Dalam postingan terdahulu saya sudah bercerita sedikit tentang Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia dan tempat tinggal sekitar 45 persen penduduk Mongolia yang secara keseluruhan berjumlah 2,8 juta orang. Kali ini saya akan bercerita mengenai kehidupan demokrasi di Mongolia, negeri tak berpantai (landlock) yang diapit dua negara besar, Rusia dan China. 

Cerita saya awali dengan terpilihnya Ketua Partai Demokrat Norovyn Altankhuyag sebagai perdana menteri menggantikan incumbent Perdana Menteri Sükhbaataryn Batbold dari partai Rakyat Mongolia pada rapat pleno anggota Parlemen Mongolia (State Great Khural) tanggal 8 Agustus 2012 lalu. Terpilihnya Altankhuyag sebagai perdana menteri baru sangat menarik perhatian mengingat proses penunjukannya yang berlangsung alot dan membutuhkan waktu maksimal selama 45 hari seperti yang diamanatkan Konsitusi Mongolia.

Menarik, karena meski Partai Demokrat yang dipimpin Altankhuyag memenangkan pemilu legislatif yang berlangsung pada tanggal 28 Juni 2012, partai tersebut tidak otomatis dapat membentuk pemerintahan baru. Hal tersebut bisa terjadi karena kemenangannya tidak bersifat mayoritas (50 persen+1). Partai Demokrat hanya memenangkan 31 kursi dari 76 kursi parlemen yang diperebutkan atau kurang 8 kursi dari yang dipersyaratkan. Akibatnya, agar bisa membentuk pemerintahan baru, Partai Demokrat mesti melakukan kerjasama atau koalisi dengan partai peserta pemilu lainnya agar memenuhi syarat minimum 39 kursi parlemen.