh Beijing pada saat itu merupakan suatu lompatan besar karena ketika menjadi koloni Inggris, masyarakat Hong Kong justru tidak mengenal praktik demokrasi dalam memilih pemimpinnya. Di bawah koloni Inggris, tidak sedikitpun masyarakat Hong Kong menikmati kehidupan berdemokrasi karena sebanyak 28 orang Gubernur yang pernah memimpin Hong Kong adalah pejabat yang ditunjuk langsung oleh London.
Ketika pada tahun 1997 Hong Kong kembali ke Tiongkok, setelah selama 155 tahun berada di bawah koloni Inggris, isu demokrasi langsung diimplementasikan sehingga masyarakat Hong Kong bisa memiliki anggota parlemen yang setengahnya dipilih langsung oleh publik dan setengahnya lagi merupakan perwakilan dari apa yang disebut sebagai konsitusi fungsional. Sedangkan pemimpin Hong Kong yang disebut sebagai Kepala Eksekutif dipilih sendiri oleh masyarakat Hong Kong melalui sebuah komite yang beranggotakan 1.200 orang.
