Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk melarangan pengguna kendaraan bermotor roda dua melintas di Kawasan Bundaran HI hingga Medan Merdeka Barat, Jakarta ramai menjadi pro kontra. Ada yang mendukung karena kebijakan Pemprov DKI tersebut bisa membuat tertib dan lalu lintas tak semrawut. Ada yang menolak dengan mengatakan bahwa pelarangan motor masuk area sudirman thamrin itu bukan solusi tepat, karena sumber utama kemacetan adalah jumlah mobil dan motor yang meningkat terus secara pesat.
Di tengah pro dan kontra tersebut, sebagai perbandingan, ada baiknya kita melihat kebijakan yang diambil di kota-kota lain, misalnya di Beijing, dalam mengatasi kemacetan. Ibu kota Tiongkok yang memiliki luas 16.801 km2 ini (Jakarta hanya 740,3 km2) dan penduduk sekitar 21 juta jiwa serta jumlah kendaraan hingga akhir 2012 berjumlah sekitar 5,2 juta (data dari Beijing Traffic Management Bureau).
Dengan alasan untuk mengurangi pencemaran udara dan kemacetan lalu lintas, Pemerintah Kota Beijing melakukan pembatasan plat kendaraan bermotor sejak tahun 2011 dengan hanya mengeluarkan plat nomor kendaraan baru sebanyak 240.000 setiap tahunnya atau 20.000 per bulan. Nomor-nomor baru tersebut diberikan kepada pemohon kendaraan bermotor dengan sistem lotere dan tidak dapat dialihkan kepada pemohon lain. Jika nomor yang sudah didapat melalui lotere tidak dipergunakan dalam waktu 3 bulan maka nomor tersebut otomatis hangus. Dengan kebijakan tersebut Pemerintah Kota Beijing menargetkan jumlah kendaraan di Beijing pada tahun 2017 tidak lebih dari 6 juta.
